Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol di Padang Tiji Akui Sporadik dan Akta Jual Beli di Kawasan Hutan

·
Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol di Padang Tiji Akui Sporadik dan Akta Jual Beli di Kawasan Hutan
Diskusi “Bicara Tanah di Hari Tani” yang digelar oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), dan Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh, Kamis, 23 September 2021. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co - Pelaksana pengadaan tanah, baik itu di Satgas A maupun Satgas B, pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Padang Tiji diduga memanipulasi data-data hasil inventarisasi, identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di hutan adat Kemukiman Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Pidie.

Hal itu dikatakan Pawang Uteun Kemukiman Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Ridwan A Hamid, salah satu pembicara dalam diskusi “Bicara Tanah di Hari Tani” yang digelar oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), dan Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh, Kamis, 23 September 2021.

"Warga yang lahan garapan mereka kini telah diterobos oleh rekanan proyek jalan tol tidak menerima pembayaran atas tanaman-tanaman di kebun mereka. Panitia justru menyerahkan data dan nama-nama penerima pembayaran jalan tol yang sama sekali tidak pernah menggarap lahan di hutan adat tersebut pada KJPP dan PPK Jalan Tol," kata Ridwan.

Pelaksana pengadaan tanah jalan tol di Padang Tiji, duga Ridwan A Hamid, dengan sengaja mengakui surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang diterbitkan mantan Keuchik Gampong Pulo Hagu Tanjong, Hanif, dan akta jual beli yang diterbitkan salah satu kantor notaris di Banda Aceh di kawasan hutan. “Selama puluhan tahun belum pernah sporadik dan akta jual beli dikeluarkan di hutan itu. Semenjak fenomena tol  baru muncul hal-hal yang semacam itu,” tuturnya lagi. “Sebelumnya, yang ada hanyalah surat garap.”

Mantan Imum Mukim Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Marwan, yang juga menjadi salah seorang pembicara dalam diskusi, ini, mengatakan bahwa tanah kebunnya dan tujuh warga lainnya telah diterobos rekanan jalan tol tanpa adanya ganti kerugian. "Ada kejanggalan dalam proses pengukuran lahan dan pembayaran," kata Marwan.

Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul, menilai ada unsur kesengajaan dalam memanipulasi penerima ganti rugi lahan di hutan adat dan hutan produksi di Padang Tiji. Pembayaran ganti rugi bagi yang tidak berhak menurutnya adalah pidana. 

Dampak dari kekeliruan ini, katanya, warga yang tanah mereka diserobot untuk pembangunan jalan tol kehilangan sumber penghidupan dan hak atas tanah karena dirampas oleh negara.

“Persoalan ini harus diselesaikan. Saya menduga ada permainan mafia tanah dalam kasus ini,” ujar Syahrul.

Baca juga:

LBH Banda Aceh kini menjadi kuasa hukum warga Padang Tiji yang menjadi korban pembebasan lahan yang diduga sarat praktik mafia tanah tersebut. LBH Banda Aceh, kata Syahrul lagi, akan mengadvokasi kasus ini hingga hak warga ditunaikan. 

“Mumpung penerima yang salah sasaran masih berada di Aceh, uang mereka mungkin belum habis dipakai. Kasus ini harus segera diselesaikan karena negara tidak boleh membiarkan warga berjuang sendiri,” kata Syahrul.

Hafid, aktivis MaTA, menuturkan bahwa warga akar rumput selalu menjadi korban atas kebijakan negara yang mengatasnamakan pembangunan dan investasi.

Dia mengatakan dalam kasus pembebasan lahan, potensi praktik korupsi sangat mungkin terjadi. 

"Ketika ada yang berteriak protes artinya ada persoalan serius yang harus disahuti oleh pemerintah. Dalam kasus pembebasan lahan tol tersebut, penyelesaiannya harus dipercepat agar tidak muncul konflik sosial dan krisis kepercayaan warga terhadap pemerintah," kata Hafid.

Sepanjang enam kilometer atau 113,44 hektare lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol di Padang Tiji, yang di atasnya terbit konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Aceh Nusa Indrapuri (ANI) dan juga masuk ke dalam administrasi Kemukiman Paloh berdasarkan SK Bupati Pidie No 140/342/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji, adalah hutan produksi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 312/MENLHK/SETJEN/PSKL.1/4/2019 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I, Aceh memiliki 24.778,24 hektare hutan adat di Mukim Beungga, Kecamatan Tangse, Mukim Kunyet dan Mukim Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Pidie. []

Loading...