Pedagang yang Tergusur Tanpa Kompensasi karena Proyek Buntung

·
Pedagang yang Tergusur Tanpa Kompensasi karena Proyek Buntung
Taman Krueng Baro memiliki beberapa fasilitas, seperti dua perosotan, dua gazebo, puluhan bangku taman, jembatan besi dengan lantai kayu yang menghubungkan Gampong Kramat Dalam dan Pante Teungoh. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co - Taman Krueng Baro memiliki beberapa fasilitas, seperti dua perosotan, dua gazebo, puluhan bangku taman, dan jembatan besi dengan lantai kayu yang menghubungkan Gampong Kramat Dalam dan Pante Teungoh.

Tiang-tiang lampu-lampu taman juga terpancang di sepanjang bantaran sungai. Tempat sampah yang terbuat kayu dapat ditemukan di beberapa sudut taman tersebut.

Nurul Safna, 24 tahun, warga Gampong Mantak Raya, Kecamatan Simpang Tiga, mengatakan bahwa dirinya baru pertama kali mengunjungi Taman Krueng Baroe bersama keluarganya.

"Dapat informasinya dari sosial media. Ada yang posting foto dengan latar tempat ini,” katanya Selasa, 7 September 2021 Sore. "Awalnya saya meragukan informasi bahwa taman ini ada di sini, karena di sini kan pasar. Mana mungkin taman dibangun di samping pasar.”

Fakta di balik taman

Taman Krueng Baro merupakan bagian dari proyek Penataan Kawasan Kumuh Zona Prioritas I Sub Krueng Baro, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang dibiayai APBN.

Kegiatan-kegiatan dalam proyek ini terdiri dari pembangunan drainase kota, jalan pedestrian, dermaga, jembatan penghubung, tempat parkir, dan ruang terbuka publik. Luas lahan yang terdampak adalah 2.761,75 meter persegi yang melintasi tiga gampong di Kecamatan Kota Sigli, yakni Kramat Dalam, Pante Teungoh, dan Blok Sawah.

Realisasi fisik kegiatan-kegiatan ini tidak sepenuhnya tercapai. Sumber data: Dokumen Rencana Tindak
Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali (RTPTPK) atau LARAP Penataan Kawasan Kumuh Zona Prioritas I Sub Krueng Baro.

Ada 24 bangunan hunian, satu lahan kosong, dan satu bangunan usaha yang mengantongi sertifikat hak milik (SHM): 17 unit di Gampong Kramat Dalam dan delapan unit di Gampong Pante Teungoh. Sementara, 15 unit bangunan di Gampong Keramat Dalam tidak mengantongi SHM.

Sembilan keluarga (KK) yang menetap di bangunan hunian di bantaran sungai atau badan sungai yang tidak memiliki SHM di Gampong Kramat Dalam mendapatkan kompensasi biaya pembongkaran Rp 15 juta per KK.

Sumber pendanaan pengadaan tanah dan pembebasan lahan dianggarkan Pemkab Pidie melalui APBK 2020 senilai Rp 2.904.000.000. Sembilan KK ini rencananya juga akan memperoleh hunian tetap (huntap) pada 2021 dengan pendanaan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Tapi hal itu belum terwujud.

Sembilan KK ini rencananya juga akan memperoleh hunian tetap (huntap) pada 2021 dengan pendanaan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Tapi hal itu belum terwujud. Sumber data: LARAP Penataan Kawasan Kumuh Zona Prioritas I Sub Krueng Baro.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pidie, Thantawi ST, mengatakan tidak ada kegiatan pembangunan huntap untuk sembilan warga Kramat Dalam, yang dibiayai dana DOKA, tahun ini.  “Saya telusuri dulu. Belum bisa saya komen. Yang jelas dalam DIPA tahun ini tidak ada pembangunan huntap,” katanya, Kamis, 9 September 2021.

Nasib para pedagang yang digusur lebih menyayat hati. Di Pasar Keuramat Dalam, sedikitnya terdapat 24 ruko, yang berdiri di atas tanah Pemkab Pidie, yang digusur tanpa ada kompensasi apapun. Secara keseluruhan, terdapat 43 ruko yang berdiri di atas tanah Pemkab Pidie yang terkena pembebasan lahan untuk proyek ini.

Baca juga:

“Untuk pedagang, kami sarankan coba cari tempat jualan di Pasar Terpadu Pante Teungoh yang mungkin masih kosong atau di sekitaran lingkungan pasar Kramat Dalam. Kami hanya menyarankan saja tapi tidak memfasilitasi, ya,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Pidie, Zulkifli ST, Kamis, 19 November 2020 lalu. “Kalau terkait ganti rugi dan biaya pembongkaran jangan saya jawab. Itu di Dinas Perkim. Mereka yang bisa jawab.”

Ruko di Pasar Keuramat Dalam, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, sebelum dibongkar untuk penataan skala kawasan Krueng Baro melalui program KOTAKU. (sinarpidie.co/candra Saymima).

“Untuk pedagang memang sudah ada perjanjian lama. Bila tanah Pemda sewaktu-waktu diperlukan, Pemda berhak mengambil kembali,” kata Kepala Dinas Perkim Pidie, Thantawi ST.

Padahal, meski ruko-ruko di Pasar Kramat Dalam dibangun di atas tanah Pemkab Pidie, riwayat perolehan ruko ini dilalui dengan proses jual-beli. Kajian kehilangan tempat usaha berlalu sebagai angin lalu sehingga tidak ada kompensasi dan relokasi bagi pedagang.

Hancur-leburnya pengerjaan proyek ini, dari hulu ke hilir, terjadi sejak proses inventarisasi aset terdampak dan kajian legalitas tanah dan hak atas tanah.

Ada satu ruko yang ternyata mengantongi sertifikat hak milik (SHM) di atas tanah yang diklaim milik Pemkab Pidie.

Ada satu ruko yang ternyata mengantongi sertifikat hak milik (SHM) di atas tanah yang diklaim milik Pemkab Pidie. Hingga kini ruko tersebut belum dibebaskan. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Riwayat terbitnya SHM pada ruko ini terjadi puluhan tahun yang lalu saat Pemkab Pidie membangun Puskesmas Kota Sigli di Gampong Blang Asan. Tanah tempat Puskesmas Kota Sigli kini berdiri semula merupakan tanah milik salah seorang pengusaha, yang ditukar (tukar guling) dengan ruko tersebut.

Proyek buntung

Subki Rahman, Konsultan Manajemen Teknis atau Technical Management Consultant (TMC) Penataan Kawasan Kumuh Zona Prioritas I Sub Krueng Baro, mengatakan bahwa proyek yang dikerjakan PT Putra Nanggroe Aceh ini mengalami tiga kali addendum kontrak.

Pagu proyek ini adalah Rp 15.916.794.400. Sementara, realisasi keuangan per 9 Agustus 2021 adalah 87,50 persen. Output volume kegiatan yang semula direncanakan—jalan untuk pejalan kaki 1.375 meter, drainase 1.129 meter, dan sarana ruang terbuka hijau 776 meter persegi— tak terealisasi 100 persen.

Realisasi anggaran proyek Penataan Kawasan Kumuh Zona Prioritas I Sub Krueng Baro. Sumber data: Laman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

“Kontrak berakhir Agustus 2021. Tapi masih ada masa pemeliharaan. Untuk PHO dan serah terima pada Pemkab Pidie belum dilakukan,” kata Subki, Kamis, 9 September 2021.

Subki menolak menyebutkan realisasi fisik keseluruhan items pekerjaan dalam proyek tersebut.

Rencananya, jembatan penghubung yang dibangun sebanyak dua unit, tapi yang terealisasi hanya satu unit. Gagalnya realisasi pembangunan jembatan yang kedua karena warga Gampong Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli, di tiga rumah, semula menolak tanah mereka dibebaskan.  []

Loading...