Panglima Laot Sebut Intervensi Pemkab Pijay pada Nelayan Tangkap dan Nelayan Budidaya Timpang

·
Panglima Laot Sebut Intervensi Pemkab Pijay pada Nelayan Tangkap dan Nelayan Budidaya Timpang
Nelayan Pasi Aron, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya. (sinarpidie.co/M Rizal).

Panglima Laot Pidie Jaya Abdul Hamid Husen mengkritik kebijakan Pemkab Pidie Jaya yang lebih memprioritaskan nelayan tambak ketimbang nelayan tangkap.

sinarpidie.co- Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya, dengan pagu anggaran Rp 1 miliar yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada tahun anggaran 2020 belum terealisasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie Jaya Burhanuddin SP mengatakan proyek tersebut ditunda sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 602.1/6075 tertanggal 14 April 2020, yang meminta bupati dan wali kota di Aceh untuk menghentikan pelaksanaan seluruh kegiatan yang bersumber dari DOKA yang pemenangnya belum ditetapkan dan belum ditender.

"TPI tersebut sudah tidak layak untuk dioperasikan pascagempa pada 2016 lalu," ujar Burhannuddin SP pada sinarpidie.co, Jumat, 29 Mei 2020.

Kata Burhan, pihaknya belum bisa memastikan apakah pembangunan TPI tersebut dapat terealisasi tahun ini atau tidak. "Kita tidak tahu sampai kapan penundaan tersebut berakhir," katanya.

Di lain sisi, Panglima Laot Pidie Jaya Abdul Hamid Husen mengatakan selama ini perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya pada nelayan tangkap lebih kecil dibandingkan dengan pengadaan-pengadaan untuk nelayan tambak. "Perahu dompeng, jaring ikan, fasilitas TPI dan PPI sangat kurang perhatian," kata Abdul Hamid Husen, Jumat, 29 Mei 2020.

Kata dia lagi, pendangkalan muara juga menjadi salah satu hambatan bagi pihaknya dalam menjalankan aktivitas ekonomi. "Sepanjang pantai sudah abrasi. Sudah beberapa kali kita suarakan tentang pendangkalan muara dan abrasi pantai," katanya.

Disebutkannya, Pemkab Pidie Jaya justru setiap tahun menggelontorkan miliaran anggaran untuk kegiatan pengadaan bibit udang, ikan nila, lele, dan ikan bandeng.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie Jaya Burhanuddin SP membenarkan ketimpangan pemberdayaan ekonomi antara nelayan tangkap dan nelayan budidaya atau nelayan tambak. Hal itu, kata dia, disebabkan keterbatasan anggaran. "APBK Pidie Jaya terbatas, sedangkan kebutuhan anggaran untuk sektor perikanan tangkap cukup besar, seperti pengadaan kapal, pengerukkan muara dan jetty," katanya. []

Loading...