Realokasi Anggaran tangani Covid-19

Pangkas Bansos, Hibah, dan Perjalanan Dinas untuk Tangani Covid-19

·
Pangkas Bansos, Hibah, dan Perjalanan Dinas untuk Tangani Covid-19
Warga Gampong Lueng Sagoe, Kecamatan Mutiara, memasang spanduk yang berisikan pendatang dan masyarakat yang baru pulang dari luar daerah serta luar negeri wajib melaporkan diri.

sinarpidie.co—Belanja bantuan sosial (bansos) berupa kain sarung di sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie belum tersalurkan. Sekretaris Dinas Sosial Pidie Muhammad Haris SSTP mengatakan bansos tersebut belum terealiasi. “Bansos di Dinas Sosial pada tahun 2020 belum satu pun yang tersalurkan,” kata Muhammad Haris, Sabtu, 28 Maret 2020.

Dinas Sosial Pidie pada tahun anggaran 2020 rencananya akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa kain sarung, yaitu pengadaan bantuan kain sarung dan mukena untuk masyarakat PMKS di Gampong Ukee dan Gampong Kumbang, Kecamatan Glumpang Baro, Pidie Rp 98.000.000 dan pengadaan bantuan kain sarung untuk masyarakat PMKS dalam Kecamatan Kota Sigli Rp 19.000.000.

Kepala Dinas Syariat Islam Pidie Teuku Sabirin SH MM mengatakan bansos kain sarung untuk majelis taklim dalam Kecamatan Mutiara, Peukan Baro, Indrajaya dan Simpang Tiga Rp 100.000.000 juga belum tersalurkan. “Belum tersalurkan. Itu dana Pokir anggota DPR,” kata Sabirin, Sabtu, 28 Maret 2020.

Pengadaan kain sarung pada Dinas Pendidikan Dayah untuk majelis taklim dalam Kecamatan Glumpang Tiga Rp 50.000.000 dan 33 lembar kain sarung dengan pagu anggaran Rp 2.475.000 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pidie juga belum terealisasi.

Selain kain sarung, belanja hibah barang pada Disperindagkop dan UKM Pidie senilai Rp 2,4 miliar pada tahun anggaran 2020 juga belum tersalurkan.

Belanja hibah barang yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat Rp 530 juta berupa pengadaan becak barang, pengadaan barang dagangan untuk pengembangan usaha jualan kios, dan pengadaan barang dagangan untuk pengembangan usaha pedagang keliling.

Lalu, belanja hibah berupa pengadaan mesin dan peralatan somil untuk pengembangan usaha pengelohana kayu untuk Koperasi Sejahtera Bersama Rp 100 juta. Selanjutnya, belanja hibah barang seperti peralatan dan perlengkapan untuk pengembangan usaha pengantin dan pengadaan peralatan dan perlengkapan usaha air isi ulang untuk Kelompok Usaha Muda Karya, pengadaan bahan, peralatan dan perlengkapan untuk Pengembangan usaha papan bunga Poly Kreasi di Gampong Sukon, Kecamatan Grong-Grong, dan pengadaan mesin dan peralatan untuk pengembangan usaha Depot Air Kecamatan Glumpang Tiga, dengan total anggaran senilai Rp 340 juta.

Terakhir, belanja hibah mesin jahit Brother Azkia Taylor serta sejumlah mesin jahit untuk masyarakat lainnya dan pengadaan sejumlah peralatan pembuatan kue dengan total anggaran senilai Rp 1 miliar.

Stok APD menipis dan kekosongan masker serta hand sanitizer di apotek

Diberitakan sebelumnya, sejumlah apotek di Pidie kehabisan stok masker. Di Apotek Indra Farma di depan terminal labi-labi Kota Sigli, kekosongan masker terjadi sejak satu bulan yang lalu.

“Kita pesan pada distributor tidak ada barang katanya. Beberapa warga Banda Aceh juga mencari masker ke sini, tapi tidak ada stok,” kata salah seorang petugas penjualan di apotek tersebut, Rabu, 25 Maret 2020.

Salah seorang petugas penjualan di Apotek Kimia Farma, Tijue, Pidie, Sofia, 30 tahun mengatakan, sudah seminggu stok masker di apotek tersebut mengalami kekosongan.

“Seminggu sebelumnya stok masker hanya satu kotak. Dijual per satuan per orang.  Dalam waktu tiga hingga empat hari sudah habis. Jenis maskernya yang dijual disini 3ply Earloop. Kalau pembelian dalam jumlah besar tidak ada di sini,” kata Sofia, Rabu, 25 Maret 2020.

Selain masker, kata Sofia lagi, hand sanitizer juga kosong. “Kekosongan stok tersebut lamanya sudah sepekan lebih. Sama juga seperti masker,” tutur Sofia.

Di samping itu, persediaan masker N-95 di RSUD Teungku Chik di Tiro Sigli mulai menipis dan RSUD Teungku Chik di Tiro hanya memiliki 30 set pakaian hazmat sebagai alat pelindung diri (APD). Meski RSUD Teungku Chik di Tiro Sigli telah memperoleh 1000 unit masker dan 12 unit hazmat dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Aceh, jumlah tersebut masih jauh dari kata cukup bagi RSUD yang telah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan penanganan Corona tersebut.

Realokasi anggaran untuk tangani Covid-19

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muhammad Ridha SSos MSi mengatakan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 akan segera rampung. “Tidak mungkin hanya mengandalkan dana tak terduga Rp 5,2 miliar. Kita sudah sortir semua belanja operasional yang tidak penting dan tidak prioritas untuk kita alihkan pada penanganan Covid-19,” kata Muhammad Ridha, Sabtu, 28 Maret 2020.

Realakosi anggaran, kata dia, dilakukan pada kegiatan-kegiatan keramaian seperti rapat dan pelatihan, perjalanan dinas, belanja BBM, dan sejumlah belanja modal selama dua hingga empat bulan masa penanganan Covid-19 ini yang tidak memungkinkan lagi untuk direalisasikan. “Anggaran perjalanan dinas dirasionalkan. Untuk belanja hibah dan bansos akan kita coba direalokasikan. Kita coba bicarakan dengan DPR. Senin kita rapat dengan DPR untuk itu,” kata Ridha.

Baca juga:

Disebutkannya, anggaran yang akan direalakosi tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penangganan Covid-19 Pidie. “Prioritas utama APD, ruang isolasi, dan Alkes,” kata Muhammad Ridha.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Pidie Drs Sayuti MM mengatakan sejak Januari hingga Maret 2020, 40 anggota DPRK Pidie telah melakukan perjalanan dinas sebanyak dua kali, yaitu perjalanan dinas konsultasi dan perjalanan dinas bimbingan teknis.

“Jumlah perjalanan dinas anggota DPRK Pidie dalam setahun sebanyak enam kali,” kata Drs Sayuti MM.

Untuk diketahui, tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRK Pidie pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 5,3 miliar dan tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRK Pidie Rp 5 miliar.

Perjalanan dinas DPRK Pidie 12 Maret

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Pidie Drs Sayuti MM juga mengatakan anggota DPRK Pidie dalam beberapa waktu belakangan melakukan perjalanan dinas keluar daerah pada 9 Maret 2020 dan pulang pada 12 Maret 2020.

“Mereka tidak melakukan karantina mandiri setelah pulang dari luar daerah. Saat itu belum turun surat dari gubernur tentang  karantina mandiri bagi yang pulang dari luar daerah. Berlaku karantina mandiri pada 17 Maret 2020,” kata Sayuti.

Kepala Dinas Kesehatan Pidie Efendi SSos MKes mengatakan setiap orang yang berpergian ke daerah yang terpapar Corona wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari. “Sejak hari ini hal itu wajib dilakukan. Hari ini kita kerjasama dengan seluruh unsur, mulai pemerintah gampong hingga Muspika setiap kecamatan untuk mendata mereka yang baru pulang dari daerah merah Corona dan dari luar negeri. Blanko pendataan sudah kita serahkan sehingga kita mengantongi data jumlah warga yang pulang ke Pidie. Data dari blanko tersebut akan diserahkan ke Puskesmas dan menjadi acuan kita,” kata Efendi, Sabtu, 28 Maret 2020. []

Reporter: Diky Zulkarnen, Firdaus

Loading...