Editorial

Pabrik Semen di Pidie, Tiga Topeng Satu Wajah

·
Pabrik Semen di Pidie, Tiga Topeng Satu Wajah
Pertemuan pihak PT SCA dengan mantan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, Selasa 23 April 2013. Hadir pula Wakil Ketua DPR Aceh, Sulaiman Abda . (Foto: medanbisnisdaily.com).

Saban hari, publik tampaknya dicekoki kebohongan demi kebohongan tentang keberadaan pabrik semen di kawasan Batee dan Laweung, Pidie. Ironisnya, publik seperti dibiarkan untuk menerima kebohongan tersebut sebagai sesuatu yang sebagaimana mestinya berlaku. Normal dan baik-baik saja.

Publik digiring pada persoalan yang tak substansial sama sekali, digiring bahwa keberadaan pabrik tersebut adalah persoalan domestik yang remeh-temeh. Yang lebih ironis, segala permasalahan yang disebabkan oleh pabrik tersebut, dibuat menjadi sekecil mungkin: menjadi masalah di Muara Tiga dan di Batee, dua kecamatan di Pidie. Seharusnya, masalah tersebut menjadi masalah Aceh dan menjadi masalah bagi pemerintah pusat pula.

sinarpidie.co menarik satu kesimpulan: wacana pembangunan pabrik tersebut dimulai sejak Orde Baru masih menancapkan kekuasaannya, dengan Partai Golkar sebagai mesin politik.

Apakah kemudian ada elite partai Golkar di Aceh di dalamnya?

***

Tatkala panggung politik di Aceh berganti aktor— Aceh pasca-damai—si elite partai itu, kemungkinan, melakukan lobi dan menawarkan “bagi-bagi kue” pada rezim politik yang berkuasa di Aceh pada periode 2012-2017.

Tgk Abdurrahman, seorang tokoh masyarakat di Gampong Kule, Kecamatan Batee, Pidie, mengatakan bahwa proses pembayaran ganti rugi lahan saat itu adalah dengan melibatkan pihak militer.

“Diakuinya, sebagian tanah itu sudah dilakukan pembayaran saat Aceh dilanda konflik, tapi pembayaran di bawah tekanan dengan menggunakan jasa oknum militer. Kala itu, sebutnya, tanah warga dibayar PT Samana Citra Agung antara Rp 500-700 ribu/hektare. Pada 1998, warga kembali menguasai lahan itu hingga sekarang,” demikian dilansir dari waspada.co.id, 17 April 2016.

Ya, begitulah karakteristik kekuasaan Orde Baru. Korup, ototariter, dan represif.

Wacana pembangunan pabrik semen di Laweung-Batee pada babak Aceh pasca-damai digelindingkan ke publik pada 2013 silam.

“PT Semen Indonesia yang berstatus BUMN akan melakukan investasi membangun pabrik, pelabuhan laut dan fasilitas lain. Untuk pembangunan pabrik Semen Laweueng, PT Semen Indonesia akan bermitra dengan pengusaha lokal yaitu PT Samana Citra Agung Banda Aceh,” kata Drs Nurdin F Joes, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Biro Humas Setda Aceh, sebagaimana yang dilansir dari medanbisnisdaily.com, Rabu 24 April 2013.

Satu tahun kemudian, pada 31 Desember 2014, Pemerintah Kabupaten Pidie menerbitkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034. Pasal 14 ayat dua huruf b berbunyi: terminal khusus sebagai pelabuhan pengangkutan semen di Gampong Cot Kecamatan Muara Tiga. Lalu, pasal 39 ayat empat huruf g berbunyi: Kawasan Industri dan Tambang Batee – Muara Tiga di Kecamatan Batee dan Muara Tiga.

Politik lahan dan politik izin lingkungan

Masyarakat yang bermukim di dua kecamatan tersebut tampaknya hanya menjadi objek ekploitasi para pihak.

PT Nusa Indrapuri, yang sebelumnya menguasai lahan di sana melalui izin Hutan Tanaman Industri (HTI) diusir oleh masyarakat. Dalangnya, konon, adalah PT Muara Batu Tenggara (kini telah berubah wajah menjadi PT Samana Citra Agung). Itu terjadi pada 1996 silam.

“Dalam rapat yang digelar atas mediasi pemerintah provinsi, diputuskan untuk membagi lahan tersebut kepada beberapa bagian. 250 haktare untuk masyarakat Gampong Kulee, 312 hektare untuk warga Kecamatan Muara Tiga, dan 100 hektare untuk Pemerintah Kabupaten Pidie dan 1.000 hektare untuk Samana Citra Agung,” demikian dilansir dari kba.one, 19 September 2017.

Sekali lagi, pada 1996, rezim Orde Baru, yang menyaru atas nama pemerintah provinsi, telah memberikan 1000 hektare lahan untuk PT Samana Citra Agung.

Maka dapat disimpulkan, mula-mula, untuk menguasai lahan, PT SCA yang sebelumnya bernama PT Muara Batee Tenggara, diduga menggunakan masyarakat setempat untuk merebut tanah HTI PT Nusa Indrapuri. Konflik sengaja diciptakan. Lalu, persoalan tersebut diambil alih oleh pemerintah provinsi pada masa Orde Baru (1996). Hasilnya: 312 Hektare untuk warga di Kecamatan Muara Tiga, 100 hektare untuk Pemerintah Kabupaten Pidie, dan 1.000 hektare untuk Samana Citra Agung. Ya, 1000 hektare untuk PT SCA. Tak puas dengan 1.000 hektare, pihak PT SCA menggandeng oknum militer untuk memperoleh 500 hektare lainnya. Pembayaran ganti rugi itu diduga dibayarkan dengan harga yang murah dan tak semuanya tuntas dibayarkan.

1.500 hektare, yang patut diduga diperoleh dengan cara yang kotor itulah, yang kemudian menjadi salah satu modal bagi PT SCA untuk melakukan joint venture agreement dengan PT. Semen Indonesia Persero.

Dilansir dari neraca.co.id, hingga 2016 lalu, “PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) membeli 58.200 saham yang dimiliki oleh PT Samana Citra Agung (SCA) seharga Rp 58,2 miliar yang terdapat dalam PT Semen Indonesia Aceh.”

Tiga wajah

Perubahan izin lingkungan kepada PT Semen Indonesia Aceh, melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/BP2T/2016 tentang Perubahan Izin Lingkungan untuk Industri Semen di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dari PT Samana Citra Agung menjadi PT Semen Indonesia diterbitkan pada 2016.

Apakah pemberian izin lingkungan tersebut sudah sesuai dengan yang diperintahkan peraturan perundang-undangan?

Mari kita uraikan satu per satu!

“Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)-nya sudah ada sejak 2 April 2002, berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2002, tentang kelayakan industri semen PT Muara Batee Tenggara,” kata pegiat Lingkungan dari KEMPRa, M Oki Kurniawan, seperti yang dilansir dari pikiranmerdeka.co, Kamis, 17 Agustus 2017.

Masih dilansir dari sumber yang sama, pada 2011, perusahaan itu menjadi PT Samana Citra Agung (SCA). Hal tersebut sebagaimana tertera pada SK Gubernur Aceh Nomor 530/1003 pada 11 Januari 2011, perihal persetujuan kembali kelayakan lingkungan industri semen PT SCA.

Nah, mengulang apa yang dikatakan oleh Tgk Abdurrahman, bahwa pada 1998, warga kembali menguasai lahan yang kini diklaim sepenuhnya milik PT SIA. Dengan kata lain, pasca-reformasi 1998—Soeharto dan Orde Barunya runtuh—warga kembali menggunakan lahan tersebut. Artinya, tak ada aktivitas “semen-semenan” di situ. Maka, seharusnya AMDAL Terpadu sebelumnya sudah kadaluarsa. 2002 hingga 2011. Sebab, AMDAL Terpadu hanya berlaku 5 tahun sejak 2002. Di samping itu, dokumen AMDAL juga dinyatakan kadaluarsa apabila kegiatan fisik utama suatu rencana usaha atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungannya.

Namun, anehnya, sejak PT Muara Batee Tenggara memegang izin lingkungan hingga PT itu berubah menjadi PT SCA, lalu PT SCA melakukan joint venture agreement dengan PT Semen Indonesia, —menjadi PT SIA— perubahan izin lancar-lancar saja dilakukan meskipun sebelumnya tak ada tanda-tanda kegiatan fisik utama suatu rencana usaha yang dilakukan oleh PT Muara Batee Tenggara/PT SCA.

***

“Yang lebih penting lagi, dalam kondisi begini, jangan ada pihak yang bermain untuk menaikkan harga eceran semen. Polda Aceh dan Polres di kabupaten/kota perlu turun ke lapangan untuk mencegahnya,” kata Wakil Ketua DPRA, H Sulaiman Abda MSi, seperti yang dilansir dari aceh.tribunnews.com, Kamis 10 Agustus 2017.

Kala itu, terjadi kelangkaan semen di Aceh. Di lain pihak, protes dan tuntutan masyarakat di Laweung dan Batee terhadap ganti rugi lahan dll, masih menjadi pemberitaan di media massa/suratkabar.[]

Loading...