Bincang

Otto Syamsuddin Ishak: Transformasi Kultural belum Berlangsung di Aceh

·
Otto Syamsuddin Ishak: Transformasi Kultural belum Berlangsung di Aceh
Otto Syamsuddin Ishak. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co--Otto Nur Abdullah atau yang lebih dikenal dengan nama Otto Syamsuddin Ishak adalah seorang Sosiolog yang memiliki konsen yang besar terhadap Aceh. Ia telah menulis banyak artikel dan buku-buku yang bersinggungan dengan Aceh.

Otto mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan menamatkan studi di bidang Geografi pada 1987. Pada 1989, dia mengajar di Universitas Syiah Kuala. Lalu, pada 1995 ia menamatkan studi S-2 Sosiologi di Universitas yang sama, yakni UGM. Selain berkutat di kampus dengan rutinitas akademik, Otto merespon kondisi sosial di Aceh saat pemberlakuan DOM dengan menginisiasi pendirian Cardova, sebuah organisasi yang khusus mencatat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Dikutip dari laman yappika, Otto pernah menjabat sebagai Manajer Divisi Riset YAPPIKA dan Direktur Program di Imparsial. Di samping itu, Sosiolog Unsyiah ini juga merupakan komisioner Komnas HAM RI periode 2012-2017.

Ia meraih doktor di bidang Sosiologi di Universitas Indonesia (UI) pada 2011.

sinarpidie.co mewawancarainya di Sigli pada Rabu, 11 April 2018. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang melatarbelakangi Anda menulis kolom dan esai di suratkabar? Selanjutnya, kalau diperhatikan teknik menulis Anda, itu di dalamnya, Anda menggunakan metafora. Ada adegan dan deskripsi. Lalu, ada intertekstualitas di dalamnya dengan disertai satu kesimpulan atau pemaknaan baru? Sulit melakukan itu semua jika tidak pernah berguru pada penulis yang cakap.

Pertama, beban akademisi, tanggung jawab moral kepada publik. Yang kedua, sosiologi itu merupakan ilmu tentang masyarakat. Oleh karena itu, siapapun yang menjadi sarjana Sosiologi, ya, harus menjadi intektual masyarakat.

Tidak boleh berjarak dengan masyarakat?

Ya..., kalau berjarak dengan masyarakat, hanya teori saja, dan dia tidak pernah mengenal konteks di mana kita hidup. Ketiga, berkaitan dengan konflik. Dari segi metodenya, DOM, Operasi Jaring Merah, kan itu shock therapy. Apa dampak yang paling besar? Jawabannya adalah penghancuran harga diri orang Aceh. Kalau dilihat dari bentuk-bentuk penyiksaannya.

Merendahkan martabat?

Bukan. Tapi penghancuran.

Operasi militer, untuk melawan separatisme, di mana-mana seperti itu.

Kalau dilihat dari sudut pandang GAM, itu sebagai perjuangan, maka lain lagi. Tapi kalau dilihat dari perspektif Pemerintah (Negara-red), itu penghancuran harga diri. Kalau dilihat secara keseluruhan (orang Aceh), itu jihad, yang meninggal jadi syahid. Jadi, saya mencoba melihat dari sisi pemerintah tadi, penghancuran.

Ingin melawan hegemoni kekuasaan saat itu?

Bukan, tapi proses penghancuran itu. Bukan informasi. Ini perspektif, cara melihat. Kalau info itu cuma rincian dari perspektif.

Jika kita lihat sebagian besar teks-teks yang beredar saat itu kan teks-teks yang meligitimasi  pemberlakuan DOM?

Iya. Mereka pasti mengkampanyekan citra positif. Namun kita melihat peristiwa. Bukan apa yang dia kampanyekan. Jadi kembali ke tadi. Kita melihat dari peristiwa.

Kalau kita baca sejarah Aceh, dalam perang kolonial, tidak jatuh harga diri orang Aceh. Pendudukan Jepang, tidak jatuh harga diri orang Aceh. Dalam perang DI/TII pun, nasib orang Aceh ini tidak seperti nasib DI/TII Kartosoewirjo. Tidak seperti DI/TII Kahar Mukazar, yang sampai saat ini dikait-kaitkan dengan gerakan teroris. Akar terorisme di Indonesia sekarang. Belajar dari 65, tidak jatuh harga diri orang Aceh. Bayangkan, bagaimana nasib korban 65 di Indonesia, kan jatuh martabatnya. Aceh tidak seperti di Bali, di Jawa.

Tapi ada hasil penelitian Jess Melvin tentang pembantaian massal PKI di Aceh?

Itu (pembantaian-red) terjadi. Tapi yang saya maksud, marwah orang Aceh tidak jatuh. Perbedaan-perbedaan itu yang saya perhatikan. Lalu, saya pikir, kalau tidak ada tanggungjawab akademik, untuk menuliskan setiap peristiwa, merespon setiap peristiwa, maka, korban konflik kemarin akan menjadi seperti korban PKI di Jawa, korban DI/TII seperti diluar (di luar Aceh-red). Maka, apa tujuan saya menulis, saya mau membuktikan ada peristiwanya, maka saya menggambarkan deskripsi peristiwa. Saya menggambarkan korbannya, bahwa mereka masyarakat sipil. Yang ketiga, bahwa perspektifnya ini Hak Asasi Manusia (HAM). Yang keempat, untuk menjaga marwah orang Aceh.

Mengapa, dalam kebanyakan esai dan kolom Anda, Anda memulai tulisan-tulisan tersebut dengan satu peristiwa sejarah, lalu baru Anda hubungkan dengan konteks isu yang berkembang pada saat tulisan itu Anda tuliskan?

Itu karena dua hal. Karena berdasarkan yang saya pelajari, orang Aceh tidak pernah jatuh semangatnya. Tidak pernah! Tidak pernah jatuh marwahnya. Yang kedua, karena ada kontinyuitas. Kesenimbungan antar konflik itu. Jadi, GAM itu bukan begitu saja muncul secara ahistoris. Ada konteks sejarah yang kontinyu dalam peristiwa itu.

Juga karena, dalam masyarakat saat itu timbul fitnah, timbul hasutan: Daud Beureueh tidak mendukung GAM.

Tapi dalam buku “Mengapa Aceh Bergolak”, Hasan Saleh menuliskan DI/TII tidak ada hubungannya dengan GAM?

Itu lain mahzab. Dalam DI/TII dia lain mahzab. Lain cara pandang.

Tapi dia (Hasan Saleh-red) pernah berjuang…

Orang yang membelot, pasti pernah berjuang dong, kan begitu logikanya.

Dia kan dalam berjuang saat itu juga meninggalkan zona nyamannya?

Terserah. Dia pernah berjuang, bukan tidak saya akui, saya akui. Cuma, dia juga membelot, itu juga harus diakui.

Peran Hosen Al Mujahid kan besar juga?

Saya tidak bilang peran. Kita tidak bicara peran. Semua itu orang berjasa. Sejak awal. Tapi diujungnya, mengapa… Bukan tidak ada pengakuan saya terhadap mereka. Mereka itu kelompok awal! Saya tidak mengatakan mereka tidak berjuang.

Masuk ke teknik menulis, kira-kira, siapa penulis yang paling berpengaruh dalam cara Anda mengemas tulisan?

Saya belajar menulis otodidak. Kalau bentuk tulisan, saya baca Taufik Abdullah; saya baca Goenawan Mohamad; saya baca Clifford Geertz. Yang kedua, soal sastra, itu kan pelajaran, sejak SMP. Saat saya menulis, saya membayangkan diri saya tidak berada di ruang kosong. Artinya, bukan duduk di meja dengan mesin tik atau laptop. Tapi saya mengimajinasikan saya sedang berdialog dengan masyarakat.

Pasca-Konflik, Anda sepertinya lebih fokus menulis buku, sedangkan di suratkabar lokal sepertinya sudah jarang. Nah, dalam konteks Aceh damai seperti sekarang, bagaimana Anda memaknai tanggungjawab seperti yang Anda sebutkan tadi?

Dinamika yang terjadi di masa konflik itu lebih cepat daripada dinamika di pasca-konflik. Yang kedua, dampak sosialnya, lebih luar biasa dari pasca-konflik. Oleh karena itu, butuh respon yang cepat saat konflik dulu. Selanjutnya, pasca-konflik, orang sudah banyak, buat apalagi saya. Jadi ada tidak ada saya tidak ada pengaruh lagi. Kalau sekarang kan respon saja, tidak ada urgent-nya. Tulisan-tulisan panjang saya di buku sekarang kan akademik, metodologis, dan dipikirkan panjang. Urgent respond-nya kan tidak ada.

Saat konflik dulu harus mengena, cepat, menyentuh, dan menggelitik orang agar semangat hidupnya. Untuk melawan penghacuran itu.

Selepas reformasi, orang-orang seperti Hasbi Abdullah, Nurdin AR, bebas dari penjara. Kalau saya tidak salah, Hasbi Abdullah yang cerita, “Otto, terima kasih.”

Saya tanya, “Kenapa, Bang?”

“Kami dipenjara, kalau ada tulisanmu di Serambi, koran itu jadi rebutan, karena itulah hiburan kami.”

Dalam salah satu tulisan Anda, “Prinsip Keumamah”, Anda menguraikan tentang bagaimana Aceh bersinggungan dengan Negara-negara lain dan Negara-negara tersebut saling menukar peradaban. Dalam salah satu edisinya, Majalah Tempo--Antropologi kuliner— menyimpulkan, kayanya bumbu-bumbu masakan di Aceh dipengaruhi oleh bandar-bandar di Aceh yang kosmopolit di masa-masa itu, sehingga berbagai rempah-rempah masuk ke dalamnya…

Kita hidup dalam kebudayaan Melayu. Dalam kebudayaan Melayu yang paling dominan itu kan ibarat atau perumpamaan. Orang Aceh selalu bicara dengan menggunakan perumpamaan. Jadi itu kebudayaan Melayu. Menggunakan bahasa yang simbolik. Di puncak-puncak emosionalnya dia gunakan metafora.

Kuliner kalau secara deskriptif kan menjelaskan selera. Dan secara biologis mempengaruhi tubuh kita. Misalnya orang Aceh suka makan gulai kambing, berarti kan naik darah. Tapi juga ada pertimbangan, ada air mentimun, ada air pepaya dan cincau. Contoh lain, durian dan bu lekat.

Dalam Buku “Aceh Pasca-Konflik”, Anda menuliskan, ada tiga varian: Nasionalisme Ke-Acehan, Nasionalisme keindonesiaan (nasional), dan Islam sebagai entitas politik Aceh hari ini. Pada bagian awal buku itu, Anda menguraikan bahwa Aceh adalah melting pot, tempat segala bangsa bertemu. Aceh yang kosmopolit…

Sebenarnya itu kan dari pengalaman pribadi. Si Otto itu bukan orang Aceh, ibunya Jawa. Lalu saya jawab, “Kau pulang, kau lihat foto nenek moyangmu. Siapa kau. Macam India, Cina.”

Artinya, di balik itu, tidak ada orang asli. Yang kedua, kalau kita sebut bangsa, itu beda dengan etnik, beda dengan ras. Bangsa itu adalah percampuran. Majemuk. Jadi artinya, pemahaman bangsa dalam konteks sehari-hari kehidupan di Aceh itu salah. Ada dari Indocina nenek moyangnya, ada dari Arab, dsb. Arab pun ada ragamnya. Ada Arab yang datang dari Arab langsung. Ada Arab yang datang dari Gujarat. Beda-beda itu.

Pergeseran antara sejarah lisan dengan sejarah tulisan. Sejarah lisan cenderung memoles-moles. Dia ambil yang baik-baik saja, lalu dipoles-poles. Kalau sejarah tulisan itu, karena dia melalui sebuah penelitian yang empirik, cenderung lebih faktual. Nenek moyang kita kan tidak pernah cerita, lagi duduk-duduk di rumah, misalnya, saya baru pulang dari peukan (pasar), saya lihat banyak orang puntung tangannya. Dia tidak cerita itu. Tapi begitu orang asing mendarat di Ulee Lheue, dia cerita itu. Loh, di Pasar Aceh kok banyak sekali orang puntung tangannya. Beda. Ada hal-hal yang disembunyikan oleh sejarah lisan. Beredar di masyarakat pun, karena tidak tertulis, tidak bertahan lama.

Pada babak Aceh Pasca-Konflik,  Hasan Tiro dimaknai sebagai artefak. Misalnya, sebagai kuburan yang diziarahi. Tapi gagasannya dalam buku Aceh bak Mata Donya, Unfinished Diary the Price of Freedom dsb sama sekali tidak menjadi rujukan dalam berpikir dan bertindak. Tidak menjadi spirit. Tidak hidup.

Hampir bisa kita tarik satu kesimpulan, Hasan Tiro adalah pemikir tunggal. Dia pikirkan, dia tuliskan, dan dia kerjakan. Dan orang lain adalah perekam. Perekam! Jadi kalau kita tanya pada generasi-generasi dr Zaini Abdullah cs, mereka tahu semua apa yang pernah dipidatokan. Semua eks-Libya itu tahu apa yang dipidatokan oleh Hasan Tiro pada saat pembukaan pelatihan militer di Tripoli. Dan itu mereka ulang-ulang seperti kaset.

Idealnya seperti apa?

Ya seharusnya merefleksikan. Menerjemahkan. Seharusnya mereka bisa menterjemahkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Oleh karena itu, pasca-konflik, tidak ada murid langsung Hasan Tiro yang mampu melanjutkan perumusan apa itu Ke-Acehan. Aceh itu kan sebuah ideologi. Itu sudah dipikirkan oleh Hasan Tiro. Hanya saja pemikiran itu tidak dilanjutkan. Dan (ideologi itu) tidak mempengarui kebijakan yang mereka ambil ketika mereka duduk di eksekutif dan legislatif.

Indikatornya mengatakan seperti itu?

Memang tidak ada. Kalau kita baca APBA atau kalau kita baca RPJM, silakan identifikasi, mana mimpi-mimpi politik Hasan Tiro di dalamnya? Ketika kita sudah mencapai Otonomi Khusus, ada tidak mimpi itu.

Seperti politisi Golkar merumuskan dan mengeksekusi gagasan Soeharto di masa Orde Baru?

Iya, ada di dalamnya. Terlepas kita setuju, tidak setuju, itu lain hal. Tapi artinya apa yang menjadi mimpi politik itu seharusnya bisa ditransfer menjadi agenda pembangunan. Itu yang penting. Misalnya, kita sejahtera. Mana item sejahtera itu dalam agenda pembangunan? Strateginya bagaimana? Tidak ada itu, kan?

Tapi perangkat itu sedang disiapkan?

Itu termasuk struktur. Itu sudah satu kesatuan. Misalnya, saya ingin merokok. Itu kan sudah terpikir di situ sudah ada rokok, ada korek, dsb. Jadi tidak bisa berkilah, kita cari korek dulu. Itu satu kesatuan. Sudah kita pikirkan.

Misalnya, kita kembali ke Zaman Keemasan. Artinya, apa di balik zaman keemasan itu, kan kesejahteraan. Kemegahan. Kemegahan itu kalau kita terjemahkan seperti apa, masa itu gajah pun pakai emas. Dulu, pada zaman keemasan, pesantren di Masjid Raya itu melahirkan tokoh-tokoh, mana barang itu sekarang? Ada tidak dalam agenda pembangunan?

Tapi sejak dulu Irwandi kan menyiapkan perangkat itu, Badan Dayah, LPSDM, dsb?

Saya tidak bicara perorangan! Irwandi kan bagian dari GAM. Kalau bagian dari GAM, berarti rujukannya harus pemikiran-pemikiran Hasan Tiro.

Ada artikel Anda baru-baru ini, di mana transformasi konflik, dimaknai secara sempit hanya untuk mantan kombatan dan itu pun tidak tuntas. Lalu, Anda mengetengahkan bahwa seharusnya ada proses transformasi pada korban dan masyarakat sipil.

Itu hasil saya melihat. Transformasi itu apa? Kita urutlah. Bahwa MoU Helsinki itu harus menstransformasikan GAM sebagai organisasi politik kombatan, menjadi organisasi politik. Nah, organisasi politik itu diterjemahkan menjadi PA. Tapi sebelum menjadi PA, kan dia jadi Ormas dulu. Ini dalam konteks hukum Indonesia lho. Ormas itu namanya apa? KPA. Tapi ada masalah, siapa itu anggota KPA? Mengapa mantan kombatan mudah diidentifikasi menjadi anggota KPA, karena dia punya tanda-tanda. Apa tanda-tanda itu? Senjata. Karena pada masa itu tidak ada kartu anggota GAM. Tapi ada tuduhan dari pihak pemerintah bahwa, misalnya, SIRA adalah wing politik GAM. Artinya apa? Para penggerak yang pro-PA dalam dimensi politik itu ada tidak dalam KPA, diakui tidak sebagai anggota. Kan susah. Ini yang tercecer. Pada tahap berikutnya, transformasi itu dalam bentuk apa? Pembangunan pemerintahan di Aceh. Building itu apa? Ada Wali Nanggroe, itu kan building. Ada BRA. Meskipun ada mantan kombatan yang sama sekali tidak sejahtera itu lain hal. Hal lain adalah sudah ada lembaga itu. Jadi masih GAM-sentris. Dan itupun belum selesai.

Dan UUPA dimaknai sangat sempit sekali, hanya pada momentum politik seperti Pilkada dan Pileg. Misalnya, perekrutan anggota KIP dan Panwas…

Itu terserahlah. Pertama, UU PA tidak bisa dimaknai dan kedua tidak bisa disiasati.

Dalam bidang moneter, mengalami kebuntuan, tapi seharusnya bisa disiasati. Bagaimana cara menyiasatinya? Dengan berlakunya syariah, Gubernur bisa memberlakukan Pergub semua bank yang ada di Aceh harus memakai prinsip syariah. Misalnya lagi, turis yang masuk ke Aceh, boleh membeli barang dengan mata uang apapun. Ini yang saya bilang, menyiasati pun tidak tahu.

Wacana Otsus di Kabupaten/kota itu justru menghancurkan UUPA. Itu artinya dia (Irwandi-red) berusaha untuk memerintah dengan tidak menggunakan UU PA.

Sepertinya pusat pun ketakutan pada bendera dan lambang, yang meskipun sudah disahkan, tapi masih terkesan dihambat? Bagaimana menurut Anda?

Kalau saya bilang itu salah pakai bendera GAM. You mau bangun Aceh seperti zaman keemasan. Mengapa you tidak pakai simbol zaman keemasan. Berarti kalau you paksakan benderakan GAM, you ingin bangun GAM di dalam Aceh.

Diskriminasi?

Bukan diskriminasi, itu akibat. Ini prinsip politiknya dulu. Tujuannya: Aceh seperti zaman keemasan. Titik tolaknya bendera GAM, sebagai organisasi pergerakan. Jadi bukan bendera GAM sebagai Negara.

Sekarang yang sedang berlangsung adalah transformasi struktural. Transformasi kulturalnya belum. Kita akui mereka terpilih secara demokratis di dalam sistem pemerintahan Aceh yang demokratis. Tapi mereka belum bermental demokratis. Salah satu bentuk belum bermental demokratis, tidak bisa negosiasi.

Win-win solution yang mereka tidak bisa?

Bukan. Win-win solution itu cara. Negoisasi mereka tidak bisa! Akhirnnya deadlock. Yang rugi siapa? Masyarakat. Rp 400 milliaran tidak masuk ke dalam APBA. Itu satu tahun. Kalau 4 tahun berapa? Rp 2 triliun. Ini dimensi struktural dan kultural. []

Loading...