Gagap di tengah wabah

Obral Jangan Panik yang Mencekik

·
Obral Jangan Panik yang Mencekik
Gampong Keuniree, Kecamatan Pidie, Pidie. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengkalkulasikan, dari total APBA 2020 sebesar Rp 17,2 triliun, terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp 7 triliun atau sebesar 40,96 persen untuk penanganan wabah Covid-19.  Angka tersebut merupakan akumulasi dari belanja tidak langsung dan belanja langsung APBA 2020.

sinarpidie.co— Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah menetapkan status tanggap darurat skala provinsi untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tertanggal 20 Maret 2020. Status tersebut seharusnya menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh untuk menyalurkan belanja tak terduga (BTT) Rp 118 miliar—selain untuk pemenuhan alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), peningkatan sumberdaya tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas pencegahan penyebaran virus, dan pengadaan alat tes Covid-19 —untuk jaring pengaman sosial guna menekan dampak buruk Covid-19 bagi masyarakat rentan sosial.

Penambahan pada pos dana tak terduga juga dapat dilakukan melalui anggaran mendahului APBA-P 2020 yang pengesahannya dapat dilakukan lewat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penjabaran APBA Perubahan 2020, yang ditandatangani bersama gubernur dengan pimpinan DPRA.

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengkalkulasikan, dari total APBA 2020 sebesar Rp 17,2 triliun, terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp 7 triliun atau sebesar 40,96 persen untuk penanganan wabah Covid-19.  Angka tersebut merupakan akumulasi dari belanja tidak langsung dan belanja langsung APBA 2020.

Hafidh, Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik MaTA, melalui keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Rabu, 1 April 2020, meminta Pemerintah Aceh dan DPRA mempercepat proses realokasi anggaran APBA 2020 untuk penanganan Covid-19.

“Pemerintah Aceh harus segera menyiapkan rencana realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBA 2020 yang kemudian difokuskan kepada penyediaan APD untuk tenaga kesehatan dan alat uji swab bagi masyarakat. Selain itu, juga difokuskan pada upaya pengurangan dampak sosial ekonomi masyarakat yang diakibatkan oleh pembatasan aktivitas masyarakat,” kata dia. “Program pengurangan dampak ekonomi ini sangat penting, mengingat pembatasan aktivitas warga tersebut berdampak langsung terhadap perekonomian dan pendapatan warga.”

Menurutnya, Pemerintah Aceh juga harus menentukan kriteria penerima manfaat sehingga program dan kegiatan tersebut tidak salah sasaran. “Menurut hemat kami, program dan kegiatan tersebut dapat menyasar masyarakat ekonomi menengah ke bawah, seperti buruh harian, pemilik usaha kecil, dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Hal ini sangat penting, mengingat pengalaman sebelumnya dalam penanganan korban tsunami dan konflik, di mana data dan kriteria penerima manfaat yang amburadul, sehingga program dan kegiatan yang digulirkan tidak mendapatkan hasil yang maksimal,” kata Hafidh, menjelaskan.

Baca juga:

MaTA juga meminta Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan para pihak dalam kerja-kerja pencegahan, penyebaran dan penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat akibat Covid-19. “Mengingat banyak pihak yang sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan pengurangan dampak ekonomi masyarakat. Penting kiranya pemerintah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak, termasuk dengan pemerintah kabupaten kota, pemerintah gampong, swasta dan kelompok masyarakat yang menyalurkan bantuan agar kegiatan tersebut tidak tumpang-tindih,” sebut Hafidh.

Bansos PKH dan Program Bantuan Sembako Kemensos

Jumlah rumah tangga miskin di Pidie yang masuk ke dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau BDT per Januari 2020: 78.863 rumah tangga. Dari 78.863 rumah tangga miskin tersebut, hanya 41.142 rumah tangga atau Keluarga Penerima Manfaat (PKM) yang tersentuh bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sembako yang dibiayai APBN pada Kementerian Sosial (Kemensos). Rinciannya, KPM PKH 35.115 KPM, KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program bantuan sembako 10.861 KPM, dan KPM penerima PKH yang juga menerima BPNT 41.142 KPM. Sementara, 37,721 keluarga miskin dalam DTKS belum tersentuh bantuan sosial serupa.

Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau BDT Pidie 78.863 rumah tangga juga menjadi pemicu permasalahan lainnya karena data tersebut belum diverifikasi dan divalidasi sejak 2015 lalu. Akibatnya, data yang dirujuk untuk menjadikan keluarga miskin menjadi penerima  PKH dan BPNT atau program bantuan sembako masih berasal dari data hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai BDT pada 2015 lalu sehingga keluarga rentan sosial lainnya yang layak mendapat dua bansos tersebut tidak bisa terakomodir, sebab data keluarga-keluarga tersebut tidak tertera dalam DTKS.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pidie Drs Muslim mengatakan pihaknya sedang mendata jumlah masyarakat miskin yang nantinya akan diberikan bantuan sosial, di luar penerima bansos PKH dan program bantuan sembako atau BPNT. “Yang belum tertampung dalam PKH dan BPNT, apakah nanti akan diberikan beras, telur, dan lain-lain, oleh Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Aceh, belum final,” kata Kepala Dinas Sosial Pidie Drs Muslim, Kamis, 2 April 2020 pada sinarpidie.co.

Drs Muslim menegaskan, 196 E-Warung di Pidie, tempat di mana PKM program bantuan sembako membelanjakan bansos lewat kartu sembako, harus memperlakukan KPM 41.142 program bantuan sembako sebagai pembeli. “KPM membeli cash lewat kartu sembako. Dengan beli cash, misalnya, KPM mau beli kentang, mereka bisa pilih kentang yang mana saja dan ditimbang sendiri. Bukan dipaket. Yang dipaket seolah-olah KPM seperti pengemis. Itu salah. Banyak laporan yang kami terima kentang dalam paket isinya kentang yang sudah busuk. E-Warung kan cuma sebatas pedagang,” kata dia.

Inisiatif Pemerintah Gampong

Sejumlah pemerintah gampong mengambil inisiatif untuk membagikan sembako dan bantuan tunai pada warga gampong mereka di tengah pembatasan sosial Covid-19.

Pemerintah Gampong Keunire, Kecamatan Pidie, Pidie, telah membagikan sejumlah sembako dan bantuan uang tunai pada masyarakat gampong setempat. Keuchik Gampong Keunire Husin SSos mengatakan sembako dan bantuan uang tunai dibagikan pada 330 KK. “Setiap KK mendapatkan dua are beras, 10 butir telur dan uang tunai Rp 50 ribu. Sumber anggaranya ya berasal dari keuntungan Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG. Kita punya tiga kios, lima rumah, dan sejumlah tenda dan teratak yang kita sewakan,” kata Husin SSos, Kamis, 2 April 2020 pada sinarpidie.co. “Bagi-bagi sembako dari hasil BUMG ini tentunya sudah diputuskan bersama perangkat gampong. Masyarakat keunire  yang mayoritasnya bekerja sebagai buruh dan tukang sudah tidak bekerja dan berdiam diri di rumah.”

Husin berharap pemerintah kabupaten dan Pemerintah Aceh dapat memikirkan cara meringankan beban masyarakat di tengah wabah Covid-19. “Tidak cukup sekali kita bagi sembako untuk masyarakat. Rencananya, dalam APBG 2020, akan kita alokasikan lagi sembako kepada masyarakat. Tapi untuk jangka panjang tidak mungkin kami bisa bertahan dengan dana desa kami saja,” tutupnya.

Surat edaran tersebut memprioritaskan agar Dana Desa digunakan untuk program padat karya tunai desa (PKTD) secara swakelola dengan melibatkan anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, dan anggota masyarakat marjinal lainnya. Di samping itu, Pemerintah Desa juga membentuk desa relawan Covid-19.

Penggunaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dibatasi pada pendirian Posko Relawan Desa Lawan Covid-19, menyiapkan peralatan, bahan dan fasilitas medis maupun non-medis yang digunakan untuk operasional Posko, memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang Covid-19, mendata penduduk rentan sakit, menyiapkan ruang isolasi adalah fasilitas desa atau fasilitas umum yang disiapkan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 dan telah direkomendasikan oleh Puskesmas, penyemprotan disifektan, dan penyiapan serta penanganan logistik untuk kepentingan warga desa. []

Loading...