Nyak Din RBT Dituntut 1 Tahun Penjara

·
Nyak Din RBT Dituntut 1 Tahun Penjara
Nasruddin, terdakwa kasus makar ditahan di Rutan Kelas II B Sigli. (sinarpidie.co/Firdaus).

Penasihat hukum kedua terdakwa menghadirkan 4 ahli, yaitu Dr Wilsa SH MH ahli pidana dari Unsam Langsa, Dr Ahmad Sofyan SH MH, ahli pidana dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, Dr Herlambang P Wiratama SH MA, ahli HAM dari Univeraitas Airlangga Surabaya, dan Teuku Kemal Farsya, ahli antropologi bahasa dari Universitas Malikussaleh.

sinarpidie.co – Dua terdakwa kasus makar, Nasruddin, 43 tahun, dituntut satu tahun penjara, dan Zulkifli, 35 tahun, dituntut delapan bulan penjara. Sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pidie digelar pada Selasa, 27 April 2021 kemarin.

Penasihat hukum kedua terdakwa, Syahrul SH MH, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mengatakan awalnya kedua terdakwa ini didakwakan dengan empat dakwaan alternatif, yaitu pertama, pasal 106 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) KUHP yang ancamannya seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun kurungan; kedua, pasal 106 KUHP jo pasal 87 KUHP jo pasal 53 (1) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) KUHP yang ancamannya seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun kurungan; ketiga, pasal 160 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) KUHP Ke-1 KUHP dengan ancaman 6 tahun; dan keempat, pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman 6 tahun atau denda 1 miliar.

“Setelah menghadirkan saksi, menguji alat bukti, dan menghadirkan ahli, kasus ini semakin terang. Akhirnya jaksa penuntut umum hanya yakin dengan dakwaan alternatif kesatu, yaitu pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan pasal-pasal lain sebagaimana dimuat dalam dakwaan awal jaksa tidak digunakan dalam tuntutan ini,” kata Syahrul, Selasa, 27 April 2021. 

Baca juga:

Hal ini, katanya, relevan dengan dengan pendapat saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan baik oleh JPU maupun oleh tim penasihat hukum terdakwa. “Semua saksi menyebutkan bahwa tidak ada penghasutan saat berlangsungnya penaikan spanduk tersebut, sebagaimana tuduhan awal dalam dakwaan yang disebutkan oleh JPU, yakni melanggar pasal 160 KUHP. Selain itu, semua saksi juga menyebutkan tidak ada yang terprovokasi karena spanduk tersebut dan aktivitas penaikkan spanduk sama sekali tidak berlangsung dengan kekerasan atau paksaan,” tuturnya lagi. “Selain itu, ahli bahasa yang dihadirkan oleh JPU juga menyebutkan bahwa tidak ada frasa penghasutan dalam kalimat tersebut. Ahli ITE yang dihadirkan JPU juga menyebutkan bahwa secara teknologi informasi para terdakwa tidak memenuhi unsur dipidanakan, karena yang mengunggah ke publik itu bukan para terdakwa, melainkan orang lain. Pegangan JPU hanya ahli pidana yang dihadirkan, yang menurut kami juga tidak tegas dan masih sangat kabur penjelasannya. Bahkan secara historis, ahli pidana yang dihadirkan tidak mampu menjelaskan asal-usul pasal ini dengan lugas.”

JPU menghadirkan saksi ahli, antara lain Rahmat SAg MHum, ahli bahasa dari Balai Bahasa Aceh; Amiren Muslem, ahli ITE dari Unsyiah, dan Dahlan Ali, ahli pidana dari Unsyiah.

Di lain pihak, penasihat hukum terdakwa juga menghadirkan 4 ahli, yaitu Dr Wilsa SH MH ahli pidana dari Unsam Langsa, Dr Ahmad Sofyan SH MH, ahli pidana dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, Dr Herlambang P Wiratama SH MA, ahli HAM dari Univeraitas Airlangga Surabaya, dan Teuku Kemal Farsya, ahli antropologi bahasa dari Universitas Malikussaleh.

“Ahli pidana yang dihadirkan oleh penasihat hukum menjelaskan bahwa pasal 106 terkait dengan makar tidak bisa dianggap sebagai makar jika perbuatan itu tidak disertai kekerasan dan pemaksaan. Selama itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kekerasan atau paksaan maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai makar. Ahli HAM juga menyebutkan bahwa tindakan penaikan spanduk ini tidak bisa dikatakan sebagai makar. Ini harus dilihat sebagai ekspresi publik terhadap hak politiknya, mengingat juga banyak tanggung jawab negara yang belum selesai di Aceh. Jadi, dalam dimensi HAM, seharusnya negara hadir memfasilitasi, bukan malah menindaknya secara represif,” kata Syahrul.

Agenda sidang selanjutnya, yang akan digelar pada Selasa, 4 Mei 2021, adalah agenda pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum. “Kami akan membuat dan mengajukan pembelaan sebaik mungkin. Karena menurut kami, terdakwa layak dibebaskan, dan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam perkara makar. Tidak mungkin makar itu mampu dilakukan hanya dengan menaikkan spanduk dan tangan kosong, bahkan tidak punya basis massa atau pengikut. Bahkan JPU tidak mampu membuktikan bahwa para terdakwa terlibat dalam organisasi ASNLF. Harapannya, majelis hakim berpendapat sama dengan pandangan kami. Majelis hakim harus melihat dan mempertimbangkan aspek-aspek, seperti perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah murni karena peran negara dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya tidak mereka rasakan sama sekali. Kedua, Aceh sebagai daerah transisi konflik bersenjata, terdapat peran negara untuk Aceh yang belum terselesaikan sehingga kekecewaan seperti ini bisa terjadi. Dan ketiga, sebagai negara demokrasi yang memiliki komitmen dalam menjunjung tinggi HAM, maka aspek HAM tidak boleh sama sekali dilepaskan dari penegakan hukum,” tutupnya. []

Loading...