New Normal di Tengah Wabah

·
New Normal di Tengah Wabah
Presiden Jokowi meninjau fasilitas umum, stasiun MRT, sebagai persiapan new normal. Sumber foto: detik.com.

sinarpidie.co—Pemerintah menyiapkan penerapan new normal atau pola baru beraktivitas di luar rumah selama pandemi Covid-19. Kementerian Kesehatan setidaknya telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. KMK tersebut diterbitkan Sabtu, 23 Mei 2020 lalu.

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan salah satu hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah meliburkan tempat kerja atau bekerja dari rumah. Namun, kata dia, dunia usaha tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan karena roda perekonomian harus tetap berjalan.

“Untuk itu, pasca-pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 atau new normal,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, sebagaimana dilansir dari kompas.com, Selasa, 26 Mei 2020.

Dilansir dari BBC Indonesia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Agung Pambudi menyambut positif panduan kesehatan tersebut. Hal itu, kata dia, guna menghindari keterpurukan ekonomi yang lebih parah. "Karena itu memang cara terbaik di dua sisi, satu menangani Covid sendiri dan kedua masih tetap bisa bekerja produktif," kata Agung Pambudi, seperti yang dilansir dari BBC Indonesia, Selasa, 26 Mei 2020.

Baca juga:

Di lain sisi, Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Muhammad Adib Khumaidi meminta pemerintah mengkaji secara mendalam rencana penerapan new normal di tengah pandemi Covid-19 karena tanpa perhitungan yang matang kebijakan tersebut berpotensi memicu ledakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Harus dihitung dengan benar, kalau tanpa perhitungan benar bukan tidak mungkin akan terjadi lonjakan kasus yang tinggi," kata Adib, seperti yang dilansir dari merdeka.com, Selasa, 26 Mei 2020.

Hal senada disebutkan ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. Ia menilai kebijakan tersebut akan sangat keliru jika diterapkan di wilayah yang memiliki angka infeksi Covid-19 yang tinggi, khusus di DKI Jakarta.

"Kalau kasus baru nya nol dan stabil dalam satu dan dua minggu, dan yang terinfeksi diisolasi dengan baik, maka DKI boleh melonggarkan," katanya, sebagaimana dilansir dari BBC Indonesia.

Untuk diketahui, PSBB di Jakarta akan berakhir pada 4 Juni mendatang.

Presiden Jokowi mengerahkan TNI/Polri secara masif  di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota. Empat provinsi itu ialah Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo.

Dilansir dari cnnindonesia.com, Selasa, 26 Mei 2020, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan sekitar 340 ribu personel diterjunkan dalam penerapan new normal pada sekurang-kurangnya 1.800 titik yang akan menjadi objek pendisiplinan protokol kesehatan.

Pendisiplinan akan dilakukan bertahap, dimulai dari sarana transportasi publik, kemudian ke pusat perbelanjaan, hingga restoran.

“Kita atur, contohnya adalah mal yang kapasitas seribu, akan kita izinkan 500 saja dan kita awasi. Termasuk rumah makan, 500 hanya 200 saja. Kerja sama TNI/Polri dan Pemda, termasuk koordinasi gugus tugas," tutur Tjahjanto, dilansir dari cnnindonesia.com.

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia per Selasa, 26 Mei 2020 bertambah 415 kasus sehingga menjadi 23.165 kasus. Pada Senin, 25 Mei 2020, angka kasus Covid-19 di Indonesia tercatat 22.750 kasus. Dari total 23.165 kasus tersebut, sebanyak 1.418 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 meninggal dunia, sedangkan 5.877 pasien lainnya dinyatakan sembuh. []

Loading...