Laporan mendalam

Mereka yang Moncer, yang Lolos dari Jerat Kasus Penanaman Pohon DKLH Pijay

·
Mereka yang Moncer, yang Lolos dari Jerat Kasus Penanaman Pohon DKLH Pijay
Kantor Kejari Pijay. (sinarpidie.co/Firdaus).

Dugaan praktik persekongkolan dalam proses pengadaan melalui ULP dan Pokja untuk tender pengadaan dan penanaman pohon pada Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Pidie Jaya tahun anggaran 2014 terungkap begitu gamblang dalam Putusan Majelis Hakim  Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Banda Aceh Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna dan 66/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna. Namun, tak satupun pejabat ULP dan Pokja jadi tersangka, apalagi didakwa di pengadilan. Alih-alih dihukum atau dikenakan sanksi, Bahron Bakti ST dan Ir Yusyak, misalnya, justru semakin moncer sebagai Kadis PU dan Kepala ULP Pijay.

sinarpidie.co—Sejak proses tender, pengadaan dan penanaman pohon pada Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Pidie Jaya tahun anggaran 2014  sudah babak-belur dengan permufakatan yang diduga bersifat koruptif. Tak heran jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, menemukan adanya indikasi persekongkolan dalam proses pengadaan melalui ULP dan Pokja.

Bekas Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan Barang (ULP) Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, Ir Yusyak, melaksanakan pelelangan pekerjaan pengadaan dan penanaman pohon tanpa menerima Surat Perintah Lelang dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Pijay, laiknya tugas dan kewenangan dari ULP yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

Senada dengan hal itu, salah seorang bekas anggota ULP Pijay, Bahron Bakti ST, sebagaimana terungkap dalam kesaksiannya, mengaku dirinya tidak mengetahui mengapa surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 600/119/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Penyampaian Daftar Kegiatan APBK Tahun 2014 KLHPK Pidie Jaya tidak ditujukan kepada ULP Kabupaten Pidie Jaya, melainkan kepada Pokja ULP Kabupaten Pidie Jaya.

Pernyataan tersebut terdengar klise, tentunya.

Lalu, dari 37 perusahaan yang mendaftar lelang paket pengadaan dan penanaman pohon tersebut, hanya empat perusahaan yang mengajukan penawaran. Mereka adalah CV. Harapan Jaya dengan nilai penawaran Rp. 566.900.000; CV. Citra Arif dengan nilai penawaran Rp. 599.243.000; CV. Julia Mitra Leguna dengan nilai penawaran Rp. 600.000.000; CV. Meugah Raya Perkasa dengan nilai penawaran Rp. 600.000.000.

Kelak, CV. Citra Arif ditunjuk sebagai pemenang. Belakangan ketahuan, Surat Pernyataan Dukungan CV. Wana Bhakti kepada CV. Citra Arif, yang diperlukan sebagai syarat kualifikasi untuk kelulusan peserta sebagai pemenang, ternyata dipalsukan Jailani, abang kandung Direktris CV. Citra Arif, Husna.

Celakanya lagi, pihak Pokja ULP Pijay Tahun Anggaran 2014, itu, tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap Surat Pernyataan Dukungan dari CV. Wana Bhakti pada CV. Citra Arif.

Ir Yusyak menuturkan, sebagaimana terungkap dalam kesaksiannya, pihaknya tidak melakukan verifikasi kepada penerbit dokumen karena tidak mencurigai palsunya surat dukungan tersebut. Lagipula, menurutnya, CV. Citra Arif telah berpengalaman dalam pekerjaan pengadaan bibit.

Di samping itu, saat melakukan pembuktian kualifikasi, Ir Yusyak, bekas Ketua Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pidie Jaya, itu, juga mengabaikan ketidakhadiran Direktris CV. Citra Arif, Husna.

Pembuktian kualifikasi tersebut justru dihadiri Jailani, abang kandung Husna tersebut, tanpa  surat kuasa dari Husna.

Ironisnya lagi, meski indikasi persekongkolan dalam proses pengadaan melalui ULP dan Pokja terungkap dengan begitu gamblang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, namun tak satupun nama ketua dan anggota ULP beserta Pokja ULP Pijay tahun anggaran 2014 yang ditetapkan sebagai tersangka.

Infografis sinarpidie.co

Dalam Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 309 Tahun 2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kegiatankegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, tertera susunan Panitia ULP Pijay Tahun Anggaran 2014 yaitu, Ir Jailani sebagai Kepala, Syahrial Meizara SH sebagai sekretaris dan Bahron Bakti ST sebagai anggota. Lalu, Susunan Kelompok Kerja (POKJA) ULP: Ir Yusyak sebagai ketua, Bahagia ST sebagai sekretaris, Rizal Fikar ST sebagai anggota, Muhammad Nur ST sebagai anggota, Chandra Helmi ST sebagai anggota, Drs. Muhammaddiyah sebagai anggota, dan Orizal Safitri ST sebagai anggota.

Hingga penanganan kasus ini bergulir ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pidie Jaya hanya menuntut Sofyan Bin Mansur, mantan Kepala DKLHP Pidie Jaya, Jailani, pelaksanan lapangan dari CV. Citra Arif, dan Husna, Direktur CV. Citra Arif.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh telah menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan penanaman pohon tersebut.

drh H Sofyan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun dan enam bulan, pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sebagaimana tertera dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna, yang dibacakan pada 30 April 2018.

Lalu, Husna dijatuhi hukuman penjara selama empat dan Jailani penjara selama 6 (enam) tahun dan enam bulan dan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama dua bulan, sebagaimana tertera dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna, yang dibacakan pada 30 April 2018. 

Adik-kakak

Sekitar Juni  2014, Jailani dihubungi oleh M. Nasir—kini almarhum. M Nasir bekerja sebagai wiraswasta.

Ia semula hendak meminjam perusahan CV. Citra Arif dengan Direktris Husna, yang tak lain adik kandung Jailani, untuk mengikuti lelang paket pekerjaan pengadaan dan penanaman pohon tersebut. Jailani setuju.

Jailani sebenarnya yang mendirikan CV tersebut pada 2001 silam. Namun, setelah Jailani diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2008 dan ditempatkan sebagai staff bagian umum/sekretariat Pemkab Pijay, jabatan Direktur CV. Citra Arif diserahkan kepada sang adik, Husna. Akan tetapi, pada dasarnya, CV.Citra Arif tetap berada di bawah kendali Jailani.

Penanganan kasus dimulai sejak 2015

Setelah ditemukannya unsur pidana dalam penyelidilkan kasus tersebut, maka penanganan kasus ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepala Kejari Meuredu (Kini Pidie Jaya-red) tertanggal 27 November 2015. Penanganan kasus tersebut konon sempat terhenti.

“Karena adanya mutasi Jaksa Penyidik pada Kejari Pidie Jaya, maka dikeluarkan kembali Sprindik Kejari Pidie Jaya nomor 10 bulan Agustus tahun 2016. Dalam perjalanan proses penyidikan, dikeluarkan kembali surat penyidikan tanggal 19 bulan Oktober 2017, nomor 03, beserta nama para tersangka. Dasar surat tersebut, dasar penetapan tersangka. Kita panggil kembali saksi-saksi yang pernah diperiksa dalam penyidikan secara umum untuk kembali dimintai keterangan atas berkas perkara atas nama masing-masing tersangka. Penetapan tersangka ini, menurut hemat penyidik, sudah terpenuhi unsur-unsur pasal yang akan disangkakan kepada mereka, setelah hasil audit perhitungan kerugian Negara dari BPKP keluar,” kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya, Abdul Kahar, Rabu, 10 Oktober 2018 di Meureudu.

Besaran kerugian Negara akibat praktik korupsi pada proyek tersebut, sebagaimana hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, adalah sebesar Rp. 254.243.755.

Disinggung sejumlah nama bekas ketua dan anggota ULP beserta ketua dan anggota Pokja ULP yang tak ditetapkan sebagai tersangka dan tak didakwa di pengadilan, ia menjawab, “Dalam pemeriksaan di kita kemarin, hanya terkait kekurangan volume pekerjaan. Untuk proses pelelangannya ya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Di lain pihak, Ir Yusyak menanggapi dengan jawaban yang singkat saat disinggung tentang dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut. “Kami ULP dan Pokja sebagai saksi. Yang digali penyidik, bagaimana proses pelelangan,” kata dia, Kamis, 11 Oktober 2018 di ruang kerjanya di Meureudu.

Sementara itu, Bahron Bakti ST menegaskan, pada saat itu, dirinya hanya menjabat sebagai anggota ULP. “Tugas anggota hanya membantu ketua ULP. Setahu saya, persoalan ini sudah diputuskan di pengadilan,” kata dia, Kamis, 11 Oktober 2018 di ruang kerjanya di Meureudu.

Nahas bagi Husna, yang ikut terseret karena tindakan sang abang, Jailani, yang mencatut namanya ke dalam akta perusahaan. Hal sebaliknya dialami Bahron Bakti ST, Ir Yusyak dan sejumlah nama lainnya di dalam susunan ULP dan Pokja ULP Pijay tahun anggaran 2014.  Bahron ST, misalnya, setelah meninggalkan jabatan sebagai anggota ULP, menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pijay; sedangkan Ir Yusyak, dari Ketua Pokja ULP, melejit jadi Kepala ULP Pemkab Pijay. []

Komentar

Loading...