Mengurai Duduk Perkara Sengketa Lahan Pemkab Pidie di Geumpang

·
Mengurai Duduk Perkara Sengketa Lahan Pemkab Pidie di Geumpang
Gedung PN Sigli. Dok. sinarpidie.co.

sinarpidie.co —Sengketa lahan antara tiga warga Geumpang dan Mane, Pidie, yang mengklaim sebagai ahli waris Siti Hasanah—Banta Leman, Alamsyah, dan Adnan— dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, berakhir dengan pembayaran ganti rugi senilai Rp 1 miliar pada tiga warga tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, yang saat itu diketuai Martin Ginting SH, dengan hakim anggota Muhammad Tahir SH dan Fadhli SH, menyatakan tanah objek sengketa seluas lebih kurang satu hektare yang di atasnya telah berdiri bangunan pemerintah berupa Rumah Dinas Camat, Mess Pemda, Rumah Dinas Guru, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak, Balai Kesehatan, Kantor Urusan Agama dan sebagian kecil lokasi SMP bagian depan Geumpang, sah sebagai budel tanah milik Siti Hasanah yang belum diwariskan pada para penggugat.

Majelis Hakim PN Sigli juga menyatakan akta hibah nomor 5/PPAT/1983 tanggal 21 November 1983 dan sertifikat hak pakai nomor 2 tanggal 2 Juni 1986 di atas tanah sengketa cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar Rp 9 juta setiap tahun terhitung sejak 1972 hingga putusan ini dilaksanakan, dan para tergugat menyerahkan tanah objek sengketa pada para penggugat dengan tanpa syarat dan dalam keadaan kosong.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie lantas melakukan upaya banding. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dalam putusannya Kamis, 15 Juli 2010, juga menyatakan Akte Hibah tanggal 21 November 1983 Nomor 5/PPAT/1983 tidak mempunyai kekuatan hukum dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 2 Juni 1986 tidak mempunyai kekuatan hukum. Ganti rugi tetap sama: secara tanggung renteng diserahkan para penggugat sebesar Rp 9 juta setiap tahun terhitung sejak 1972 hingga putusan ini dilaksanakan. Dan, Pemkab Pidie serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie dihukum menyerahkan tanah objek sengketa pada para penggugat dengan tanpa syarat dan dalam keadaan kosong.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie juga mengajukan kasasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 159/ K/Pdt/2011 tanggal 19 April 2011 memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 57/ PDT/2010/PT.BNA. MA menyatakan besaran ganti rugi, yang ditanggung secara tanggung renteng, ialah Rp 1 miliar, dan Pemkab Pidie serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie tidak dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa pada para penggugat dengan tanpa syarat dan dalam keadaan kosong.

Kali ini, Banta Leman, Alamsyah, dan Adnan tak puas dengan putusan MA tersebut. Mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan MA tersebut.

Para pemohon PK— Banta Leman, Alamsyah, dan Adnan— dalam memori PK menyampaikan alasan bahwa MA dalam keputusannya Nomor 159 K/PDT/2011 tertanggal 19 April 2011 telah keliru menetapkan ganti rugi terhadap objek sengketa sebanyak Rp 1 miliar tidak berdasarkan fakta tanah sengketa yang luasnya 10. 451 meter dan letaknya di tengah-tengah kota yang sangat strategis di Jalan Lintas Negara menuju Aceh Barat. Menurut pemohon, dan dalam tanah sengketa tersebut bisa memuat 120 unit Ruko dengan ukuran 4 meter x 16 meter x Rp120.000.000,00 = Rp14.400.000.000 dan sebaliknya jika dikelola oleh swasta dengan cara bagi hasil per-unit bisa terjual seharga Rp450.000.000 x 120 unit = Rp 54.000.000.000.

Di samping itu, menurut para pemohon PK tersebut, Mahkamah Agung juga tidak memperhitungkan masalah ganti rugi hasil tanah sengketa sejak tahun 1972 sampai saat ini, yang di dalamnya didirikan Kantor Camat, Kantor Urusan Agama, Puskesmas dan Kantor Diknas yang setiap tahun Rp 9. 000.000.

Mahkamah Agung, —dengan Ketua Majelis Djafni Djamal SH MH dengan anggota Dr Nurul Elmiyah SH MH dan Dr Yakup Ginting SH CN MKn— dalam putusan Nomor 429 PK/Pdt/2013 tertanggal 26 Maret 2014, menolak permohonan PK tersebut karena MA berpendapat objek sengketa dipergunakan untuk kepentingan Negara, dalam hal ini untuk Kantor Camat, Kantor Urusan Agama, Puskesmas dan Kantor Diknas, dalam rangka pelayanan kepentingan umum.

Pegang sertifikat tapi mental di Pengadilan

Dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Sigli bernomor No. 04/ Pdt.G/ 2009/ PN-Sgi, Pemerintah Kabupaten Pidie, yang diwakili (berdasarkan surat kuasa khusus) Drs Zulfikar, MM, Mustafa Kamal SH MSi, Muhammad Yusuf SH, Ramli Usman SH, Marlinda Aiha SH, menyampaikan nota eksepsi serta jawaban tertulisnya tertanggal 11 Juli 2009, antara lain gugatan penggugat tidak lengkap karena atas permohonan pembatalan sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 2 Juni 1986, penggugat tidak menggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku pihak yang bertanggung jawab atas keluarrnya sertifikat hak pakai tersebut. Oleh sebab itu, menurut mereka, gugatan ini harus dinilai sebagai gugatan tidak lengkap; objek sengketa dalam gugatan ini tidak bisa dilanjutkan pemeriksaan karena objek gugatan dalam perkara ini sangat kabur (tidak jelas) sebab penggugat tidak bisa menunjukkan ukuran /luas objek sengketa dan hanya menyatakan batasnya saja. Di samping itu, gugatan penggugat hanya menyatakan objek perkara berasal dari tanah kebun dan tidak pernah menjelaskan bentuk dan jenis kebun apa. Sebenarnya tanah sengketa dahulunya hanyalah berupa rawa-rawa yang tidak bisa ditanami.

Dalam pokok perkara, Pemkab Pidie menyangkal seluruh dalil-dalil Banta Leman, Alamsyah, dan Adnan. Menurut Pemkab Pidie, asal-usul keluarga penggugat tidak jelas karena dalam gugatan para penggugat menyebutkan kakek mereka adalah Pang Sampe (Pang Tuha). Padahal Pang Sampe bukanlah Pang Tuha karena itu pang Sampe bukanlah kakek mereka. Dengan demikian penggugat bukanlah ahli waris Pang Sampe.

Selanjutnya, Pemkab Pidie menyimpulkan gugatan tersebut mengada-ada, di mana dalam posita gugatan penggugat menyatakan luas lahan kantor camat 25 x 25m. Selanjutnya telah diperbaiki dan dinyatakan telah diperluas lagi seluas ± 545 m tanpa menyebutkan ukuran bidang tanah.

"Objek perkara bukanlah tanah kebun, sebagaimana pengakuan penggugat-penggugat. Di samping itu, penggugat tidak dapat menjelaskan bentuk dan jenis kebun karena memang objek perkara hanyalah tanah rawa-rawa yang tidak bisa ditanami dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten  Pidie," demikian termaktub dalam Pengadilan Negeri Sigli bernomor No. 04/ Pdt.G/ 2009/ PN-Sgi.

Semua bangunan sarana pemerintah diatas objek perkara dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pidie sama sekali tidak perlu adanya inisiatif ganti rugi karena bangunan tersebut dibangun di atas tanah Negara yang berbentuk rawa-rawa yang telah ditimbun dan dikuasai oleh pemerintah.

Selanjutnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Geumpang dibangun pada tahun 1984 setelah mendapat tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Pidie dengan akta hibah nomor 5/PPAT/1983 tanggal 21 November 1983. Akta hibah tersebut telah sah berdasarkan hukum karena dihibahkan oleh yang berhak, dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah yang berwenang dan dibuat di hadapan saksi-saksi.

Terhadap tanah Pemerintah Kabupaten Pidie, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie telah mengantongi sertifikat hak pakai nomor 2 tanggal 2 juni 1986.

DPR minta Pemkab Pidie laksanakan putusan MA

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, dalam laporan terhadap Pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie tahun anggaran 2019, menyampaikan rekomendasi yang salah satunya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie membayar ganti rugi atas tanah tapak bangunan Kantor Camat Geumpang, tanah papak bangunan Gedung SMP Negeri 1 Geumpang, dan Tanah Tapak Bangunan Gedung KUA Geumpang secara tanggung renteng kepada pemiliknya yang sah dengan menganggarkannya dalam APBK Perubahan tahun 2020.

Sekretaris Daerah Idhami SSos MSi mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie telah menganggarkan anggaran untuk membayar ganti rugi lahan tersebut selama dua tahun berturut.

“Tidak ada upaya hukum lagi. Di DPA Bagian Pemerintahan, tahun 2019 dan 2020 kita anggaran Rp 1 miliar. Tahun 2019, anggaran itu mati karena sesuai bunyi putusan pangadilan, pembayaran ganti rugi dilakukan dengan tanggung renteng. Semisal sekolah, uang tersebut dianggarkan oleh Dinas Pendidikan. Kantor camat, dianggarkan di kantor camat. Selain itu, ada pula Kantor Urusan Agama, di bawah Kemenag. Porsi pembayaran persil masing-masing tanah ditetapkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh BPN,” kata Sekda. []

Loading...