Mengurai Cara PT KAI Melakukan Sewa-Menyewa Aset Tanah

·
Mengurai Cara PT KAI Melakukan Sewa-Menyewa Aset Tanah
Plang PT KAI yang memuat informasi tentang kepemilikan aset BUMN tersebut di Gampong Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Pidie. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co – Gampong Kramat Luar, Kecamatan kota Sigli, Pidie, memiliki luas 0.90 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 3.034 jiwa atau 771 KK. Gampong ini memiliki lima dusun, yaitu Dusun Lambeuso, Dusun Tanjong Harapan, Dusun Singgah Mata, Dusun Musholla, dan Dusun Beringin.

Hampir 20 persen dari luas gampong tersebut berada di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), terutama Dusun Lambeusoe. Di Dusun Lambusoe, bengkel dan stasiun kereta api berdiri saat kereta api masih beroperasi di Aceh.

Hingga kini, masih terdapat bangunan-bangunan berkonstruksi kayu yang dulunya menjadi tempat tinggal para pekerja kereta api.

Saat ini, sejumlah warga di Dusun Lambeusoe telah mendirikan rumah permanen di atas tanah PT KAI. Di samping itu, puluhan ruko yang berjajar di sepanjang Jalan Sultan Iskandar Muda di Gampong Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, juga berada di atas tanah PT KAI.

Ruko-ruko tersebut mulai dibangun pada tahun 1994. Selama konflik bersenjata mendera Aceh dalam kurun waktu 1976 hingga 2005, warga tak pernah didatangi petugas dari PT KAI meski mereka mengetahui bahwa tanah-tanah tempat rumah mereka berdiri merupakan tanah milik PT KAI.

Baru dalam tujuh tahun belakangan, plang-plang yang menyatakan keberadaan tanah PT KAI didirikan di Gampong Kramat Luar, dan petugas melakukan pendataan tanah dan mengikat kontrak sewa-menyewa dengan warga.

Kasmiati, 46 tahun,  mengatakan bahwa pada 2016 silam, petugas PT KAI datang ke rumahnya di Dusun Lambeusoe untuk menyerahkan surat berisikan data sewa-menyewa tanah yang harus dia bayar melalui bank: Rp 300 ribu.

"Beberapa bulan yang lalu, ada petugas PT KAI yang datang ke Lambeusoe, tapi tidak ada lagi surat untuk saya. Saya hanya sekali membayar sewa pada tahun 2016 silam,” sebutnya, Rabu, 25 Agustus 2021.

Sedikitnya, terdapat 63 penyewa tanah PT KAI di Gampong Kramat Luar. Rata-rata, pembayaran sewa terakhir mereka lakukan pada 2016 silam. Hal yang sama juga terjadi pada warga penyewa di Gampong Blok Bengkel, Gampong Blok Sawah, Gampong Kuala Pidie, Kecamatan Kota Sigli; dan Gampong Pasar Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Pidie. Masa sewa berlaku selama satu tahun.

Kepala Dusun Lambeusoe, Gampong Kramat Luar, Ichsan Efendi, mengatakan bahwa PT KAI akan menggelar rapat dengan warga terkait tagihan sewa tanah. "Rencananya Kamis besok," katanya, Rabu, 25 Agustus 2021.

Undangan PT KAI untuk warga Gampong Kramat Luar. Dok. sinarpidie.co.
Lampiran undangan.

Deputi Direktur Aset PT KAI Persero Zuhril Alim mengatakan luas lahan PT KAI di Pidie yang tercatat dalam neraca aset BUMN tersebut adalah 35 hektare.

“35 hektare aset PT KAI di Pidie tersebut ada yang disewakan dan ada yang tidak. Tergantung azas pemanfaatannya serta memperhatikan kondisi di lapangan,” kata Deputi Direktur Aset PT KAI Persero Zuhril Alim, dalam pertemuan dengan Bupati Pidie Roni Ahmad, Kamis, 23 Januari 2020 lalu, di Pendopo Bupati Pidie.

Kasmiati, dan warga penyewa lahan PT KAI lainnya, tidak menyadari bahwa PT KAI bisa saja memintanya mengosongkan rumahnya karena kontrak sewa telah berakhir sejak 2017 silam. PT KAI juga bisa mengalihkan sewa-menyewa pada pihak lain secara sepihak, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Gampong Blok Bengkel: mengambil alih sewa secara sepihak dan melakukan perpanjangan sewa tanah di atas bangunan penyewa lain atas nama gampong dengan PT KAI tanpa sepengetahuan penyewa sebelumnya.

Dalam lampiran undangan bagi warga penyewa tanah PT KAI di Gampong Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, diketahui bahwa rata-rata kontrak telah berakhir pada 2017 silam. Masa kontrak sewa berlaku selama satu tahun. Dok. sinarpidie.co.

Warga penyewa sebenarnya berada di posisi yang rentan. Tak ada perlindungan hukum bagi mereka karena bunyi di dalam kontrak benar-benar mengikat secara sepihak.

Petikan bunyi kontrak. Dok. sinarpidie.co.

Pemerintah Gampong Blok Bengkel mengurus peralihan kontrak sewa-menyewa tersebut melalui Iman Ouden Destamen Zalukhu, Asisten Manajer Pengusaan Aset Wilayah Banda Aceh pada PT KAI Sub Devisi Regional 1.1 Aceh.

Sebelumnya, Iman Ouden Destamen Zalukhu pernah menjabat sebagai Junior Supervisor Tanah Aset pada PT KAI Sub Devisi Regional 1.1 Aceh. Kini, pria kelahiran di Nias pada 12 November 1986, ini, tersandung kasus korupsi sertifikasi 301 bidang tanah (aset) di Aceh Timur pada tahun anggaran 2019.

Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian negara BPKP nomor SR1908/PWO1/5/2020, tertanggal 4 Agustus 2020, nilai kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi ini adalah Rp 6.556.959.840.

Jika dikaji lebih dalam, alas hak PT KAI sebelumnya hanyalah berupa groundkard atau peta bidang tanah di masa Belanda masih berkuasa di Aceh, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria diterbitkan.

Dengan kata lain, tanah-tanah yang menjadi aset PT KAI di Aceh adalah warisan kolonialisme Pemerintah Hindia-Belanda yang belakangan dinasionalisasi setalah Indonesia merdeka, tapi kemudian ditelantarkan selama puluhan tahun akibat konflik bersenjata di Aceh. Tak ada pengadaan tanah baru, tapi petugas PT KAI di Aceh bertindak seolah-seolah tanah-tanah tersebut telah digantirugi sebelumnya dan bukan warisan kolonialisme yang riwayat perolehannya patut diduga tidak menganut prinsip-prinsip keadilan.

Celakanya, dalam praktik pengelolaan aset tanah PT KAI di seluruh Indonesia, BUMN tersebut juga hanya mau tunduk pada Undang-undang (UU) Perkeretaapian dan mengabaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Di lain sisi, kewenangan pemerintah Aceh di bidang pertanahan, padahal, telah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh.

Pada tahun 2016, Pemerintah Aceh menambahkan Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Aceh (SPKA) ke dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pelayanan pertanahan di Aceh. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh menegaskan keberadaan Dinas Pertanahan Aceh.

Baca juga:

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Dinas Pertanahan Aceh adalah penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Dinas Pertanahan Aceh memiliki kewenangan dalam penyelesaian permasalahan hak atas tanah baik hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan  maupun badan hukum. Selain itu, dinas ini juga memiliki kewenangan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Namun hingga kini hal itu hanya sebatas di atas kertas. Dengan kata lain, Aceh, yang memiliki kekhususan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, belum bisa berbuat banyak dan belum mau berbuat banyak untuk berpihak pada warga yang terjerat sewa-menyewa tanah secara sepihak dengan PT KAI. []

Loading...