Laporan mendalam

Menguak Fakta Pengerjaan Pantai Pelangi Pidie

·
Menguak Fakta Pengerjaan Pantai Pelangi Pidie
Jalan ke lokasi pengambilan batu gajah, yang melintasi kebun masyarakat. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co—Sebuah excavator teronggok di atas lahan tempat pengambilan batu gajah di kawasan Gampong Ingin Jaya, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara Tiga, Pidie. Waktu tempuh dari Sigli, Ibu Kota Kabupaten Pidie, ke lokasi tersebut sekitar 35 menit berkendara. Di sepanjang jalan dari Blang Petek, Padang Tiji, Simpang Beutong, Kecamatan Muara Tiga, hingga ke Gampong Ingin Jaya, Kecamatan Muara Tiga, sekurang-kurangnya ada tujuh jalur menuju ke lokasi pengambilan batu gajah. Dalam satu jalur terdapat setidaknya empat lokasi pengambilan. Begitu memasuki jalur tersebut, jalan yang akan ditempuh adalah jalan bebatuan— digenangi air dan becek sana-sini—yang dikelilingi perbukitan dan lembah yang curam.

Sebuah excavator di lokasi pengambilan batu gajah. (sinarpidie.co/Firdaus).

Hari itu, Sabtu, 3 Maret 2018, tak ada aktivitas pengambilan dan pengangkutan batu gajah di sana.

“Untuk pemilik kebun, dibayar Rp 30 ribu per truk. Untuk gampong Rp 20 ribu per truk. Per truk mengangkut 20 ton batu gajah. Paling tinggi 22 ton per truk,” kata seorang pekebun yang identitasnya enggan dituliskan.

Di sepanjang jalan dari Blang Petek, Padang Tiji, Simpang Beutong, Kecamatan Muara Tiga, hingga ke Gampong Ingin Jaya, Kecamatan Muara Tiga, sekurang-kurangnya ada tujuh jalur menuju ke lokasi pengambilan batu gajah. Dalam satu jalur terdapat setidaknya empat lokasi pengambilan. (sinarpidie.co/Firdaus).

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pelangi Kawasan Pendopo Bupati di Kabupaten Pidie (MYC), yang menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN 2017 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menghabiskan kira-kira 200 kubik batu gajah per hari. 

“Proyek ini terkontrak selama 450 hari. Saat ini, realisasinya 35, 17 persen. Yang telah selesai 800 meter dari target 3000 meter,” kata perwakilan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera I, di hadapan awak media kala berlangsungnya kunjungan kerja Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah ke Pantai Pelangi, Pidie, Selasa 13 Februari 2018.

SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera I Provinsi Aceh sendiri merupakan satuan kerja untuk proyek tersebut.

Proyek ini dimenangkan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare dengan nilai kontrak: Rp 85.696.630.000. Kontrak ditandatangani pada akhir September 2017. Untuk kegiatan supervisi, tender dimenangkan PT. Aditya Engineering Consultant dengan nilai kontrak Rp 2.667.968.000.

Nasruddin, 38 tahun, Keuchik Gampong Ingin Jaya, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara Tiga menuturkan, pihak pengambil batu gajah, melalui agen, meminta izin padanya hanya secara lisan.

Jalan terjal yang dilalui truk pengangkut batu gajah. (sinarpidie.co/Firdaus).

“Seharusnya mereka membuat izin secara tertulis kepada kami karena lokasi pengambilan itu masuk ke wilayah gampong yang saya pimpin,” kata dia. “Untuk di wilayah kami itu ada sekitar tiga titik lokasi batu gajah yang diambil. Luasnya sekitar tujuh hektare. Untuk gampong, per truk Rp 20 ribu. Kemudian untuk penjagaan mobil beko kami ambil jatah gampong per malam Rp 200 ribu dan itu anak muda yang lakukan penjagaannya.”

Ia sebenarnya khawatir dengan pengambilan batu gajah tersebut, sebab batu gajah, kata Nasruddin, “adalah penahan longsor dan banjir atau istilah orang Aceh sebagai ‘labang donya’”.

Di gampong Ingin Jaya, aktivitas tambang tersebut sudah berjalan selama kurang-lebih dua bulan.

“Kalau dihitung jumlah unit truk, sekitar 1000 truk yang sudah diambil. Lahan pengambilan batu gajah tersebut merupakan lahan produktif petani, tempat mereka bercocok tanam pisang, cabai, pinang dan coklat. Dulu memang tidak ada yang kelola atau sempat terbengkalai saat konflik. Pasca-konflik lahan tersebut difungsikan warga sekitar untuk berkebun,” sebutnya. “Seharusnya pihak dinas memfasilitasi soal izin dan pelaporan pengambilan batu gajah tersebut pada pihak pemerintah gampong kami, ini terkesan seperti pembiaran dari pihak dinas terkait, seolah kami pun terasa tidak dihargai.”

Truk pengangkut batu gajah yang melintas di jalan. (sinarpidie.co/Dicky Zulkarnen).

PT Tenaga Inti Makmu Beusare tak miliki IUP

Berdasarkan penelusuran sinarpidie.co, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik untuk eksplorasi maupun produksi. Namun, hal tersebut konon dapat dibenarkan selama pihaknya mengambil batu gajah dari supplier yang telah mengantongi izin.

“Dia tidak memiliki izin tidak apa-apa, selama dia mengambil batu di tempat yang telah masuk ke dalam wilayah usaha pertambangan melalui supplier yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP), operasi produksi,” kata Ir Mahdinur, Kepala Bidang Pertambangan Mineral, Batubara dan Panasbumi pada Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Aceh, Rabu, 7 Maret 2018.

Ihwal PT Tenaga Inti Makmu Beusare yang tidak memiliki IUP juga terkonfirmasi dengan data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.  

“Kalau PT Tenaga Inti Makmu Beusare tidak mengurus izin ke kami. Mungkin dia ambil dari orang yang sudah punya izin. Dia tidak pernah memasukkan permohonan IUP ke kita,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A Marzuki SH. “Alurnya begini, kalau di awal, permohonan IUP eksplorasi, belum bisa ambil. Kita minta pertimbangan teknis di dinas ESDM. Di sana mereka mengeluarkan peta WUP dan dapat dilanjutkan eksplorasi. Istilahnya semacam penyelidikan awal. Baru kemudian IUP produksi.”

Kondisi tanah setelah pengerukan batu gajah. (sinarpidie.co/Firdaus).

Marzuki juga menuturkan, sebagai bagian dari persyaratan IUP “itu bentuknya ada AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan-red), ada bentuk UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan-red), dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan-red)”.

sinarpidie.co menelusuri alamat kantor PT Tenaga Inti Makmu Beusare di Jalan Fatahillah Nomor 17 A, Gampong Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Itu adalah rumah di kompleks yang bisa dikatakan kompleks perumahan elite. Namun redaksi tidak dapat mengakses narasumber di dalamnya karena dihalang-halangi penjaga rumah.

“Ini rumah, Pak. Bukan kantor,” kata dia, Rabu, 7 Maret 2018.

Alamat kantor PT Tenaga Inti Makmu Beusare sebagai mana yang tertera pada laman lpse.acehprov.go.id. (sinarpidie.co/Firdaus).

Pihak terkait mengklaim bahwa pengerjaan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pelangi Kawasan Pendopo Bupati di  Pidie (MYC) memiliki izin lingkungan melalui rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup setelah adanya pengesahan dokumen UKL-UPL dari tim Komisi Penilai (KPA) AMDAL Aceh. Namun hal itu dibantah secara tidak langsung oleh salah seorang anggota KPA, Cut Nazli. “Kami belum pernah menerima usulan tersebut,” kata dia via telepon selular, Jumat, 23 Februari 2018.

Pun demikian, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup menyebutkan, jenis kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai dan perbaikan muara sungai—jarak dihitung tegak lurus pantai—dengan skala > 500 m wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Artinya, Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pelangi Kawasan Pendopo Bupati di Kabupaten Pidie (MYC), diwajibkan AMDAL, bukan UKL-UPL.

Kelas jalan dan tonase

Sekertaris Dishubkominfo Pidie Sofyan Ahmad melalui sambungan telepon selular mengatakan, hingga saat ini pengerjaan proyek tersebut belum dikoordinasikan dengan pihaknya.

"Aktivitas tersebut juga menganggu pengguna jalan. Selain tidak tertib di jalan, juga merusak jalan. Apalagi soal jumlah muatan atau tonase tidak ditimbang dulu saat dimuat ke atas truk,” kata dia.

Baca juga:

Ditanyai tentang status dan kelas jalan yang dilalui truk-truk pengangkut batu gajah tersebut, ia hanya mengatakan, rute jalan yang dilalui adalah jalan nasional, jalan kabupaten dan jalan kecamatan.

“Seperti kita lihat di daerah lain soal pengambilan batu gajah dan itu kan proyek besar, seharusnya dikordinasikan dulu dengan kita, agar kita tempatkan petugas di lapangan dan menimbang tonase muatan,” tutupnya. []

Loading...