Solusi Hukum

Menghadapi Penagih Hutang yang Mengatasnamakan Perusahaan Leasing

·
Menghadapi Penagih Hutang yang Mengatasnamakan Perusahaan Leasing
Sumber gambar: kabar24.bisnis.com

Soalan:

Beberapa minggu yang lalu, suami saya didatangi dua orang penagih hutang yang mengatasnamakan perusahaan leasing. Mereka mengancam akan menarik mobil yang kami miliki apabila dalam dua minggu ini tidak membayar cicilan kredit. Apa yang harus saya lakukan, karena rasanya tidak adil apabila mereka mengambil mobil padahal cicilan saya hanya tersisa lima bulan lagi?

Identitas disamarkan XXX.

Jawaban: Tentunya Anda harus segera melunasi cicilan kredit, karena pada prinsipnya setiap perjanjian yang sudah disepakati menjadi suatu kewajiban atau hutang yang wajib dilunasi atau Anda dapat meminta rescheduling (penjadwalan ulang) pelunasan kredit, mengingat masa pelunasan hanya tersisa 5 bulan lagi.

Uraian:

Dalam Pasal 1243 KUHPdt dijelaskan bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Dalam Pasal 1244 KUHpdt dijelaskan pula bahwa:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Menurut Prof. Subekti dalam bukunya “Hukum Perjanjian, (Jakarta: 1985) bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;

2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;

3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;

4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bisa dipastikan bahwa hampir setiap orang pernah berurusan dengan hutang. Baik hutang jasa maupun hutang materi—bisa bersifat perseorangan maupun lembaga pembiayaan seperti bank, koperasi dan lembaga pembiayaan konsumen (finance). Dari pertanyaan Anda, dapat kami pastikan,  suami Anda membeli mobil dengan menggunakan skema pembiyaan konsumen melalui perusahaan finance (non perbankan). Lazimnya perjanjian ini disebut perjanjian fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan barang tertentu dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetap menjadi penguasaan pemilik barang. Hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kreditur (perusahaan finance) tidak bisa serta merta mengambil paksa objek jaminan yang berada dalam penguasaan Debitur (konsumen) jika hanya berdasarkan pada suatu surat perjanjian saja atau ditambah dengan daftar tunggakan pembiayaan konsumen. Dalam pelaksanaan eksekusi objek, Kreditur (Perusahaan Finance) harus menyertakan sertifikat fidusia pada saat pelaksanaan sita jaminan dilakukan. Tanpa sertifikat fidusia sita jaminan yang dilakukan Kreditur (perusahaan Finance) menjadi suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 menyatakan: “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Pada Pasal 3 Peraturan Mentri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 disebutkan bahwa: “perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan”.

Namun banyak perusahaan finance yang mengabaikan aturan tersebut. Banyak perusahaan finance yang melakukan perjanjian di bawah tangan dengan konsumen, sehingga dalam praktiknya perusahaan finance melakukan eksekusi objek jaminan. Saat bersamaan, tak jarang perusahaan finance sebagai kreditur dilaporkan ke polisi atau bahkan diteriaki maling atau perampok saat melakukan proses eksekusi. Untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban yang mengikat perusahaan finance dan kosumen, maka mendaftarkan objek jaminan ke kantor pendaftaran fidusia adalah suatu kewajiban hukum.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 12 ayat (1): Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika tidak, perusahaan finance yang melakukan  eksekusi atau pengambilan objek berupa kendaraan bermotor atau benda jaminan lainnya bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Kreditur (perusahaan finance) tidak boleh melakukan pengancaman atau kekerasan kepada konsumen sebagaimana diatur Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau penganiayaan sebagaimana diatur Pasal 351 KUHP. Apalagi melakukan upaya penyitaan tanpa disertai sertifikat jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Sebab, hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Apabila Kreditur (Perusahaan Finance) tidak mendaftarkan objek jaminan ke kantor Pendaftaran Fidusia, maka penyitaan hanya bisa dilakukan  berdasarkan ketetapan Pengadilan.

Upaya yang dilakukan oleh Debitur (konsumen) jika berhadapan dengan Kreditur (perusahaan finance) yang tidak memenuhi standar aturan dalam pelaksanakan eksekusi objek jaminan tersebut adalah:

  1. Melaporkan ke aparat penegak hukum Kepolisian;
  2. Menggugat ke Pengadilan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Kreditur (Perusahaan Finance) apabila menyebabkan kerugian materil maupun immateril bagi Debitur (konsumen).

Sumber:

• Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1985)

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
  2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
  3. Undang-UndangNomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK. 010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;
  5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Kanal "Solusi Hukum" diasuh oleh Yulfan SH dan Teuku Ade Pahlawan SH. Untuk konsultasi lebih lanjut, hubungi mereka via email: [email protected] Atau ke email redaksi sinarpidie.co: [email protected]

Loading...