Sudut Pandang

Mengetuk Naluri Kesadaran Publik

·
Mengetuk Naluri Kesadaran Publik
Aksi mahasiswa di depan Gedung DPR RI Selasa, 24 September 2019. Sumber foto: theconversation.com.

Pada Desember 1981, militer Polandia melakukan kudeta dengan mengambil alih kekuasaan. Hal pertama yang dilakukan pemerintahan militer Polandia saat itu adalah mendeklarasikan darurat perang dan menyatakan serikat buruh independen Solidarnosc yang kala itu dipimpin Lech Walesa sebagai organisasi terlarang. Hal yang sama juga terjadi pada kebebasan pers di Negara tersebut. Seluruh media massa berada di bawah kontrol pemerintah junta militer.

Namun, yang terjadi justru di luar dugaan para junta militer Polandia: masyarakat membawa anjing ke taman di pusat kota dan memindahkan televisi mereka ke jendela, tepatnya menghadap ke jalan, tatkala berita televisi pemerintah ditayangkan.

“Mereka sedang mengirimkan pesan kepada pemerintah. Kami tak sudi menonton. Kami menolak kebenaran versimu,” tulis Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme.

Cerita di atas merupakan sebuah fenomena sosial di Polandia yang dituliskan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme untuk menjelaskan bahwa “tujuan utama jurnalisme adalah menyampaikan kebenaran sehingga orang-orang akan mempunyai informasi yang mereka butuhkan untuk berdaulat”.

Fenomena di atas sedikit banyaknya tercermin dalam serangkaian peristiwa yang terjadi beberapa waktu belakangan ini di mana tindak kekerasan terhadap mahasiswa terjadi saat mereka melakukan aksi dengan 7 tuntutan mereka: publik menolak kebenaran versi polisi yang menyatakan pengamanan demo tak pakai senjata namun mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, Randi, tewas terkena peluru tajam; publik menolak kebenaran versi ambulance bawa batu, publik menolak kebenaran barracuda tak sengaja tabrak mahasiswa, dan publik menolak kebenaran versi DPR dan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa Revisi UU KPK untuk menguatkan KPK, dsb. Singkatnya, publik menolak mengikuti ajakan Menkopolhukam Wiranto agar percaya pada informasi dari aparat.

Di sisi yang lain, serangkaian tindak kekerasan ini sebenarnya juga bisa dilihat sebagai pesan atau teror yang  biasa digunakan penguasa yang tiran untuk mengontrol naluri kesadaran masyarakat terhadap ancaman bersama. Setidaknya, sebuah pesan untuk orangtua atau keluarga para mahasiswa, beginilah jadinya kalau anak dan sanak saudara Anda ikut demo. Maka dari itu, laranglah anak-anak Anda turun ke jalan!

Pada aktivis dan jurnalis juga berlaku hal yang sama. Sebagai contoh, Kamis, 26 September 2019, Dandhy Dwi Laksono ditangkap karena dituding melanggar Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, terkait isu Papua. Meski ia telah dibebaskan, namun statusnya saat ini telah menjadi tersangka.

Tampaknya apa yang dilakukan Dandhy lewat film-film dokumenter karyanya, tulisan-tulisannya, dan juga twit-nya melalui akun Twitter pribadinya, membuat para oligarki yang menjadi penumpang gelap reformasi tercemar nama tanpa ampun dan tanpa jeda, karena semakin besar kebenaran yang disampaikan Dandhy, semakin besar pula cemar itu melekat pada mereka. Mengutip Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme, “mengingat kebenaran punya daya rusak yang lebih hebat”.

Di samping itu, kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia saat mereka meliput aksi mahasiswa. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, sedikitnya 10 jurnalis mengalami tindak kekerasan oleh aparat saat meliput demo mahasiswa di pelbagai daerah: di Jakarta 4  jurnalis, di Makassar 3 jurnalis, dan di Jayapura  3  jurnalis.

Baru-baru ini, presenter cum jurnalis Najwa Shihab diframing sebagai antek Orde Baru karena foto lamanya bertemu Tommy Soeharto untuk materi program Mata Najwa, yang telah dipelintir melalui keterangan foto, di-post di medsos, dan karena ayahnya, Prof Quraish Shihab pernah menjadi Menteri Agama di era Soeharto.

Serangan secara personal tersebut terjadi setelah Program Mata Najwa Episode Ujian Reformasi tayang pada Rabu, 25 September 2019 kemarin.

Apa yang dialami oleh Najwa Shihab setidaknya pernah dialami lebih parah skalanya dan lebih kompleks masalahnya oleh Metta Dharmasaputra, mantan wartawan Tempo, yang melakukan investigasi penggelapan pajak Asian Agri, perusahaan milik Sukanto Tanoto, pengusaha yang disebut-sebut pemilik tanah di lokasi ibu kota Indonesia yang akan dipindah ke Kalimantan.

Saksi mahkota Tempo dalam investigasi tersebut, Vincentius Amin Sutanto, justru lebih dulu diproses polisi atas kasus pencurian uang perusahaan senilai Rp 200 juta, yang dilaporkan Asian Agri. Polisi sebaliknya tak menghiraukan kasus penggelapan pajak Asian Agri senilai Rp 3,1 juta dolar AS atau Rp 1,3 triliun.

Salinan SMS Metta dan Vincent beredar di tengah publik dan menjadi bahan berita media-media lain yang berisikan penyerangan secara personal dan mengaburkan kasus penggemplengan pajak Asian Agri.

Ternyata, HP Metta telah disadap polisi. Setelah SMS itu diedar dan dijadikan berita-berita media massa untuk mendiskreditkannya, Asian Agri mendanai wartawan untuk menggelar diskusi publik dan mendanai penelitian serta seminar penelitian akademisi Jurusan Fisipol UGM untuk menyudutkan pemberitaan Tempo terkait skandal pajak Asian Agri.

“Langkah ini diambil guna melempangkan jalan tim advokat Asian Agri untuk membawa pesoalan ini ke meja pengadilan,” tulis Metta Dharmasaputra dalam bukunya Saksi Kunci.

Tapi, tentu saja publik bisa memberikan penilaian mereka sendiri terkait kasus tersebut.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan semula mengabulkan gugatan PT Asian Agri dan menyatakan Tempo terbukti melakukan pencemaran nama PT Asian Agri. Namun, Tempo dinyatakan tidak bersalah setelah banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tempo tidak terbukti beritikad buruk dan dianggap telah melakukan verifikasi dan melayani hak Jawab  PT Asian Agri sesuai mekanisme penyelesaian yang diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Kasus penggelapan pajak Asian Agri belakangan ditangani Ditjen Pajak. Meskipun Sukanto Tanoto hingga kini tak tersentuh hukum (padahal 8 petinggi Asian Agri, termasuk Sukanto Tanoto pernah ditetapkan sebagai tersangka pada November 2007 lalu), namun Suwir Laut, Tax Manager Asian Agri Group, dihukum bersalah melakukan tindak pidana pajak dan Asian Agri dihukum membayar denda pajak senilai Rp 2,5 triliun. 

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam Sembilan Elemen Jurnalisme menuliskan, untuk menindas kebebasan pers tak perlu menindas kapitalisme. []

 

Komentar

Loading...