Mengapa Bansos dan Hibah APBK Pidie Bisa Cair pada Penerima yang Tak Terdata dalam DTKS?

·
Mengapa Bansos dan Hibah APBK Pidie Bisa Cair pada Penerima yang Tak Terdata dalam DTKS?
Penyaluran BSB di Gampong Gintong, Kemukiman Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong, Pidie, Senin, 28 September 2020. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co - Dalam dua tahun berturut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie mencoret kegiatan verifikasi dan validasi (vervali) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tahun ini, Pemkab Pidie, melalui Dinas Sosial (Dinsos) Pidie, semula menganggarkan Rp 400 juta untuk kegiatan tersebut.

"Namun, anggaran itu telah dicoret karena refocusing kegiatan,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pidie, Drs Muslem, Rabu, 9 Juni 2021.

Tahun lalu, anggaran senilai Rp 300 juta, yang mulanya diperuntukkan untuk verivali DTKS, juga dipotong sehingga kegiatan itu tak terealisasi.

Pemkab Pidie tak pernah melakukan verivali DTKS sejak 2015. Data keluarga miskin dalam DTKS 2015 berasal dari hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Basis Data Terpadu (BDT) 2015.

Karena DTKS belum pernah diverivali, keluarga yang kesejahteraan ekonominya telah meningkat tak dikeluarkan dari DTKS. Sebaliknya, keluarga miskin yang sebelumnya tidak tertera di DTKS juga tidak dimasukkan ke dalamnya. Oleh karena itu, banyak keluarga rentan sosial tak dapat mengakses bansos pemerintah karena data mereka tak tertera dalam DTKS. Sebaliknya, terdapat keluarga yang telah meningkat kesejahteraan secara ekonomi masih menerima bansos pemerintah karena data mereka masih tertera dalam DTKS.

DTKS digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah.

Di level pemerintah pusat, PT Sucofindo (Persero) melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kemiskinan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Pidie pada Januari 2019 lalu selama kurang lebih tiga bulan. Hal itu dilakukan seiring dengan berubahnya program BPNT menjadi Program Sembako.

Di satu pihak, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos menggandeng PT Sucofindo dengan memberikan data prelist kemiskinan pada perusahaan tersebut. Adapun data yang diverivali adalah KPM BPNT yang kini telah berubah menjadi Program Sembako. Tetapi di lain pihak, Pemkab Pidie belum pernah melakukan vervali DTKS, dan celakanya lagi, selama bertahun-tahun penerima bantuan sosial (bansos) dan hibah yang bersumber dari APBK Pidie bukanlah mereka yang masuk ke dalam daftar DTKS. []

Loading...