Klik Tambang

Liputan Khusus 14 Tahun Tsunami

Menakar Qanun Pendidikan Kebencanaan di Aceh

·
Menakar Qanun Pendidikan Kebencanaan di Aceh
Lantai paling atas escape building di Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. (sinarpidie.co/Syahrul).

sinarpidie.co—Hingga 2018, terdapat sekitar 30 sekolah sadar bencana di Aceh, baik di tingkat pendidikan anak usia dini, SD, maupun SMA. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Syaridin SPd MPd pada sinarpidie.co, Selasa, 25 Desember 2018.  

Program tersebut, kata dia lagi, juga sudah menjadi program nasional.

“Untuk sementara, yang diprioritaskan itu sekolah-sekolah yang sangat terdampak gempa dan tsunami pada 2004 silam. Kita tetap kerjasama dengan NGO, Unsyiah (TDRMC-red), bahkan dengan sekolah-sekolah di Jepang untuk melakukan students’ exchange,” kata Syaridin SPd MPd.

Di samping itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Teuku Ahmad Dadek SH, melalui sambungan telepon selular, Selasa, 25 Desember 2018, mengatakan pihaknya akan mendorong Draft Rancangan Qanun Pendidikan Kebencanaan bisa masuk dalam salah satu Program Legislasi Pemerintah Daerah (Prolegda) Pemerintah Aceh 2019 mendatang.

“Semua sudah ada perangkatnya. Itu masih kita usulkan pada 2019 masuk Prolegda,”  kata Teuku Ahmad Dadek SH.

Terintegrasi dalam mata pelajaran yang ada

Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Muslem Yakob SAg MPd menuturkan,  mata pelajaran mitigasi bencana rencananya akan terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada dan yang direlevan agar jam belajar siswa tidak menjadi lebih panjang.

“Kita sangat mendukung qanun tersebut. Penyusunan Qanun Pendidikan Kebencanaan di Dinas Pendidikan Aceh melibatkan Kadis, Sekretaris, dan Kasi Kurikulum. Kurikulum itu didesain untuk jenjang PAUD hingga ke Pendidikan Tinggi, termasuk untuk pesentren. Mencakup semua institusi pendidikan. Kita ingin materi mitigasi bencana mulai tumbuh sejak anak usia dini hingga mahasiswa di perguruan tinggi, termasuk bagi para santri di dayah dan pondok-pondok pesantren,” kata dia, Selasa, 25 Desember 2018.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Aceh Dalimi SE Ak mengatakan, alangkah lebih baik jika qanun tersebut disinkronisasi terlebih dahulu antara eksekutif dan legislatif.

“Saya akan menanyakan juga nanti apakah qanun itu masuk dalam Prolegda. Nanti saya akan bicara dulu dengan kawan-kawan Badan Legislasi. Saya akan mendesak itu untuk dimasukkan pada pembahasan di tahun mendatang,” kata dia, Selasa, 25 Desember 2018.

Pendekatan gerakan kebudayaan

Rektor Sekolah Menulis Do Karim, Anggota Jaringan Liga Kebudayaan Komunitas Tikar Pandan, Fauzan Santa, mengatakan, pihaknya mengapresiasi inisasi Qanun Pendidikan Kebencanaan di Aceh. Kendati demikian, menurutnya, pendekatan materi mitigasi bencana tidak dilakukan hanya dengan situasi-situasi yang resmi, seperti peringatan-peringatan yang sifatnya sangat seremonial, tetapi harus menjadi satu suatu tindakan harian.

Baca juga:

“Di Jepang memang mitigasi bencana sudah jauh-jauh hari diterapkan dalam kurikulum sekolah sehari-hari. Saya kira Qanun Pendidikan Kebencanaan di Aceh sangat bagus. Tentu tidak dengan cara-cara yang kaku. Mungkin bentuknya seperti program Seniman Masuk Sekolah. Saya kira untuk kegiatan mitigasi bencana, pelibatan-pelibatan komunitas mitigasi bencana ini penting sebagai mitra pemerintah. Kalau tidak, ya terkesan hanya formalitas,” kata  peraih Anugerah Budaya bidang Sinematografi dari Disbudpar Aceh pada 2009 lalu, itu, Selasa, 25 Desember 2018.

Fauzan Santa.

Penulis skenario cum sutradara sejumah film dokumenter dan film fiksi pendek, ini, juga menuturkan, selama ini, Liga Kebudayaan Komunitas Tikar Pandan telah melakukan pendekatan-pendekatan mitigasi bencana lewat gerakan kebudayaan.

“Kebudayaan adalah suatu tindakan harian. Ada kesadaran bersama. Spontanitas bersama ketika kita hidup di tanah rawan bencana,” ungkapnya. “Melaui TV Eng Ong (pendekatan troubadour-red), sastra, novel grafis atau komik, sejauh ini itu yang kita lakukan. Untuk menciptakan kesadaran refleksionistik dari masyarakat bahwa kita hidup di tanah bencana. Binaan kita anak-anak sekolah."

Dia melanjutkan, materi-materi tersebut dikembangkan dari sesuatu yang berangkat dan telah tumbuh lebih jauh dalam masyarakat.  

“Harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Selama ini kita juga baru mulai. Secara massif baru lima tahun belakangan di Pidie, Aceh Besar, Aceh Tengah, Nagan Raya, dan Calang. Kelompok-kelompok binaan ini kemudian membangun komunitas-komunitas mereka sendiri. Misalnya, yang senang menggambar dan senang menulis kemudian diarahkan pada gagasan-gagasan mitigasi bencana ini,” kata dia, menjelaskan. []

Reporter: Diky Zulkarnen dan Firdaus

Komentar

Loading...