Sudut pandang

Menakar Persoalan Kerusakan Lingkungan dan Menemukan Jalan Alternatif untuk Kembalinya Keseimbangan

·
Menakar Persoalan Kerusakan Lingkungan dan Menemukan Jalan Alternatif untuk Kembalinya Keseimbangan
Sumber ilustrasi: kasihberita.com.

Oleh Azanuddin Kurnia, SP, MP*

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Ar-Rum : 41).

Ketika kita bangun setiap harinya, segar udara pagi memasuki rongga-rongga pernapasan. Lelah semalaman, berganti dengan kesegaran ketika embun-embun mulai berjatuhan di tanah dan tumbuhan bumi. Hamparan keindahan terpampang setiap harinya. Bunga-bunga tumbuh berkembang dengan ditemani sinar matahari. Lingkungan indah berseri menjadi dambaan setiap insan, dan itu hanya akan didapat bila bumi berada dalam keadaan seimbang.

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia sudah melampaui batas sebagai khalifah dalam mengelola bumi ini. Allah SWT telah mengingatkan kita agar kita bisa berlaku seimbang terhadap lingkungan. Di lain sisi, masih banyak juga manusia yang menginginkan bumi ini dapat berjalan seimbang antara semua sisi-sisi kehidupan, seperti yang tergambar pada paragraf di atas.

Kondisi ideal tersebut, untuk saat ini memang sangat sulit untuk diwujudkan. Terlalu banyak kepentingan dalam milliaran kepala manusia. Dalam perjalananya, tingkah dan polah manusia sudah semakin “ganas”. Akibatnya, adalah bumi semakin panas dan binatang semakin buas.

Sudah sangat banyak kejadian dari perubahan bumi semakin panas yang menelan korban harta benda dan juga manusia. Hampir tiap minggu, di media massa, ada aja berita tentang kerusakan lingkungan, seperti banjir, longsor, kekeringan, air pasang, dan lain sebagainya.

Dalam konteks Aceh, sudah banyak upaya pemerintah untuk meminimalisir kerusakan lingkungan, seperti program Aceh Green, Moratorium Logging (penghentian penebangan hutan sementara) dan dsb. Program-program tersebut kemudian dilanjutkan dengan implementasinya, walaupun masih didapat kekurangan di sana-sini, tetapi itu merupakan upaya yang sudah optimal dilakukan pemerintah.

Pemanasan global dan kerusakan lingkungan

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Aceh dan Sumut, terutama yang berada di sekitar Leuser selama ini, tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada proses ekologi alami yang terjadi. Tetapi di zaman modern ini, proses alami bisa terkalahkan dengan proses yang dipercepat. Artinya, ada kondisi di mana alam tidak lagi seimbang (balance) dalam berproses. Sebagai contoh, banjir tentu sangat dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi. Banyak dan tingginya curah hujan yang ditumpahkan dari langit membuat daratan (pegunungan, dataran rendah, dan pemukiman) tidak mampu lagi menerima kiriman hujan tersebut. Akibatnya, ada banyak air hujan yang berada di atas tanah. Itulah apa yang kemudian kita sebut banjir.

Menurut Asdak (1996), ada tiga tipe hujan yang dijumpai pada daerah tropis, yaitu  hujan konvektif, hujan frontal, dan hujan orografik. Hujan orografik adalah jenis hujan yang umum terjadi di daerah pegunungan, ketika massa udara bergerak ke atas mengikuti bentang lahan pegunungan sampai saatnya terjadi proses kondensasi. Tipe hujan yang sering dijumpai di Indonesia, termasuk di Aceh, adalah tipe hujan konvektif dan orografik.

Kondisi Aceh dan Sumut dengan topografi yang terdapat bukit barisan yang lebat telah membuat kondisi basah dengan curah hujan yang tinggi. Tingginya curah hujan harusnya dimaknai sebagai anugerah bagi umat manusia dan bukan sebagai bencana. Tetapi, faktanya, berkaca pada kondisi beberapa tahun belakangan ini, hujan justru lebih sering menjadi bencana bagi umat manusia. Apakah Tuhan marah atau kita sebagai umatnya kurang bijak dalam berteman dan mengelola alam? Ataukah kita sudah semakin ganas dalam mengelola alam ?

Konflik satwa

Keganasan kita dalam mengelola alam, bukan saja membuat bumi semakin panas, melainkan juga membuat binatang semakin buas. Lihatlah bagaimana harimau, buaya, gajah, mengamuk menghancurkan kebun dan sumber ekonomi masyarakat. Binatang-binatang tersebut telah protes dan marah kepada manusia, karena manusia sudah sangat jauh mencampuri urusan dalam dunia binatang.

Dalam komunitas binatang, sejak zaman dulu sudah diakui bahwa yang menjadi raja hutan adalah si belang (harimau). Harimau dalam memimpin rakyatnya memperlakukan aturan dengan tegas, kejam, dan tanpa kompromi. Harimau bahkan sering memangsa rakyatnya sendiri seperti kijang, rusa, babi hutan, dan beberapa binatang lemah lainnya. Dengan alasan mempertahankan hidup (survive), maka harimau tidak segan-segan untuk memangsa rakyatnya sendiri. Dalam dunia binatang, hanya ada satu peraturan perundangan yang berlaku yaitu ”hukum rimba”. Hukum rimba adalah di mana kekuasaan dan kewenangan berada pada binatang yang memiliki kekuatan dan yang bisa mengalahkan binatang yang lain pada komunitasnya.

Dalam istilah biologi, harimau dan buaya termasuk jenis binatang dalam kelompok pemakan  daging (carnivora). Gajah adalah kelompok binatang pemakan tumbuh-tumbuhan (herbivora). Walaupun gajah tidak makan daging, tetapi saat ini intensitas mengganggu dan bahkan membunuh manusia sudah sangat sering.

Binatang dan manusia merupakan ciptaaan Allah SWT di muka bumi ini selain makhluk lainnya. Dari semua makhluk tersebut, maka manusia menjadi khalifah di muka bumi ini, dan secara biologi disebut sebagai pemakan daging dan tumbuhan (omnivora). Dengan status khalifah dan omnivora maka semakin luas kekuasaan manusia. Sangking luasnya, terkadang manusia lupa dalam mengelola aturan kehidupan di muka bumi ini. Manusia sering kebablasan sehingga terkadang perangai dan tindakan bisa di bawah dan lebih buruk dari binatang.

Persoalan konflik antara binatang dan manusia selama ini dikarenakan sudah tidak ada lagi keharmonisan di antara keduanya. Masing-masing pihak sudah melewati batas kekuasaan hidup di bumi ini. Manusia, yang diharapkan sebagai pengatur secara arif, sudah melebihi kewenangannya. Manusia sering merambah habitat binatang. Kekuasaan raja hutan dan penghuninya sudah dirusak oleh tangan-tangan manusia. Tidak ada ketentraman lagi dalam habitat binatang akibat ulah manusia. Terjadi ketidakseimbangan ekologis juga karena ulah manusia. Dan manusia terlalu banyak ikut campur dalam urusan aturan ’rumah tangga binatang’, misalnya manusia sering menerapkan hukum rimba dalam kehidupan bermasyarakat. Siapa yang kuat dia yang menang dan kaya, sedangkan yang lemah semakin tertindas.

Jalan alternatif

Kondisi tersebut di atas tentunya tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Harus dicari jalan keluar untuk merukunkan kembali antara keseimbangan binatang dan manusia serta lingkungan tempat manusia dan binatang tinggal.

Beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah selama ini dalam meminimalkan konflik satwa dan mengelola lingkungan ini harus lebih dipertajam dan serius, ide alternatif antara lain:

Pertama, menempatkan pertanian sebagai leading sector dalam pembangunan Aceh dan Sumut terutama yang berada di sekitar Leuser. Semua usaha dan program harus mengacu kepada sektor pertanian. Karena sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak masyarakat miskinnya. Untuk Aceh, ketika moratorium diberlakukan, maka banyak masyarakat yang akan kehilangan pekerjaan dan sumber-sumber kehidupan. Untuk itu Pemerintah Aceh dan DPRA perlu merubah konsep pembangunan Aceh dengan menempatkan pertanian sebagai leading sector. Dengan menempatkan pertanian sebagai leading sector maka masyarakat yang kehilangan pekerjaan dapat beralih ke sektor pertanian. Pemerintah dapat memberdayakan lahan-lahan kosong dan kritis untuk dibangun menjadi pertanian yang bermanfaat. Rencana pembukaan hutan tanaman rakyat (HTR), kebun sawit, karet, coklat, membangun peternakan dan lain sebagainya harus masuk dalam kategori maratorium ini. Pekerjaan membangun Aceh tidak boleh lagi secara parsial dengan ego sektoral melainkan harus secara simultan (bersama-sama) dan komprehensif.

Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat jangan hanya di atas kertas, melainkan dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Bagaimana bisa memberdayaan masyarakat miskin, kalau kita saja tidak punya data lengkap dan akurat tentang masyarakat miskin. Dengan dana yang besar, seharusnya kita sudah tahu faktor kemiskinan di Aceh diakibatkan oleh budaya (kultural) dan kebijakan (struktural) yang salah selama ini.

Terakhir,  tata ruang harus diposisikan antara lahan budidaya dengan kawasan lindung. Bagi kawasan yang tidak layak jadi lahan budidaya jangan dipaksakan untuk itu, begitu juga sebaliknya. Bila hal ini dilakukan maka akan meminimalkan konflik antara pemerintah kabupaten dengan provinsi maupun antar masyarakat dan pemerintah, juga pengusaha pemilih HPH, HGU, Perkebunan, dan Pertambangan.

Semoga saja dengan niat baik dan keikhlasan dari semua pihak, terutama penyelenggara pemerintah, sehingga lingkungan dan pembangunan bisa menjadi seimbang. Hasilnya, bumi yang semakin panas, secara perlahan dapat sejuk kembali. Binatang yang semakin buas juga dapat ramah kembali kepada manusia. Hal itu semua akan tercapai jika kita semua tidak semakin ”ganas” dalam mengelola lingkungan dan pembangunan ini. []

*Penulis adalah Ketua Ikatan Keluarga Alumni Sosial Ekonomi Pertanian (IKASEP) Unsyiah. Ia juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perbenihan, Produksi, dan Perlindungan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh.

Loading...