Mempertanyakan Pemenuhan Hak Dua Terdakwa Kasus Pengibaran Bendera Bulan Bintang

·
Mempertanyakan Pemenuhan Hak Dua Terdakwa Kasus Pengibaran Bendera Bulan Bintang
Humas Pengadilan Negeri (PN) SIgli, Erwin Susilo SH. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co - Dugaan pemalsuan surat menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum berakibat fatal bagi Nasruddin, 43 tahun, dan Zulkifli, 35 tahun, terdakwa kasus tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan ujaran kebencian melalui media sosial.  

Humas Pengadilan Negeri (PN) SIgli, Erwin Susilo SH, yang juga hakim anggota dalam perkara ini mengatakan majelis hakim PN Sigli yang menangani perkara ini telah memberikan kesempatan pada penasehat hukum Nasruddin dan Zulkifli, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, untuk menyampaikan eksepsi dalam sidang pekan lalu.

Ia juga menyebutkan bahwa surat yang disampaikan penasehat hukum kedua terdakwa dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan sela Selasa, 16 Februari 2021 kemarin, diterima dan akan menjadi pertimbangan majelis hakim.

“Setelah pembacaan putusan sela, penasehat hukum kedua terdakwa menyampaikan surat, dan majelis hakim menerima surat tersebut. Surat tersebut akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan akhir karena proses sudah berlanjut. Jika memang ingin dijadikan materi eksepsi seharusnya disampaikan pada waktu di materi eksepsi,” sebutnya, Rabu, 17 Februari 2021 di Gedung PN Sigli.

Surat tersebut terkait dugaan pemalsuan surat berita acara penolakan untuk didampingi oleh penasehat hukum dari kedua terdakwa, yang dilampirkan dalam tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi/keberatan terdakwa/penasehat hukum terdakwa. Baik Nasruddin maupun Zulkifli tidak pernah menandatangani surat tersebut.

Putusan sela Majelis Hakim PN Sigli Selasa, 16 Februari 2021 kemarin, menolak eksepsi penasihat hukum kedua terdakwa dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul SH MH, menegaskan proses persidangan tersebut harus ditunda hingga dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut terungkap. “Sidang tersebut tidak bisa dilanjutkan karena ada dugaan tindak pidana lainnya di dalam pembuktian perkara ini,” tutur Syahrul, Rabu, 17 Februari 2021.

Syahrul SH MH dan Arabiyani SH MH, dalam konferensi pers di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pidie, Selasa, 16 Februari 2021 kemarin, juga menyampaikan terdapat hak-hak terdakwa kasus tersebut yang tidak dipenuhi.

“Setiap pelimpahan perkara ke tahap selanjutnya tidak pernah diberitahukan kepada penasehat hukum kedua tersangka. Padahal, keduanya sudah menunjuk LBH Banda Aceh sebagai penasehat hukum berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani tertanggal 8 Desember 2020.  Sebagai contoh, pelimpahan perkara dari penyidik polisi kepada jaksa penuntut umum. Kedua, begitu juga saat pelimpahan perkara oleh jaksa penuntut umum atau JPU kepada Pengadilan Negeri Sigli. JPU tidak memberi tahu kepada keduanya atau kuasa hukum mereka. Praktik seperti ini bertentangan dengan aturan hukum acara pidana atau KUHP, sebagaimana telah diatur dalam pasal 143 ayat 4,” kata Syahrul, menjelaskan.

Pada Selasa, 26 Januari 2021, kedua terdakwa tiba-tiba dikeluarkan dari dalam sel Rutan Kelas II B Sigli, tempat mereka ditahan, untuk disidangkan tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu.

Baca juga:

“Seharusnya surat pemberitahuan penyidangan perkara sudah disampaikan kepada terdakwa tiga hari sebelum persidangan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 146 ayat 1 KUHAP yang berbunyi: Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai,” tutur Syahrul.

Kasi Pidum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie, Dahnir SH, mengatakan, “Kami sampaikan dakwaan untuk dua terdakwa, dan itulah bentuk pemberitahuan dari kami.”

Dahnir juga menyampaikan, saat kedua terdakwa dikeluarkan dari Rutan Kelas II B Sigli pada Selasa, 26 Januari 2021, untuk mengikuti sidang, pihaknya sudah memberikan pemberitahuan pada Kepala Rutan Kelas II B Sigli, A Halim Faisal.

“Suratnya secara kolektif. Contoh isi suratnya mohon dihadapkan ke persidangan online. Ada semua surat-suratnya pada kami,” kata Dahnir.

Dahnir juga membantah adanya pemalsuan berita acara penolakan didampingi penasehat hukum kedua terdakwa. “Bukan itu saja dokumen yang ditandatangani oleh kedua terdakwa. Berita acara penahanan, berita acara penyerahan berkas tersangka dan barang bukti, daftar-daftar pertanyaan, dan banyak berkas lainnya yang ditandatangani oleh kedua terdakwa saat itu,” tuturnya. “Jika memang terdakwa dan penasehat hukum merasa ada yang dipalsukan maka silakan tempuh jalur hukum sebagaimana mestinya.”

Diberitakan sebelumnya, Minggu, 11 Oktober 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, Nasruddin dan Zulkifli memasang spanduk bertuliskan: “Kamoe simpatisan ASNLF, menuntut Aceh pisah deungoen Indonesia, Acheh Merdheka” dengan latar bendera berwarna merah bergaris hitam dengan gambar bulan dan bintang berwarna putih, yang diikat pada dua bilah bambu di Jalan Umum Gampong Glee Gapui, Kecamatan Indrajaya, Pidie, dan di Gedung Non Gelar Teknologi Universitas Jabal Ghafur Gampong Glee Gapui, Kecamatan Indrajaya, Pidie.

Pemasangan spanduk tersebut dilakukan atas perintah Nasir Usman, 55 tahun. Nasir meminta Nasruddin merekam proses pemasangan spanduk lalu mengirimkan hasil rekaman tersebut pada Asnawi Ali, 45 tahun. Rekaman video pemasangan spanduk tersebut selanjutnya diunggah oleh Asnawi Ali melalui akun youtube Asnawi Ali dengan judul “SPANDUK ACEH MERDEKA DIPAJANG DI UNIGHA”.

Selasa, 27 Oktober 2020 Nasruddin dan Zulkifli diamankan oleh pihak kepolisian Polres atas dugaan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan ujaran kebencian melalui media sosial.

Keduanya dipersangkakan Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Pasal 106 KUHP jo Pasal 87 KUHP jo Pasal 53 (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Ke-1 KUHP, Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. []

Loading...