Membangun Ruko di Atas Tanah Balai Wilayah Sungai

·
Membangun Ruko di Atas Tanah Balai Wilayah Sungai
Tanah kosong di atas garis sepadan irigasi itu merupakan aset Balai Wilayah Sungai atau BWS, kata Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie, Ridwan ST. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co – Sepetak tanah kosong dengan lebar 4 meter dan panjang 10 meter adalah garis sepadan irigasi yang terletak di Gampong Sukon, Kecamatan Grong-Grong, Pidie. Tanah ini dikepung deretan ruko dua lantai yang menghadap ke Jalan Banda Aceh-Medan. Di sebelah kanan sepetak tanah tersebut, terdapat saluran pembuang irigasi.

Dalam beberapa pekan terakhir, sepetak tanah tersebut telah ditimbun dengan tanah urug. Besi-besi juga sudah terpancang. Rencananya sebuah ruko akan dibangun di atas sepetak tanah negara tersebut.

Akibatnya, belasan warga Gampong Sukon, pada Senin, 8 November 2021, mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie untuk meminta Pemkab Pidie menertibkan ruko yang akan dibangun di atas garis sepadan irigasi yang notabenenya adalah tanah negara.

“Kami datang ke Kantor Dinas PUPR Pidie kemarin untuk meminta penjelasan tentang bagaimana aturan membangun bangunan di atas garis sepadan irigasi,” kata Keuchik Gampong Sukon, Muktar, Selasa, 9 November 2021.

Kata Muktar, pada 2013 silam, mantan Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, pernah menerbitkan surat bernomor 300/4384 tertanggal 08 Juni 2013 tentang himbauan larangan pembangunan di garis sepadan irigasi yang ditujukan pada Abubakar Yahya di Gampong Sukon, Kecamatan Grong-Grong. “Namun, himbauan itu tidak indahkan sehingga Pemkab Pidie saat itu menurunkan tim gabungan untuk menertibkan atau merobohkan bangunan yang hampir selesai dibangun di atas garis sepadan irigasi tersebut,” ujar Muktar.

Mantan Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, pernah menerbitkan surat bernomor 300/4384 tertanggal 08 Juni 2013 tentang himbauan larangan pembangunan di garis sepadan irigasi. Dok. Keuchik Gampong Sukon, Kecamatan Grong-Grong.

Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie, Ridwan ST, menegaskan bahwa pembangunan ruko di sepanjang garis sepadan irigasi adalah illegal.

“Tanah kosong di atas garis sepadan irigasi itu merupakan aset Balai Wilayah Sungai atau BWS. Tanah itu sengaja dikosongkan untuk memudahkan kerja-kerja pembersihan saat irigasi sumbat,” kata Ridwan.

Setelah menerima laporan dari warga setempat, pihaknya, kata Ridwan, menurunkan tim ke lokasi. Lalu, Ridwan memastikan bahwa bangunan yang dibangun di atas garis sepadan irigasi itu tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Pembangunan ruko di atas tanah negara tersebut harus dihentikan. Saya sudah menyampaikan hal itu pada pihak yang sedang membangunnya. Jika hal itu tidak diindahkan, bangunan tersebut nantinya akan dibongkar,” kata Ridwan.

Mar’i Abubakar, 32 tahun, warga Gampong Mee Meuaneuk, Kecamatan Grong-Grong, Pidie, menyebutkan bahwa sepetak tanah tersebut adalah tanah miliknya, berdasarkan akta hibah bernomor 198/2010 yang dibuat notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fachrurridha SH pada Maret 2010. Lebih lanjut, Mar’i Abubakar menyebutkan bahwa akta tersebut telah ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik atau SHM pada 2013 silam.

Sepetak tanah yang kini telah ditimbun dengan tanah urug tersebut berada di luar peta bidang tanah di dalam akta hibah tersebut. Namun sinarpidie.co tidak mengantongi salinan sertifikat hak milik sehingga sinarpidie.co tidak dapat memastikan apakah sepetak tanah di garis sepadan irigasi tersebut masuk ke dalam peta bidang tanah SHM yang dikantongi Mar’i atau tidak.

“Masalah pembongkaran bangunan yang telah dibangun pada tahun 2013 itu motifnya politik. Kalau memang tanah itu sepadan irigasi, mengapa di tanah kosong yang juga sepadan irigasi di sebalah kanan irigasi itu bisa dibangun ruko. Ruko yang sudah dibangun itu malah tidak dibongkar. Kemudian, bagi orang yang mengklaim bahwa tanah milik negara apa buktinya?” kata Mar’i, Selasa, 9 November 2021.

Kata Mar’i lagi, dirinya bahkan telah mengantongi IMB untuk pembangunan ruko di atas sepetak tanah di sepadan irigasi tersebut. []

Loading...