Sudut pandang

Memaknai Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 dengan Hermeneutika Hukum dan Pendekatan Sejarah

·
Memaknai Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 dengan Hermeneutika Hukum dan Pendekatan Sejarah
Umar Mahdi, akademisi Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli.

Oleh Umar Mahdi*

"... sudah seharusnya pelaksanaan Pilkada Aceh mengacu pada ajaran kebenaran koherensi, pemaknaan teks secara hermeneutika, dan nilai kepastian hukum serta tertib penyelenggaraan pemerintahan dalam UUPA sehingga Pilkada di Aceh harus dilaksanakan tepat waktu."


Di era globalisasi, keberadaan hukum tertulis (geschreven recht), khususnya di bidang kajian hukum perundang-undangan, sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia (basis be hoefen) dalam upaya mencapai keadilan, kedamaian, dan kepastian hukum (rechtzekerheid).

Mengapa demikian? Karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis mempunyai fungsi strategis bila dilihat dalam beberapa hal, yaitu (1) peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya, (2) peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah hukumnya mudah diidentifikasi dan mudah ditemukan kembali; (3) struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehinggga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji, baik dari segi formal maupun materi muatannya; dan (4) pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan (Sri Soemantri, 2017:ix).

Kita semua mengetahui bahwa di dalam ketentuan Pasal 65 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinyatakan:

(1) Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan  secara jujur dan adil.

(2) Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(3) Biaya untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBA.

(4) Biaya untuk pemilihan bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dibebankan pada APBA dan APBK. 

Selanjutnya, di dalam Pasal 66 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa “tahapan dan jadwal pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota ditetapkan oleh KIP”.

Dari kedua ketentuan pasal tersebut, sangat jelas bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh dilaksanakan secara berkala atau periodik. 

 ***

Di dalam pasal 65 ayat (1) di atas, telah sangat jelas terkait ketentuan Pilkada di Aceh dilaksanakan dalam setiap 5 (lima) tahun sekali. Secara etimologi pengertian “setiap”: tiap 5 tahun, dan dapat juga diartikan dengan sebenarnya adalah secara periodik atau berkala ataupun dalam jangka waktu tetap (KBBI online).

Dalam perspektif ilmu hukum dengan menggunakan metode hermeneutika, yang merupakan sebagai ilmu normatif, interpretasi, dan eksplanasi terhadap teks hukum (Jhonny Ibrahim, 2007: 111), isi pasal 65 ayat (1) bukanlah kaidah yang kabur (de regels zijn vaag), melainkan kaidah yang jelas (de regels zign duidelijk), tegas, pasti dan tetap. Dan apabila ini tidak dipahami dengan benar dan utuh, maka ini dapat mengakibatkan kemacetan praktik harmonis, di samping pengabaian terhadap kewajiban moral dan kewajiban hukum oleh pemerintah, yang merupakan nilai penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan. 

Metode heremeneutis sangat diperlukan untuk memahami makna (sinnverstehen) menurut tradisi (ilmu hukum). Akan tetapi, makna itu hanya dapat ditemukan kalau si penafsir memahami makna pada zamannya. Jadi, memahami hukum dari konstruksi sampai dengan implementasi perlu dilakukan dengan baik dan benar.

Oleh karena itu, tugas si penafsir adalah mengkomunikasikan kedua dunia makna itu, dan hasil tafsirannya diperlukan untuk memahami makna teks hukum yang berlaku sekarang, terhadap fakta sosial (masalah hukum) yang dihadapi.

Ketika dihubungkan dengan “kebenaran koherensi”, ini mendasarkan diri pada kriteria tentang konsistensi suatu argumentasi. Jika dalam alur berpikir secara jelas terlihat konsistensi suatu argumentasi, maka kesimpulan yang ditarik adalah benar. Sebaliknya, jika ternyata argumentasinya tidak konsisten, maka kesimpulan yang ditarik adalah salah.

Dan suatu kebenaran koherensi yang ingin ditegakkan dalam praktik ilmu hukum adalah memiliki argumentasi yang bersifat konsisten atau bersifat koheren untuk disebut benar.

Di dalam prinsip-prinsip hermeneutika konstitusional, kita bisa menafsirkan dengan lebih bebas suatu undang-undang, asalkan tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak boleh melakukan penyerupaan hukum dengan peran politik.

Singkatnya, putusan yang diambil haruslah dengan cara yang tepat sehingga kebenaran dalam hal ini adalah sama dengan kepastian (zekerheid). Setiap aturan perundang-undangan yang diterbitkan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Dengan memahami latar belakang sejarah, maka pengambil kebijakan akan memiliki interpretasi yang sama terhadap substansi hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan dimaksud. Jadi, dengan menggunakan pendekatan sejarah (historical approach) maka dapat dipahami tentang suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu (Kusumadi Pudjosewojo, 1976:64).

Karena itu, hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan satu kesatuan yang berhubungan erat, sambung menyambung, dan tidak putus sehingga dapat dikatakan bahwa kita dapat memahami hukum pada masa kini dengan mempelajari dan memahami sejarah.

 ***

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dan dilihat pada kenyataan kebutuhan pergantian kepala daerah di Aceh secara periodik di dalam pelaksanaan Pilkada mengacu pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) UUPA yang mengandung asas kepastian hukum dilihat dari positivis hukum, maka suatu kebenaran koherensi untuk pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 harus dilakukan tepat waktu.

Demi sebuah harga dan nilai (value) dengan berpegang pada asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang dicantumkan dan menjadi landasan pada keberlakuan UUPA.

Meminjam istilah pengertian hukum dengan berbagai aspek, menurut Ronny Hanityo Soemitro, dalam pidato pengukuhan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1990:2): hukum adalah sebagai ide, cita-cita, moral, keadilan, dan hukum sebagi norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. Dan, untuk dipahami secara bersama, bahwa dalam konsiderans menimbang lahirnya UUPA adalah sebagai berikut:

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemrintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang;

b. Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan RI, Aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait engan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi;

c. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI;

d. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik; dan 

e. Bencana alam dan gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka NKRI.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, sudah seharusnya pelaksanaan Pilkada Aceh mengacu pada ajaran kebenaran koherensi, pemaknaan teks secara hermeneutika, dan nilai kepastian hukum serta tertib penyelenggaraan pemerintahan dalam UUPA sehingga Pilkada di Aceh harus dilaksanakan tepat waktu: demi sebuah nilai keadilan bagi masyarakat Aceh yang rindu akan adanya pergantian kepala daerah yang tepat waktu. Dan sebaliknya, apabila tidak dapat dilaksanakan secara tepat waktu pada tahun 2022, berarti telah terjadi pengabaian nilai kepastian hukum dalam UUPA yang lahir berdasarkan anatomi ideal akan pengakuan kekhususan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selanjutnya, apabila ditinjau dari sejarah lahirnya UUPA, maka pengaturan tentang Pilkada Aceh juga telah dipikirkan secara matang oleh para perumus dan merupakan sebagai bentuk pengakuan secara yuridis eksistensi Pilkada yang tepat waktu oleh pemerintah pusat untuk Pemerintah Aceh dan tidak ada hubungan pengaturannya dengan pelaksanaan Pilkada di provinsi lain.

Dan ini sangat menarik bila dihubungkan dengan pendapat Hart (2013:247). Di dalam struktur keadilan disebutkan bahwa “perlakukan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”, dan  ini merupakan elemen sentral dalam konsep keadilan. Senada dengan itu, dalam sejarah perlakuan kaum kolonial Belanda terhadap Aceh juga dipandang sebagai daerah istimewa (uitzonderlijk gewest) (Insider, 2020:80). Di sini Belanda menjalankan beleid yang berlainan dengan beleid yang dilakukannya di daerah-daerah lain.

UUPA sendiri merupakan salah satu undang-undang yang merupakan “peraturan primer" dalam sub sistem ketatanegaraan di Aceh yang tentunya mengandung substansi perbedaan dengan UU Pemda (UU nomor 23/2014) dan UU Pilkada. Hal ini berbeda tentunya dengan pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilihan anggota legislatif serta pemilihan anggota senator yang ditentukan serentak.

Seandainya pemerintah pusat tidak menyetujui pelaksanaan Pilkada Aceh yang tepat waktu, jika dihubungkan dengan hukum sebagai norma, hukum sebagai cita-cita, hukum sebagai moral, dan hukum untuk memenuhi rasa keadilan, hukum sebagai kaidah serta peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, pertanyaannya: di manakah nilai kepastian hukum itu ada, nilai moral, dan rasa keadilan bagi masyarakat Aceh? Padahal, pengakuan kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu diakui berdasarkan pasal 18B UUD NRI tahun 1945.

Merujuk kepada doktrin Hart, kiranya pelaksanaan Pilkada Aceh harus dilaksanakan tepat waktu. Mengapa ini perlu diperhatikan, karena Aceh tidak meminta “merdeka” tetapi meminta keadilan dan kepastian hukum ditegakkan, sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila serta bentuk pelaksanaan perwujudan rekonsiliasi yag telah disepakati melalui MoU Helsinki dan UU Nomor 11 tahun 2006 (UUPA).

Dan hal ini juga harus didukung oleh dua elemen utama, yaitu eksekutif dan legislatif tingkat provinsi dan eksekutif dan legislatif kabupaten/kota yang ada di Aceh untuk peuduek beulanja keuneungui Pilkada.

Dengan demikian, penyelenggara pemerintahan di Aceh, yakni pihak eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga mempunyai suatu “keharusan tanggungjawab mutlak” dalam menyepakati dan menetapkan anggaran pelaksanaan pilkada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (an sich APBA/APBK), termasuk kesiapan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. 

Jadi mengapa harus “ada dusta di antara kita” dalam implementasi nilai-nilai substansi UUPA dalam keberlakuan untuk masyarakat Aceh. Bukankah asas kepastian hukum salah satu ciri negara berdasarkan hukum, dan bukankah Aceh telah memberikan yang terbaik dalam sejarah perjuangan bangsa. 

Dan terakhir dalam sepanjang sejarah, Aceh selalu dalam singgahan, tatapan dan menjadi catatan petualang asing karena keunikan dan kesetiaannya. Semoga Pilkada Aceh berjalan tepat waktu. Wassalam. []

*Penulis adalah Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli.

Loading...