MaTA Suarakan Anggota DPRA Periode yang Baru Dapat Lepas dari Oligarki Parpol

·
MaTA Suarakan Anggota DPRA Periode yang Baru Dapat Lepas dari Oligarki Parpol
Koordinator Bidang Anti Korupsi dan Monitoring Peradilan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA),Boihaqi. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co--Pelantikan anggota DPRA periode 2019 – 2024 yang akan dilaksanakan pada Senin, 30 Sepetember 2019 merupakan langkah awal bagi anggota DPRA terpilih untuk bekerja memperjuangkan aspirasi konstituen mereka dan masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Hal itu dikatakan Koordinator Bidang Hukum dan Politik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Baihaqi pada sinarpidie.co melalui keterangan tertulis, Minggu, 29 September 2019.

"DPRA terpilih harus memiliki dan menanamkan komitmen antikorupsi dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dan harus mampu melahirkan solusi melalui kebijakan-kebijakan yang tidak diskriminatif untuk menjawab setiap kegelisahan masyarakat. Dan yang paling penting adalah peka terhadap kondisi riil di lapangan," kata dia.

MaTA juga berharap DPRA baru ini harus mampu melepas diri oligarki partai.

"Tanpa itu, jangankan perubahan besar yang dijanjikan saat kampanye dulu, perubahan kecil pun takkan mampu dilakukan. Selama ini MaTA melihat, DPRA bukanlah orang yang bebas dalam pengambilan keputusan tapi sudah diatur sedemikian rupa oleh partai," sebut Baihaqi lagi.

Disebutkannya, berdasarkan daftar anggota DPRA terpilih yang telah dirilis oleh KIP Aceh, peta dominasi partai politik sudah berubah.

Menurutnya, perubahan tersebut merupakan hal yang lazim dalam konteks demokrasi.

"Karena hal terpenting adalah bagaimana anggota dewan baru ini melakukan konsolidasi bersama untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan benar-benar menjadi lembaga yang mengawasi kerja-kerja pemerintah," sebutnya.

Selama ini, kata Baihaqi, MaTA melihat keberadaan DPRA secara kelembagaan telah menjalankan 3 fungsi yang melekat padanya, yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi budgeting.

"Namun, itu semua belum dilakukan secara optimal. Kesannya selama ini, DPRA menjadi stempel pemerintah tanpa dibarengi kekuatan opisisi yang kuat. Sebagai contoh usulan anggaran untuk tahun 2020 yang diajukan pemerintah yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020. Pengesahannya tanpa ada mekanisme pembahasan yang ketat oleh DPRA sehingga memberi kesan DPRA meng-iya-kan semua usulan yang disampaikan oleh pemerintah," kata dia.

Turunnya keterwakilan perempuan

Berdasarkan catatan MaTA, jumlah anggota DPRA dari kalangan perempuan yang terpilih pada periode ini mengalami penurunan dibandingkan pada periode sebelumnya. Pada periode sebelumya kalangan perempuan yang terpilih menjadi anggota perlemen berjumlah 12 anggota dewan, sedang periode ini hanya 9 anggota dewan.

"Ini menjadi tantangan sendiri bagi anggota DPRA dari kalangan perempuan. Meski jumlahnya menurun dibandingkan periode sebelumnya, namun MaTA berharap kehadirannya dapat memberi warna untuk mendorong perubahan. Anggota DPRA periode ini harus lebih terasa kehadirannya dibandingkan pada periode sebelumnya," tutup Baihaqi. []

 

Komentar

Loading...