MaTA: Selain Kangkangi Aturan, Panwaslih Aceh juga tak Miliki Komitmen Pemberantasan Korupsi

·
MaTA: Selain Kangkangi Aturan, Panwaslih Aceh juga tak Miliki Komitmen Pemberantasan Korupsi
Koordinator Bidang Anti Korupsi dan Monitoring Peradilan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA),Boihaqi. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co--Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyesalkan sikap Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh yang telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan Abdullah Puteh agar diterima oleh KIP Aceh sebagai bakal calon anggota DPD RI Pemilu 2019.

"Putusan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Aceh ini merupakan langkah mundur dalam agenda pemberantasan korupsi," kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA Baihaqi melalui siaran pers yang diterima sinarpidie.co, Kamis, 9 Agustus 2018.

Hasil penelusuran MaTA, kata Baihaqi, Abdullah Puteh merupakan salah satu bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Aceh. Namanya dicoret oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh karena pernah divonis bersalah oleh pengadilan karena terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi di Aceh pada tahun 2005 silam.

"Selain itu, putusan Panwaslih Aceh dengan nomor 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 ini menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan pemilu di Aceh. Dan juga memberi isyarat bahwa Panwaslih Aceh tidak memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Padahal, gerakan pemberantasan korupsi menjadi agenda besar di negeri ini yang terus perlu didengungkan di semua tingkatan," ungkapnya.

MaTA menilai putusan ini merupakan bentuk dukungan Panwaslih Aceh terhadap koruptor agar bisa menjadi calon pejabat negara.

"Dan bahkan masyarakat Aceh akan menilai bahwa Panwaslih Aceh tidak memiliki integritas dan moralitas. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang sedang diagendakan oleh Panwaslih Aceh dalam penyelenggaraan pemilu mendatang?" kata Baihaqi lagi.

Terkait dengan putusan Panwaslih Aceh tersebut, MaTA mendesak KIP agar tetap mematuhi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

"Pada pasal 4 ayat (3) peraturan tersebut sudah jelas disebutkan, 'Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi,'"jelasnya. "Putusan Panwaslih Aceh ini juga tidak bersifat final dan mengikat. Pada pasal 469 (1) UU Nomor 7 tahun 2007 jelas disebutkan, 'Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan c. penetapan Pasangan Calon'".

Menurut MaTA, UU tersebut sudah menjadi landasan bagi KIP Aceh untuk tidak menjalankan putusan tersebut.

Baca juga:

"Kalau pun KIP Aceh tetap menjalankan putusan Panwaslih Aceh ini, patut diduga KIP Aceh juga merupakan bagian dari Panwaslih Aceh. Dan ini merupakan kesalahan fatal karena telah mengangkangi peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU," tutupnya. []

Loading...