Anggota DPRK Pidie Jaya Lebih Banyak Tidur

MaTA: Pidie Jaya Kabupaten dengan Realokasi Anggaran untuk Covid-19 Tertinggi di Aceh

·
MaTA: Pidie Jaya Kabupaten dengan Realokasi Anggaran untuk Covid-19 Tertinggi di Aceh
Kompleks Kantor Bupati Pidie Jaya di Cot Trieng, Meureudu. Dok. sinarpidie.co.

sinarpidie.co – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) merilis data anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 di Pidie Jaya, yang bersumber dari APBK kabupaten setempat, sebesar Rp 97,226,897,089, di mana per Juli 2020 anggaran tersebut telah terserap  Rp 12,139,974,934 atau 12.49 persen.

Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengatakan berdasarkan hasil penelusuran MaTA, Pidie Jaya merupakan kabupaten atau kota dengan realokasi anggaran atau refocussing anggaran dalam APBK terbesar untuk penanganan Covid-19 di Aceh. Untuk itu, kata Alfian lagi, DPRK Pidie Jaya mesti memastikan apakah program-program atau kegiatan yang didanai anggaran yang bersumber dari APBK maupun APBA untuk penanganan Covid-19 di kabupaten tersebut sesuai kebutuhan di masa pandemi di Pidie Jaya atau tidak. “Karena menurut kami, anggota DPRK Pidie Jaya lebih banyak tidur,” kata Alfian pada sinarpidie.co, Kamis, 16 Oktober 2020.

Di lain pihak, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie Jaya Drs M Diwarsyah mengatakan total anggaran yang bersumber dari APBK Pidie Jaya tahun anggaran 2020 yang direalokasi untuk kegiatan-kegiatan penanganan Covid-19 sekitar Rp 39 miliar, yang terbagi Rp 27,4 miliar untuk bantuan sosial atau penanganan dampak ekonomi dan Rp 12,2 miliar untuk bidang kesehatan.

“Data Rp 97 miliar tersebut kami tidak tahu dari mana sumbernya. Jika pun benar, mungkin itu kegiatan SKPA di Lingkungan Pemerintah Aceh yang objeknya di Pidie Jaya. Jadi, kita tidak tahu ditempatkan di mana saja dan kegiatan apa saja dari anggaran Rp 97 miliar itu," kata Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie Jaya drs M Diwarsyah SE, pada sinarpidie.co Rabu, 14 Oktober 2020. "Misal di Dinas Peternakan serta Dinas Perikanan dan Kelautan, ada kegiatan apa saja kita tidak tahu. Karena ini kegiatan provinsi. Paling jika pun ada hanya pendampingan yang dilakukan oleh dinas-dinas.”

Kepala Dinas Sosial Pidie Jaya Rapiati SE mengatakan selama Pemerintah Aceh menetapkan status tanggap darurat bencana non alam Covid-19, Dinsos Aceh, setelah pendataan yang dilakukan TKSK, hanya menyalurkan bantuan berupa sembako.

"Cuma itu saja sekali. Berupa 44.910 kilogram beras medium, 8.982 kilogram gula pasir,  8.982 liter minyak goreng, 17.964 kaleng ikan kemasan, dan 4.491 dus mie instan yang diterima oleh  4.491 keluarga dimana setiap KK mendapatkan 10 kg beras, intermie satu dus, sarden 4 kaleng, minyak goreng 2 liter dan gula pasir 2 kg," kata Rapiati.

Baca juga:

Selain itu, Plt Kepala BPBD Pijay Okta Handipa ST MArch, mengaku pihaknya hanya menerima bantuan Pemerintah Aceh berupa alat tes swab sebanyak dua kali. “Yang pertama 384 unit, kedua 576 unit. Selain itu kita menerima APD, disinfektan dan masker 200 kotak," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya juga mendapatkan dana bantuan khusus (Bansus) Rp 20 miliar dari Pemerintah Aceh. Dana Bansus senilai Rp 20 miliar tersebut dialokasikan untuk tiga sektor, yaitu sektor penanganan kesehatan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. []

Reporter: M Rizal dan Firdaus

Loading...