MaTA Minta BPKP Audit Investigasi Pendapatan Jasa Layanan RSUD TCD Sigli

·
MaTA Minta BPKP Audit Investigasi Pendapatan Jasa Layanan RSUD TCD Sigli
Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian.

sinarpidie.co— Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh melakukan audit investigasi terhadap pendapatan jasa layanan RSUD Teungku Chik Ditiro (TCD) Sigli tahun anggaran 2020.

“Potensi kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dan pendistribusian remunerasi klaim BPJS Kesehatan di rumah sakit ini sangat besar,” kata Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, pada sinarpidie.co, Minggu, 7 Maret 2021. “Tak hanya itu, potensi kerugian negara di klaim pelayanan pasien Covid-19 juga ada.”

Potensi kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dan pendistribusian remunerasi di RSUD TCD, kata Alfian, terindikasi dari tidak transparan dan tidak akuntabelnya mekanisme pendistribusian remunerasi di rumah sakit Pemkab Pidie ini. “Dasar hukum yang dijadikan acuan penilaian dan pendistribusian remunerasi pun tidak jelas,” tuturnya.

Audit investigasi yang dilakukan BPKP Aceh nantinya, kata Alfian, dapat memperjelas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan negara di RSUD TCD. “Jika terus dibiarkan, hal ini akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat. Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele dan dibiarkan berlarut-larut,” tutur Alfian. “Sebelumnya, pada Desember 2020, MaTA juga pernah meminta BPKP Aceh untuk melakukan audit investigasi pengadaan barang dan jasa di rumah sakit ini. Kasbon pengadaan lemari dan rak steinless dengan harga yang diduga dimark-up jorjoran hanyalah beberapa items pengadaan yang mencolok. Bisa jadi ada banyak pengadaan lainnya yang dimark-up.”

Diberitakan sebelumnya, remunerasi, dari Rp 8 miliar pendapatan klaim yang telah dibayarkan BPJS Kesehatan untuk bulan Oktober dan November 2020, belum disalurkan pada tenaga medis dan pegawai RSUD TCD, dengan dalih untuk efesiensi anggaran dan keseimbangan neraca keuangan rumah sakit.

“Belum dibayarkannya jasa medis dari klaim BPJS Kesehatan bulan Oktober dan November 2020 dikarenakan pertimbangan neraca keuangan rumah sakit. Jangan sampai setelah dilakukan pembagian remunerasi, kas di rumah sakit sedikit, dan itu berakibat fatal bagi rumah sakit,” kata Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir Sp An, didampingi Wakil Direktur SDM, dr Ikhsan Sp OT, Selasa, 2 Maret 2021. “Kita akan bayarkan jasa medis untuk bulan Oktober dulu. Saat ini sedang dalam proses verifikasi.”

Bukan sekali-dua kali, para tenaga medis dan pegawai di RSUD TCD menyuarakan keganjilan dan ketidakterbukaan mekanisme penilaian kinerja yang dijadikan dasar pendistribusian remunerasi. Menggunakan sistem penilaian kinerja pegawai melalui e-kinerja dan lembar harian kerja sebagai tameng, puluhan miliar pendapatan rumah sakit diduga diselewengkan.

Direktur RSUD TCD, dr Yassir, selama ini berdalih bahwa penerapan e-kinerja dan lembar harian kerja telah diatur oleh regulasi: Permen PAN-RB Nomor 35 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat, Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie, dan Peraturan Direktur atau Perdir RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli. Perdir ini sebelumnya tidak bisa diakses oleh satu pun pegawai di RSUD TCD. 

Perdir tersebut sendiri mengandung cacat formil dan cacat materil. Ianya mendahului terbitnya peraturan bupati tentang remunerasi di RSUD Kabupaten Pidie. Lalu, beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan konsiderans Perdir ini juga terkesan mengada-ngada. Permenkes yang mengatur BLU rumah sakit vertikal milik Kemenkes dijadikan dasar hukum di dalam Perdir BLUD milik pemerintah daerah.

Baca juga:

Selain itu, Perdir Nomor 15 tersebut sama sekali tidak mencantumkan logbook dan e-kinerja dan tidak mencantumkan persentase pendapatan yang digunakan untuk remunerasi. Padahal logbook dan e-kinerja saban hari digadang-gadang sebagai dasar pendistribusian remunerasi pada pegawai.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan mengatur 44 persen pendapatan RSUD milik Pemkab Pidie, yang bersumber dari JKM dikelola oleh rumah sakit untuk jasa pelayanan, dan 56 persen untuk biaya operasional. Lalu, 60 persen dari pendapatan JKA dikelola rumah sakit untuk jasa pelayanan, 20 persen untuk bahan habis pakai, 10 persen untuk sarana, dan 10 persen untuk manajemen.

Namun, Qanun ini sendiri belum pernah direvisi. Penyesuaian tarif layanan juga belum pernah dilakukan sejak qanun ini diterbitkan pada 2011 silam karena SKPK terkait tidak pernah mengajukan perubahan tarif. Sekonyong-koyong, muncullah Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie. []

Loading...