MaTA Dukung Polda Aceh Usut Pembangunan Wastafel

·
MaTA Dukung Polda Aceh Usut Pembangunan Wastafel
Koordinator MaTA, Alfian.

sinarpidie.co - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendukung penuh langkah Polda Aceh dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pembangunan wastafel di sekolah-sekolah di Aceh. Hal itu dikatakan Koordinator MaTA, Alfian, melalui keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Jumat, 26 Februari 2021.

“Pada awalnya MaTA sudah pernah mempertanyakan mengapa sampai ada pembangunan tersebut, karena di semua sekolah sebelumnya sudah ada tempat cuci tangan bagi siswa dalam rangka pencegahan Covid-19. Yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Aceh seharusnya memastikan sekolah mana saja yang masih ada kekurangan fasilitas, dan itu yang sebenarnya perlu diintevensi pembangunannya baik berupa rehabilitasi maupun rekontruksi tempat cuci tangan tersebut,” kata Alfian.

Faktanya, sebutnya, pembangunan wastafel tersebut tidak sempurna, dan ada sekolah yang belum dapat memafaatkan fasilitas tersebut. “Bahkan ada juga pihak sekolah yang harus mengeluarkan biaya sendiri agar tempat cuci tangan yang sudah dibangun tersebut dapat difungsikan. Padahal, Pemerintah Aceh, melalui Dinas Pendidikan Aceh sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 41.2 miliar untuk pembangunan tersebut dengan skema anggaran refocusing anggaran 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19,” tuturnya.

MaTA menilai langkah Polda Aceh untuk memastikan pembangunan wastafel tersebut mengandung unsur korupsi atau tidak sudah sangat tepat, dan MaTA berharap adanya kepastian hukum dalam penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan ini.

“Dalam pengungkapan kasus ini, MaTA menilai sangat mudah untuk melihat kasusnya. Kita percaya Polda Aceh mampu mengungkapnya, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pembagunannya sehingga siapanpun pihak yang diduga terlibat tidak lolos atau apabila ada, penerima aliran dananya juga dapat diungkap secata tuntas,” kata Alfian lagi.

Baca juga:

Pandemi Covid-19, sebut Alfian, adalah bencana nasional sehingga siapapun yang melakukan korupsi terhadap anggaran pandemi dapat dijerat dengan hukuman mati sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. “Hal itu telah mengatur soal kemungkinan penerapan pidana mati terhadap kasus korupsi dalam keadaan tertentu. MaTA sendiri konsisten mengawal pengusutan kasus tersebut sehingga ada rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaku kejahatan luar biasa tersebut,” tutupnya. []

Loading...