MaTA Desak BPKP Aceh Audit Proses Pengadaan Tanah dan Penyaluran Ganti Rugi Jalan Tol di Padang Tiji

·
MaTA Desak BPKP Aceh Audit Proses Pengadaan Tanah dan Penyaluran Ganti Rugi Jalan Tol di Padang Tiji
Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian.

MaTA menduga penyaluran uang ganti kerugian di hutan produksi di Padang Tiji pada pihak yang tidak berhak dilakukan by desain. Oleh sebab itu, bentuk penanganannya pun tidak bisa dilakukan hanya dengan cara melakukan klarifikasi pada panitia pengadaan tanah.


sinarpidie.co— Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai terdapat persoalan yang serius secara administrasi di dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh di hutan produksi di Kecamatan Padang Tiji, Pidie.

“Langkah yang tepat, yang perlu dilakukan, adalah audit lahan dan audit administrasi. Untuk itu, MaTA mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Aceh untuk melakukan audit tersebut,” kata Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, pada sinarpidie.co, Rabu, 15 September 2021. “Langkah ini penting untuk adanya kepastian hukum.”

Audit lahan dan audit administrasi, kata Alfian, juga dipandang penting karena adanya potensi konflik di tengah-tengah warga. “Warga yang sudah bertahun-tahun menggarap lahan yang kini telah diterobos rekanan proyek jalan tol tanpa mendapat ganti kerugian, tapi pihak-pihak yang sama sekali tidak berkebun di sana yang mendapat ganti kerugian, dapat memicu konflik sosial. Kita berharap ini tidak terjadi,” kata Alfian.

MaTA menduga penyaluran uang ganti kerugian di hutan produksi di Padang Tiji pada pihak yang tidak berhak dilakukan by desain. “Oleh sebab itu bentuk penanganannya tidak bisa hanya dengan klarifikasi pada panitia pengadaan tanah. Akan tetapi, sekali lagi, perlu adanya audit administrasi dan audit lahan terhadap apa yang telah dilakukan oleh panitia. Dalam hal ini, berdasarkan kewenangan, MaTA percaya BPKP Aceh dapat melakukan audit tersebut,” tuturnya, “sehingga pembangunan jalan tol tetap berjalan tanpa ada warga yang dikorbankan dan tidak ada pihak-pihak yang mendapat keuntungan secara ilegal.”

Baca juga:

Diberitakan sebelumnya, meski telah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sepanjang enam kilometer atau 113,44 hektare di hutan produksi untuk pembangunan jalan tol di Kecamatan Padang Tiji, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diduga masih membayar uang ganti kerugian untuk tanaman-tanaman di kebun-kebun fiktif di hutan produksi yang juga berada di dalam kawasan pemanfaatan hutan secara adat Kemukiman Paloh berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 140/342/Kep.02/2016 Tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. []

Loading...