Masyarakat Aceh tak Percaya Pemerintah dapat Tangani Covid-19

·
Masyarakat Aceh tak Percaya Pemerintah dapat Tangani Covid-19
Sumber ilustrasi: radarsurabaya.

sinarpidie.co - Mayoritas masyarakat Aceh tidak puas terhadap kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam menangani pandemi Covid-19. Hal itu terungkap dalam hasil penelitian dua peneliti Universitas Muhammaddiyah Aceh, Dr Aulina Adamy ST MSc IPM dan Dr Ir Hafnidar A Rani ST MM IPU ASEAN Eng.

“Secara umum masyarakat tidak yakin dan tidak percaya pada Pemerintah Pusat dan Aceh dalam menangani pandemi,” kata Dr Aulina Adamy ST MSc IPM dalam webminar Diseminasi Hasil Penelitian: Kinerja Pemerintah dalam Menangani Pandemi Covid-19: Survei Daring Masyarakat Aceh, Sabtu, 3 Oktober 2020.

Penelitian yang didasari 17 indikator World Health Organization atau WHO terkait penanganan wabah ini, kata Dr Aulina Adamy, menunjukkan penilaian yang tidak baik terhadap kinerja pemerintah, kecuali dalam mengisolasi pasien dengan ketat dan mempunyai petugas kesehatan yang profesional.

“Responden memberikan nilai terburuk pada tiga indikator: menyediakan alat test, melakukan rapid test, dan test Covid-19 (SWAB/PCR) sebanyak mungkin,” katanya.

Hasil survei ini juga menunjukkan mayoritas responden mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus, seperti membatasi pergerakan warga, memaksakan isolasi pasien, memperbanyak test, keluar rumah bila darurat saja, mewajibkan pemakaian masker, dan menyediakan alternatif alat test yang terjangkau.

Dalam hal penggunaan vaksin, lanjutnya, mayoritas masyarakat Aceh juga bersedia walaupun 29.7 persen responden menyatakan tidak bersedia. Hasil ini menyiratkan bahwa masyarakat Aceh mendukung penuh pemerintah Aceh untuk bersikap tegas dalam membuat kebijakan untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

“Dukungan ini seharusnya menjadi modal penting bagi Pemerintah Aceh untuk percaya diri dalam menjalankan otoritasnya. Mayoritas masyarakat Aceh khawatir dengan kondisi saat ini terutama oleh terbatasnya jumlah test. Terdapat 86.2 persen responden percaya bahwa pandemi ini bukan hoax. Kepercayaan ini bertolak belakang apabila melihat kondisi masyarakat Aceh masih berkegiatan di luar rumah, tidak menjaga jarak, dan tidak menggunakan masker. Analisis kami, kontradiksi ini disebabkan oleh penegakkan aturan yang tidak tegas,” sebutnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, prasangka bahwa masyarakat Aceh tidak disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan karena tidak percaya pada Covid-19 dengan demikian juga tidak berdasar. “Hasil penelitian menunjukkan sebaliknya, masyarakat Aceh mendukung kebijakan yang tegas dan mayoritas percaya bahwa pandemi ini nyata dan mengancam. Diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih tepat seperti dalam indikator penanganan wabah dari WHO yang dilakukan secara tegas dan konsisten,” katanya lagi.

Pengambilan data penelitian ini dilakukan selama tujuh hari dengan menyebar kuesioner link Google Forms lewat aplikasi pesan WhatsApp secara acak di mana terdapat 529 responden di Aceh, di mana 51,2 persen di antaranya berdomisili di Banda Aceh, sedangkan sisanya dari luar Banda Aceh. Adapun demografi responden hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan, mayoritas berusia dewasa, lulusan sarjana, dan pemasukan per bulan menengah ke atas.

Webminar ini menghadirkan dua penanggap, yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh (BPBA) Ir Sunawardi MSi dan Irma Hidayana, penggagas Laporcovid-19.[]

Loading...