Majelis Hakim PTUN Banda Aceh Batalkan IPPKH PLTA Tampur-1 PT Kamirzu

·
Majelis Hakim PTUN Banda Aceh Batalkan IPPKH PLTA Tampur-1 PT Kamirzu
Aksi warga yang diwakili oleh kepala desa di Kecamatan Simpang Jernih sepakat untuk menolak PLTA Tampur-1. Foto Ist.

sinarpidie.co--Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Banda Aceh mengabulkan seluruh gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh yang menggugat penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan Gubernur Aceh kepada PT. Kamirzu untuk Pembangunan PLTA Tampur-I sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/2017, tanggal 09 Juni 2017 tentang Pemberian IPPKH dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga air Tampur-I (443 MW) seluas -+ 4.407 Ha atas nama PT. Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.

Muhammad Reza Maulana SH, Ketua Tim Pengacara WALHI Aceh mengatakan majelis hakim menyatakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/2017 yang diterbitkan Gubernur Aceh, dihubungkan dengan UUPA (Pasal 156, 165 dan 150) UU Kehutanan dan aturan Pelaksananya (UU 41/1999, PP 24/2010, Permen LHK No. P-50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 dan seterusnya), menyatakan bahwa Gubernur hanya berwenang menerbitkan IPPKH untuk luasan paling banyak 5 hektare dan bersifat non-komersial.

“Sedangkan fakta hukumnya IPPKH yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh kepada PT. Kamirzu terbit dengan luasan 4.407 hektare, oleh karena itu majelis hakim menyatakan Gubernur Aceh tidak berwenang menerbitkan IPPKH. Selain itu dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga menyampaikan Penerbitan Izin di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) juga bertentangan dengan Pasal 150 UU Pemerintahan Aceh,” kata Muhammad Reza Maulana SH dalam keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Rabu, 28 Agustus 2019.

Sementara itu, Muhammad Nur, Direktur WALHI Aceh, menyebutkan keputusan ini sebagai kemenangan rakyat yang berjuang untuk pemenuhan hak dan keadilan hukum demi terciptanya lingkungan yang sehat.

“Saat ini sangat langka ada pengadilan yang memberikan putusan hukum dengan gugatan aspek lingkungan hidup. Terima kasih kepada majelis hakim yang telah dengan teliti melihat perkara ini dari berbagi aspek,” kata dia.

Dari hasil survei ditemukan bahwa PLTA Tampur dan infrastruktur pendukungnya, seperti jalan dan jalur transmisi, akan dikembangkan di tanah yang sangat sensitif. Lokasi yang dipilih adalah suboptimal untuk pembangunan dan kemungkinan akan mengalami peningkatan tingkat erosi, banjir, tanah longsor dan rawan gempa. Lokasi PLTA Tampur yang berada di sebelah timur Sesar Besar Sumatera (Great Sumatran Fault) menjadikan lokasi bendungan ini berada di salah satu pusat gempa bumi daratan Sumatera.

Bendungan setinggi 193 meter berpotensi untuk jebol dan menelan banyak korban jiwa hingga membawa bencana bagi masyarakat yang berada di hilir. Mega proyek PLTA Tampur akan membuka akses ke kawasan hutan primer sehingga menimbulkan aktivitas pembukaan hutan dan perburuan, kondisi tersebut akan menurunkan keutuhan fungsi lindung dari Kawasan Strategis Nasional Kawasan Ekosistem Leuser yang berfungsi sebagai habitat Gajah Sumatra yang terancam punah. Terakhir, proyek ini akan membanjiri seluruh Desa Lesten, yang saat ini menampung 74 keluarga.[] 

Komentar

Loading...