Majelis Etik Jatuhi Sanksi Moral terhadap Usman Z

·
Majelis Etik Jatuhi Sanksi Moral terhadap Usman Z
Usman Z (paling kanan) saat dilantik Bupati Pidie Roni Ahmad sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas pada RSUD Teungku Chik di Tiro Sigli, Rabu, 16 Oktober 2019 lalu. Dok. sinarpidie.co.

sinarpidie.co - Usman Z,  Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas pada Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum RSUD Teungku Chik Ditiro (TCD) Sigli, dijatuhi sanksi moral oleh Majelis Kode Etik dengan ketua majelis Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie, Idhami SSos MSi. Penindakan terhadap Usman Z ini karena kasus KDRT yang ia lakukan, dan ia diproses sesuai dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 70 tahun 2016.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pidie, Mukhlis SSos MSi, mengatakan sanksi moral terhadap Usman berupa permintaan maaf secara tertulis pada korban dan pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. "Sanksi ini juga diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN," kata Mukhlis, Kamis, 7 Januari 2021. "Sanksi ini merupakan sanksi pertama. Jika yang bersangkutan semakin menjadi-jadi, akan ada sanksi untuk level selanjutnya."

Permintaan maaf secara tertulis dan pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa, kata Mukhlis, menjadi pegangan BKPSDM Pidie.

Diberitakan sebelumnya, Usman Z, 56 tahun, ditahan sejak 14 Mei 2020 karena tersangkut kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selama berstatus sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Pidie sejak 14 Mei hingga 2 Juni 2020, pria kelahiran Meunasah Balek, Meureudu, pada 31 Desember 1963, ini, menjalani masa-masa penahanan tersebut di rumah. Saat Usman menjadi tahanan Pengadilan Negeri Sigli pada 3 Juni, baru ia dijebloskan ke dalam sel rutan.

Baca juga:

Usman divonis hukuman penjara tiga bulan 15 hari pada Rabu, 17 Juni 2020 oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sigli. Dalam salinan putusan dengan terdakwa Usman Z, yang diperoleh sinarpidie.co, hakim ketua, Samsul Maidi dan hakim anggota Indah Pertiwi serta Indira Inggi Aswijati, juga menetapkan bahwa masa penahanan rumah yang telah dijalani lulusan D-1 Gizi Sekolah Pembantu Ahli Gizi Banda Aceh pada 1987 ini dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan, dan masa penahanan rutan yang telah dijalani lulusan Akademi Gizi Malang pada 1999 ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. “Yang hukuman berapa lama dijatuhkan pada PNS oleh Pengadilan, yang kemudian dapat ditindak secara disiplin PNS? Secara proses hukum, saya sudah jalani,” kata Usman pada Rabu, 9 Desember 2020 lalu.[]

Loading...