Advertorial

MAA di tengah Ingar-Bingar PKA

·
MAA di tengah Ingar-Bingar PKA
Stand MAA di Lapangan Blang Padang. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co—Di salah satu sudut di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, sebuah rumah shelter yang dihias dengan sedemikian rupa tampak mencolok dan mampu menarik perhatian dalam sekilas pandang. Ada ukiran motif sulur di sisi anak tangga dan pada penutup atap atau yang biasa disebut dalam bahasa Aceh tulak angen pada bangunan tersebut. Di dalam, ada dua pelaminan Aceh, buku-buku, dan beberapa benda pajangan lainnya.

Itu adalah stand Majelis Adat Aceh (MAA), yang ambil bagian dalam ingar-bingar Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) VII.

Di samping stand tersebut, Zasnita, Cut Ismi dan sejumlah perempuan yang terhimpun dalam Bidang  Putroe Phang MAA, duduk di bawah sebuah tenda. Pada Senin, 13 Agustus siang, mereka mendemonstrasikan salah satu kuliner khas Aceh, yakni bulukat kuneng dengan keumamah.

“Ada banyak ragam kuliner khas Aceh yang sudah kami demonstrasikan. Ie Bu Kanji, Karah, Bu lekat, Ie Bu Asyura, dan banyak lagi,” kata Cut Ismi, merinci nama-nama kuliner tersebut. “Kalau malam, ada seumapa di stand ini, dipandu Syech Medya Hus.”

Pengunjung yang mencicipi kuliner khas Aceh. (sinarpidie.co/Firdaus).

Sejumlah pengunjung mampir dan mencicipi kuliner tersebut. Bahkan ada yang membawa pulang ke rumah.

Telaah tentang Budaya

“Bicara budaya, itu sangat komperhensif,” kata Kepala Sekretariat MAA Aceh Usman SSos MSi, Senin, 13 Agustus 2018. “Ketika orang mau membangun bangunan, yang dilihat itu struktur tanah dulu. Artinya, historisnya dulu. Gali lagi. Sehingga kita melakukan identifikasi dan verifikasi mana yang memiliki nilai.”

Dalam konteks PKA tahun ini, sebut Usman, ketika semua produk kebudayaan atau ide-ide, konsep-konsep, dan nilai-nilai, dipamerkan secara masif, maka semua orang akan memberikan penilaian masing-masing dalam berbagai sudut pandang.

Kepala Sekretariat MAA Aceh Usman SSos MSi. (sinarpidie.co/Firdaus).

“Kritikan-kritikan yang muncul ketika PKA itu menjadi masukan. Langkah-langkah selanjutnya setelah PKA, adalah kerja-kerja penjaringan isu, baik dan buruk tampung semua. Ada analisis-analisis yang dilakukan para pakar, kemudian lahir identifikasi dan verifikasi. Nah, kemudian ada perintah dalam UU PA, urusan wajib Pemerintah Aceh yang bersifat wajib dan khusus, salah satunya, adalah pengembangan budaya dan adat istiadat yang bersendikan Islam,” kata dia, menjelaskan.

Kata dia lagi, dari proses tersebut, kemudian diputuskan, mana yang harus dilestarikan dan yang harus dikembangkan.

“Seharusnya begitu idealnya. Karena yang namanya budaya, dihasilkan dan dinikmati oleh manusia itu sendiri,” kata dia lagi.

 Budaya cum adat

Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh, tengah menatap layar laptop kala sinarpidie.co memasuki ruang kerjanya.

“Pertama saya ingin menjelaskan sedikit, bagaimana memahami budaya adat Aceh. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan globalisasi, dan komunikasi, kadang kita kerap meninggalkan budaya kita sendiri, sehingga kita terseret dalam arus budaya global. Memang budaya global itu fenomena, siapa saja bisa masuk ke sana,” kata dia, ditanyai posisi MAA dalam PKA kali ini.

Atas dasar itu, dirinya kemudian menggunakan terminologi budaya-adat Aceh. Sebab, kata dia, “Budaya Aceh, budaya itu sering dalam arti umum, maka untuk Aceh, adat untuk menunjukkan identitas. Adat ngen hukom lage zat dan sifet hanjeut cre bre. Artinya, pemahaman budaya Aceh tidak bisa lepas dari nilai-nilai Islam.”

Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh. (sinarpidie.co/Firdaus).

Di samping itu, disebutkannya, pusat pengembangan budaya di Aceh ialah meunasah (surau). Namun, sekarang, kata dia, meunasah sudah mulai kehilangan fungsi esensialnya. “Tidak pernah dijadikan lagi sebagai tempat pusat pengembangan budaya. Padahal gampong dan meunasah adalah produk budaya monumental orang Aceh,” ungkapnya.

Peradilan adat

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Gampong, ada 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat. Qanun tersebut diikuti Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677 / 2011, 1054/MAA/X11/2011, B/ 121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.

18 perkara tersebut, di antaranya, perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat meusum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga  (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat, Pencurian ringan, Pencurian ternak peliharaan, Pelanggaran adat tentang ternak,  pertanian, dan hutan; persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama  baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancam-mengancam  (tergantung dari jenis ancaman); dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Badruzzaman Ismail mengatakan, menyangkut peradilan adat, hal itu sudah diadopsi nasional, bahkan beberapa provinsi seperti Kalimantan Tengah dan Sulawesi sudah menerapkan peradilan adat versi masing-masing provinsi. “Nilai-nilai dia. Mereka mengambil modul kita. Dan saya dipanggil menjadi pembicara dalam seminar-seminar menyangkut peradilan adat. Peradilan ini mengedepankan musyawarah, hemat biaya, dan cepat,” kata dia. []

Loading...