LPDN Laporkan Indikasi Korupsi Program WRSE Dinsos Pidie, Kejari Pidie: Kami Akan Keluarkan Surat Perintah Tugas

·
LPDN Laporkan Indikasi Korupsi Program WRSE Dinsos Pidie, Kejari Pidie: Kami Akan Keluarkan Surat Perintah Tugas
Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Efendi SH MH sesaat setelah menerima laporan di ruang kerjanya. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Potential Development of Nature (LPDN) secara resmi telah menyerahkan laporan tertulis terkait dugaan korupsi kegiatan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) di Dinas Sosial (Dinsos) Pidie pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 2 milliar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie, Kamis, 14 Maret 2019.

Ketua LPDN Muammar yang ditemui di Kantor Kejari Pidie di Sigli mengatakan, dalam kasus indikasi korupsi ini, terdapat dua terlapor yang diduga terlibat di dalamnya, yaitu Drs. Malek Kasem, Kepala Dinas Sosial Pidie, yang juga Pengguna Anggaran (PA) kegiatan pemberdayaan WRSE; dan H. Yunidar, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pidie, yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan tersebut.

“Yang kita serahkan berupa laporan dugaan korupsi. Untuk seluruh rangkaian proses hukum kita serahkan ke Kejari Pidie, apakah memenuhi unsur atau tidak. Lalu, apakah kemungkinan ada pihak-pihak lain yang diduga terlibat, hal itu juga tergantung hasil penyelidikan dan penyidikan penyidik Kejari Pidie,” kata Muammar pada wartawan.

Dijelaskan Muammar, baik Drs. Malek Kasem maupun H. Yunidar patut diduga telah dengan sadar dan sengaja membiarkan pelaksanaan kegiatan WRSE pada tahun anggaran 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp 2 M yang diduga menyalahi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan  Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, dengan mencairkan uang untuk membelanjakan sembako oleh pihak ketiga yang tidak memenuhi kualifikasi dan tidak diikat baik dengan kontrak maupun perjanjian kerja sebagaimana diperintahkan peraturan perundang-undangan.

“Selain itu, bantuan sosial barang tersebut diduga tidak terdokumentasi satu per satu, sehingga penerima Bansos tersebut diduga tidak menyiapkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) terhadap realisasi penggunaan dana tersebut dan diserahkan atau ditujukan kepada Bupati Pidie. Dan patut pula diduga penerima Bansos tersebut bukanlah mereka yang terdata dalam Basis Data Terpadu (BDT),” kata dia, menjelaskan. “Lebih lanjut, belanja bantuan sosial barang yang diserahkan pada pihak ketiga (dalam program WRSE) dengan pagu senilai Rp 2.012.243.000 juga tidak ditender.”

Program bagi-bagi sembako Dinsos Pidie tersebut, kata Muammar, bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan, Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

“Dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan  Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial disebutkan, perempuan rawan sosial ekonomi (WRSE) adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriterianya: perempuan berusia 18 sampai dengan 59 tahun; istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan; menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak,” katanya lagi. “Selain itu, patut diduga bantuan sosial tersebut tidak bertujuan untuk melindungi individu, kelompok, atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Dengan demikian, patut diduga pemberian bansos tersebut tidak sesuai dengan kriteria pemberian bansos.”

Akan keluarkan Sprintug

Di lain pihak, Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Efendi SH MH mengatakan, pihaknya akan mempelajari laporan tersebut dan juga akan menindaklanjutinya.

“Kita telah menerima laporan ini. Selanjutnya, terhadap laporan yang diserahkan pelapor akan dipelajari dulu dan akan segera ditindaklanjuti ke lapangan untuk Puldata dan Pulbaket,” kata dia.

Dikatakannya lagi, pelapor juga  akan diminta untuk memberi data pendukung lainnya.

“Untuk tahap awal pihak kami akan segera mengeluarkan surat perintah tugas pada tim.  Lalu, mereka akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan serta meminta keterangan dan data pada pihak terkait. Intinya laporan ini akan kami tindak lanjuti. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama para pihak,” tutupnya. []

Komentar

Loading...