Lingkar Kemiskinan

·
Lingkar Kemiskinan
Rapat pembahasan KUA-PPAS APBK Pidie 2020 di Gedung DPRK Pidie, Rabu, 13 November 2019. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Jumlah penduduk di Pidie berdasarkan data BPS 2018: 439.131 jiwa. Hanya 8.126 di antaranya yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dikutip dari Pidie dalam Angka 2019 (BPS), garis kemiskinan Pidie pada 2017 lalu ialah Rp 408.150. Jumlah penduduk miskin yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp 408.150 sebanyak 92.350 jiwa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pidie pada 2018 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 9.904.296,9. Sektor pertanian menyumbang dengan persentase 40,61 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil menyumbang 15,44 persen.

Data Dinas Pertanian dan Pangan Pidie menunjukkan, jumlah petani penggarap atau para buruh tani di Pidie persentasenya sekitar 50 sampai 60 persen.

Survei Pertanian Antar Sensus 2018 (SUTAS 2018) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh pada Desember 2018 menunjukkan, petani gurem (rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektare) di Pidie hingga 2018: 45.589 rumah tangga. Sawah dengan luas 0,50 hektare hingga 0,99 hektare dimiliki oleh 15.356 rumah tangga. Untuk 1,00 hektare hingga 1,99 hektare dimiliki oleh 7.563 rumah tangga. Selanjutnya, 2,00 hingga 2,99 hektare sawah dimiliki 1.505 rumah tangga.

Jumlah produksi padi di Pidie pada 2018: 293.756,78 ton dengan luas panen 47.015 hektare. Rata-rata produksi 6,25 ton per hektare.

Penganggaran APBK

Total rata-rata APBK Pidie Rp 2 triliun. Lazimnya per tahun, Rp 1,2 triliun atau Rp 1,3 triliun APBK Pidie digelontorkan untuk belanja operasional, yakni belanja yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan. Belanja pegawai sekira Rp 700 miliar, dan belanja barang dan jasa (seperti belanja bahan pakai habis, belanja cetak dan penggandaan, makan dan minum, belanja perjalanan dinas, dsb) sekira Rp 400 miliar. Dalam kelompok belanja operasi, selain belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, terdapat belanja susbsidi, hibah, dan bantuan sosial (Bansos).

Untuk belanja modal, Pemkab Pidie rata-rata hanya menganggarkan Rp 400 miliar per tahun. Belanja ini padahal berperan penting, yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rawan pangan di lumbung pangan

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur daerah rawan pangan. Pertama,  ketersediaan pangan. Pidie surplus dan tidak memiliki kendala terhadap produktivitas gabah. Kedua, akses terhadap pangan dan penghasilan. Ketiga, pemanfaatan dan penyerapan pangan.  Meski hasil panen gabah di Pidie mengalami surplus, bahkan Pidie mengalami surplus setara beras sekitar 171 ribu ton setiap tahun, namun stok beras tidak ada di Pidie melainkan di Medan, Sumatera Utara. Dari Medan baru kemudian beras yang telah dikemas dipasarkan kembali ke Pidie. Kemampuan rumah tangga membeli beras menjadi soal karena pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Hal itu menyebabkan Pidie masuk ke dalam salah satu kabupaten yang rawan pangan.

Stunting

Kabupaten Pidie masuk dalam 160 kabupaten atau kota di Indonesia yang menjadi fokus perbaikan pemerintah pusat terkait penurun angka stunting.

Di Pulau Sumatera, Pidie menjadi salah satu dari 23 kabupaten atau kota prioritas stunting 2018-2019. Di Aceh, selain Pidie, terdapat Aceh Tengah dan Aceh Timur.

Pada 2019-2020 Pidie juga prioritas penaganan stunting di Indonesia, salah satu dari 15 kabupaten atau kota di Pulau Sumatera. Selain Pidie, terdapat Aceh Tengah, Langkat, Padang Lawas, Gunung Sitoli, Ogan Komering Ilir, Lampung Selatan, Lampung Timur, Bangka Barat, Natuna, KAUR, Rokan Hulu, Lampung Tengah, dan Kerinci.

Angka kasus stunting, anak bertubuh pendek karena kurang gizi kronis sejak dalam kandungan, di Pidie pada 2018 sebanyak 1.461 kasus dan kasus wasting (bayi kurus) 522 kasus. []

Komentar

Loading...