Lewati Batas Waktu, DOKA Pidie 2022 belum Diusulkan ke Gubernur Aceh

·
Lewati Batas Waktu, DOKA Pidie 2022 belum Diusulkan ke Gubernur Aceh
Bupati Pidie, Roni Ahmad, saat menyampaikan pidato pada pembukaan rapat paripurna masa persidangan III pembahasan Raqan Kabupaten Pidie, Senin, 24 Agustus 2020 lalu, di Gedung DPRK Pidie. (sinarpidie.co/DIky Zulkarnen).

sinarpidie.co – Kegiatan-kegiatan yang akan direalisasikan dengan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA untuk Pidie di 2022 mendatang belum diusulkan pada Gubernur Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh. Padahal, merujuk pasal 28 ayat 2 Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 22 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, program dan kegiatan yang dibiayai DOKA di tingkat kabupaten disampaikan kepada Gubernur Aceh melalui Bappeda Aceh, setelah mendapatkan kesepakatan bersama DPRK paling lambat tujuh hari sebelum Musrenbang RKPA atau selambat-lambatnya pada 29 Maret 2021.

“Masalahnya adalah sudah dua pekan melewati masa deadline tersebut, Pemkab Pidie belum juga menyampaikan usulan kegiatan-kegiatan DOKA pada 2022 ke Pemerintah Aceh. Di dalam tabel yang disajikan oleh Bappeda Aceh, Pidie masih kolom merah. Artinya, Bappeda Aceh belum menerima usulan program DOKA 2022 yang diajukan oleh Pemkab Pidie,” kata Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail SPdI MAP, Rabu, 28 April 2021.

Kata Mahfuddin Ismail lagi, sejak 29 Maret 2021, Sekda Aceh Taqwallah, melalui surat bernomor 050/6637, telah meminta Bupati Pidie Roni Ahmad untuk mengusulkan kegiatan DOKA yang ditandatangani Bupati Pidie dan Ketua DPRK Pidie.

“Baru Senin kemarin dokumen disampaikan ke dewan untuk di bahas bersama. Rapat perdana tentang DOKA sudah kami lakukan, tapi dokumennya tidak dibawa untuk dibahas bersama. Faktanya, Pidie terus bermasalah. Tahun lalu juga bermasalah, tapi akhirnya diterima oleh Pemerintah Aceh setelah melalui negosiasi panjang. Coba bayangkan, jika lebih kurang Rp 120 miliar rencana alokasi DOKA Pidie 2022 tidak bisa disalurkan karena persoalan administrasi, tentu masyarakat Pidie sangat dirugikan,” tuturnya.

Di lain pihak, Kepala Bappeda Pidie, Muhammad Ridha SSos MSi, tak menampik keterlambatan tersebut. “Kita tidak memungkiri keterlambatan tersebut,” katanya, Kamis, 29 April 2021.

Namun, katanya, seharusnya DPRK Pidie dapat menetapkan jadwal pembahasan tersebut sesegera mungkin. “Tahun lalu kita terlambat karena kita masih kerja manual dan disela oleh pandemi Covid-19. Tahun ini, semua usulan kegiatan dimasukkan ke dalam aplikasi SIPD. Bappeda Pidie telah menyurati seluruh SKPK di Lingkungan Pemkab Pidie jauh hari sebelum Sekda Aceh meminta Pidie mengusulkan usulan DOKA. Surat kedua Bappeda layangkan pada seluruh SKPK pada 24 Maret,” kata Ridha. “Kami tidak mau menyalahkan SKPK. Sekarang, justru kami sedang menunggu DPRK Pidie menginput usulan baru. Mereka yang meminta waktu untuk mengusulkan Pokir.”

DPRK Pidie, kata Ridha, semula meminta waktu pada pihaknya untuk menyelesaikan penginputan usulan kegiatan Pokir DPRK selama dua hari. “Tapi kemudian mereka meminta tambahan waktu selama satu hari lagi hingga Jumat besok,” kata Ridha.

Ridha menegaskan kegiatan-kegiatan yang dibiayai DOKA seyogyanya murni usulan dari masyarakat yang telah dijaring di dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie tahun anggaran 2022. “Walaupun tidak merata semua, setidaknya menjawab kepentingan 23 kecamatan di Pidie,” ujarnya.

Sedikitnya terdapat 95 paket kegiatan di Pidie yang akan dibiayai dengan DOKA Kabupaten Pidie 2022. Beberapa di antaranya adalah kegiatan pembangunan Jalan Padang Tiji-Kunyet, pembangunan Jembatan Pasi Jeumerang-Pusong, pembangunan Jalan Teupin Jeu-Neuheun Batee dan pembangunan Jembatan Jumpoih Adan Mutiara Timur. []

Loading...