Banner Stunting
Klik Tambang

LBH YLBHI Minta Elite Berhenti Korbankan Rakyat

LBH YLBHI Minta Elite Berhenti Korbankan Rakyat
Bentrokan di Petamburan. Sumber foto: merdeka.com.

sinarpidie.co--LBH-YLBHI menemukan perkembangan adanya upaya-upaya membenturkan antar kelompok masyarakat atau upaya mendorong konflik horizontal dan LBH-YLBHI mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri dari melakukan tindakan yang meningkatkan polarisasi masyarakat dan eskalasi kekerasan.

“Jika ini dibiarkan akan sangat berbahaya dan berpotensi meningkatkan eskalasi kekerasan. Kita harus terus berhati-hati serta meningkatkan kewaspadaan dalam menerima dan menyebarkan informasi yang semakin mengentalkan kebencian dan perpecahan,” kata Syahrul, Direktur LBH Banda Aceh dalam siaran pers yang diterima sinarpidie.co, Rabu, 22 Mei 2019.

LBH-YLBHI meminta elite politik untuk berhenti mengorbankan rakyat, mengupayakan suasana yang menyejukkan dan menyatukan.

Komnas HAM, sebut Syahrul, perlu segera melakukan pemantauan dan penyelidikan untuk mengungkap aktor intelektual atau enterpreneur conflict.

“YLBHI juga menyerukan kepada media untuk berhati-hati menyiarkan dan memberitakan yang menonjolkan unsur kekerasan dan berpotensi menjadi  provokasi lebih lanjut sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2002. Media harus sesuai dengan semangat Jurnalisme Damai,” sebutnya. “Berdasarkan pantuan LBH-YLBHI melalui berbagai media, terlihat orang-orang yang terluka atau sakit tergeletak di jalan dan tidak ada yang menangani secara cepat. Hak hidup atau nyawa manusia adalah yang utama dalam setiap kondisi oleh karena itu perlu segera adanya penanganan cepat tanggap kepada korban-korban yang jatuh tanpa memandang tindakan dan afiliasi politik.”

Dikatakannya lagi, pihak kepolisian harus memiliki kesabaran ekstra serta ketelitian jangan sampai memperlakukan sama antara massa aksi damai dengan perusuh yang memang hendak memprovokasi serta bertindak secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“TNI tidak melibatkan diri tanpa instruksi dari otoritas sipil. Hal tersebut bukan hanya untuk menjaga terpenuhi nya hak konstitusional berekspresi massa aksi tetapi juga melindungi keselamatan masyarakat luas,” tutupnya.

Dilansir dari detik.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, sebanyak 8 orang meninggal dunia pasca-aksi yang terjadi selama 21-22 Mei 2019 dan sebanyak 737 orang mendapat penanganan kesehatan. 

"Mereka ditangani di RS di sekitar wilayah ini dengan jenis diagnosis terbanyak yang nontrauma 93, luka berat 79, luka ringan 462. Ada yang belum ada keterangan 96," kata Anies. []

Komentar

Loading...