Bincang

LBH Banda Aceh: Tindakan Penyiksaan dalam Proses Penegakan Hukum adalah Fenomena Gunung Es

·
LBH Banda Aceh: Tindakan Penyiksaan dalam Proses Penegakan Hukum adalah Fenomena Gunung Es
Chandra Darusman SH MH, Kepala Operasional LBH Banda Aceh. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co--Polisi membebaskan tiga dari enam orang yang ditangkap atas dugaan pelaku pembunuhan anggota Polisi Resor Aceh Utara, Bripka Anumerta Faisal, dalam keadaan fisik yang babak belur.

Ketiga warga tersebut ternyata tukang ojek yang tak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Mereka adalah Syahrul, Faisal dan Bahagia, warga Gampong Meunasah Asan, Kecamatan Madat, Aceh Timur. 

Sebelumnya, pada Senin, 27 Agustus 2018,  Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Misbahul Munauwar SH mengatakan, dalam rentang waktu 18 jam pasca-pengeroyokan dan penikaman Bripka Anumerta Faisal, anggota Reserse Polres Aceh Utara, yang terjadi di kawasan Pantai Bantayan, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, Minggu, 26 Agustus sekitar 01.30 WIB dini hari, tim gabungan Polda Aceh beserta Polres Aceh Utara dan Polres Aceh Timur akhirnya berhasil menangkap enam anggota Kelompok Kriminal Bersenjata yang disebut-sebut tergabung dalam kelompok "Setan Botak Peureulak".

Pihaknya mengklaim keenam pelaku kriminal bersenjata itu ialah SM (28), BH (36) dan SR (43) yang merupakan warga Aceh Timur dan tiga orang lainnya MA (18) warga Langsa, dan FS (42) warga Aceh Utara, serta ZK (33) warga Aceh Timur. Setan Botak Peureulak ini diklaim merupakan kelompok perompak laut di perairan Aceh. 

“Dalam penangkapan ini, tim gabungan yang dipimpin Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin mengamankan enam pelaku yang merupakan kelompok kriminal bersenjata, yang mana salah seorang diantaranya tewas setelah berupaya melawan petugas saat akan ditangkap,” kata Kombes Pol Misbahul Munauwar SH.

Belakangan, satu orang lainnya juga meninggal dunia.

Di lain pihak, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mengutuk keras dugaan tindakan kekerasan dan penyiksaan terhadap Syahrul, Faisal dan Bahagia yang dilakukan oknum kepolisian.

Menurut LBH, Kapolda Aceh wajib bertanggung jawab dan harus melakukan proses penegakan hukum dan etik terhadap seluruh oknum yang patut dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini, baik terhadap mereka yang secara aktif melakukan kesalahan dalam penangkapan dan tindak kekerasan, maupun terhadap pejabat kepolisian yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Untuk itu, seluruh oknum yang terlibat harus diberhentikan dari jabatannya. Selain itu, kepolisian juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan rehabilitasi nama baik dan pemulihan kondisi ketiganya. LBH Banda Aceh juga akan menyurati Presiden, Kapolri, Komnas HAM RI, Kompolnas RI, maupun institusi lain guna mendorong proses penegakan hukum lebih lanjut terkait dengan kejadian ini.

sinarpidie.co berkesempatan mewawancarai Chandra Darusman SH MH, Kepala Operasional LBH Banda Aceh, di kantor lembaga tersebut di Banda Aceh, Selasa, 4 September 2018. Berikut petikan wawancaranya. 

Kapan LBH pertama kali melihat ketidakberesan terhadap korban salah tangkap oleh pihak kepolisian. Apakah lewat foto-foto yang menyebar di media sosial?

Sejak proses pembebasan terhadap orang yang diduga terlibat. Pertanyaan menjadi semakin besar, selain persoalan salah tangkap, yang menjadi titik fokus adalah kondisi orang-orang yang dibebaskan ini. Ada kondisi fisik yang sangat memprihatinkan. Itu patut diduga kuat mereka (korban) mengalami tindakan penyiksaan. Tentu itu menjadi pertanyaan besar. Mengapa mereka disiksa, padahal tidak ada satu pun mekanisme hukum atau aturan hukum yang membenarkan dilakukannya tindakan penyiksaan dalam rangkaian proses hukum. Di lain sisi, pertanyaan yang muncul adalah, apa sebenarnya yang menjadi basis legal atau bukti yang polisi punya. Gambarannya terkesan memaksa munculnya pengakuan, dan itu tidak dibenarkan dalam konteks penegakan hukum.

Kami juga menganalisis dengan analisis naratif terhadap teks-teks pemberitaan yang beredar. Bahwa penangkapan itu didasari informasi dari masyarakat tentang adanya enam lelaki tak dikenal yang keluar dari area pertambakan masyarakat. Seharusnya didasari dua alat bukti permulaan yang cukup…

Orang keluar setelah ditangkap dengan kondisi yang memprihatinkan. Babak-belur, wajah bengkak, dan berdarah-darah. LBH melihat itu sebagai keanehan. Soal fakta yang ditemukan segala macam, oke itu ranah kepolisian. Tapi kenyataannya mengapa, setelah salah tangkap, kemudian orang cedera fisik. Itu kan menjadi pertanyaan publik. Dan patut diduga tindakan penyiksaan kerap terjadi dalam proses penegakan hukum. Ini seperti fenomena gunung es, satu-dua kasus yang terungkap, namun kita menyakini, patut diduga ada banyak kejadian seperti ini namun tidak terungkap ke permukaan.

Idealnya seperti apa?

Yang idealnya tetap mengacu peraturan perundang-undangan. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yang menegaskan bahwa setiap anggota POLRI wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar Hak Asasi Manusia, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga Negara di hadapan hukum dan  dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan, serta dilarang untuk bersikap, dan bertindak sewenang-wenang.

Ada banyak peraturan perundang-undangan yang hari ini dikeluarkan untuk menjaga agar rule of law itu berjalan dan bekerja dengan cukup baik di tengah adanya paradigma institusi kepolisian yang ingin mengedepankan profesionalitas dan proporsionalitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mereka.

Untuk para korban, apakah polisi wajib memulihkan nama baik mereka?

Wajib. Tapi proses pemulihan itu tidak dengan serta-merta. Tapi ada prosedurnya, bukan hanya dengan meminta maaf di media massa, melainkan juga melalui proses sidang etik dan pidana. Ada penegakan hukumnya. Agar hal yang demikian tidak berulang lagi.

Menurut catatan LBH tren penyiksaan dilakukan dalam pengungkapan kasus dalam kasus-kasus yang lain apakah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun?

Kita terima beberapa kasus terkait dengan itu. Patut diduga pola itu dilakukan untuk mengejar pengakuan korban. Faktanya, orang salah tangkap saja sudah unprosedural, apalagi keluar dengan cedera fisik.

Jadi proses advokasi yang dilakukan apa saja?

Kita tetap menghimbau korban untuk melakukan upaya hukum agar tidak ada lagi Bahagia-Bahagia yang lain. Itu sebenarnya. Dan Polri bisa konsen untuk melakukan proses perbaikan. Secara institusi, dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran yang besar. Koreksi.

Yang jadi korban adalah orang-orang kecil yang tak memiliki akses pada kekuasaan, mereka tidak punya pemahaman terhadap hak-hak dasar?

Semua orang punya persamaan hak di depan hukum. Harusnya itu yang menjadi pemahaman bersama. Bukan kemudian karena dia tidak punya akses ke pendampingan dan tidak memahami hak-hak dasar, kemudian mendapat tindakan yang semena-mena. Nah, seharusnya persamaan hak semua warga Negara di depan hukum menjadi acuan bagi pihak kepolisian. Tidak bisa dibeda-bedakan. Walaupun dalam praktiknya, banyak orang yang tidak punya akses ke pendamping, tidak punya akses pada pengetahuan, tidak punya akses pada hukum, sering mendapatkan perlakuan diskriminasi hukum.

Laporan disampaikan ke mana saja?

Untuk perbaikan kinerja penegakan hukum polisi, kita surati Komnas HAM, Mabes Polri, dan Kompolnas. Jangan dipandang ini persoalan personal. Harus ada koreksi ke depan. Orang-orang yang terlibat dalam tindakan penyiksaan tersebut harus menjalankan proses hukum. Etik maupun pidana.

Baca juga:

Bagaimana dengan adanya desakan pencopotan Kapolres Aceh Utara?

Semua orang yang bertanggungjawab di situ harus masuk ke dalam proses etik maupun pidana. Caranya bagaimana, ya harus dicopot dulu dari jabatan.

Mengapa tidak Kapolda, karena proses penangkapan tersebut dilakukan tim gabungan?

LBH dari awal memang menyatakan bahwa Kapolda harus bertanggungjawab. Karena itu rangkaian operasi, yang artinya terstruktur dan sistematis. []

Loading...