Banner Stunting
Klik Tambang

LBH Banda Aceh Sorot Kasus Konflik Lahan, Perburuhan, Penegakan Hukum dan HAM hingga Isu Kesehatan

·
LBH Banda Aceh Sorot Kasus Konflik Lahan, Perburuhan, Penegakan Hukum dan HAM hingga Isu Kesehatan
Foto IST.

sinarpidie.co--Dalam kasus konflik pertanahan, penguasaan atas tanah di negera ini selalu diwarnai dengan banyaknya kebijakan pertanahan yang kapitalistik. Kebijakan-kebijakan kapitalistik tersebut kemudian melahirkan ketidakadilan yang harusnya ditanggung oleh Negara, yang secara konstitusional memiliki kewajiban untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan kepada seluruh warga Negara.

Hal itu dikatakan Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh Mustiqal Syahputra, Minggu, 30 Desember 2018 di Banda Aceh.

“Namun, kondisi objektif yang ada justru menunjukkan bahwa Negara malah menggunakan otoritas kekuasaannya dengan secara sengaja menjadikan sekelompok orang untuk dapat menguasai sumber daya agraria melebihi batas maksimal yang diperkenankan menurut undang-undang,” kata dia.

Berdasarkan catatan yang dikeluarkan di setiap penghujung tahun ini dengan analisis isu secara keseluruhan berdasarkan permasalahan selama tahun 2018, LBH Banda Aceh, kata Mustiqal, menyimpulkan pemerintah tak berpihak pada warganya, terutama rakyat miskin dan kaum rentan.

“Ini bentuk yang paling nyata dari tindakan kekerasan dan penindasan oleh Negara terhadap rakyat,” katanya.

Selain itu, LBH Banda Aceh juga menyoroti pemenuhan hak atas perburuhan.

“Dalam konteks isu perburuhan, lemahnya pengawasan dinas terkait terhadap ketenagakerjaan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan menjadi salah satu penyebab tenaga kerja berada dalam kondisi yang rentan. Selain itu, perbandingan jumah tenaga kerja dan mediator tenaga kerja yang timpang juga menjadi faktor lain rendahnya efektifitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan,” kata dia, menjelaskan.

Setali tiga uang, dalam isu pemenuhan hak atas kesehatan, kasus malpraktik dan dan akses layanan kesehatan yang buruk menunjukkan bahwasanya Negara juga masih belum maksimal melakukan kewajibannya.

“Selain isu pemenuhan hak Ekosob sebagaimana telah disebutkan di atas, ternyata di Aceh juga masih sangat prihatin terkait dengan pemenuhan hak Sipol politik. LBH Banda Aceh menegaskan bahwa praktik penangkapan dan penyiksaan juga masih saja memberi noda buruk dalam catatan penegakan hukum,” sebutnya lagi.

Dia menguraikan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang serta penyiksaan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Umum HAM, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan UU Nomor  12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, serta UU Nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

“Peningkatan kinerja kepolisian mutlak harus dilakukan secara kontinue dan komperhensif. Lemahnya fungsi kontrol selama ini sudah seharusnya dibenahi dengan baik. Masih saja terdapat kasus aparat yang melakukan pelanggaran hukum tapi tidak menjalani rangkaian proses hukum dan tidak mendapatkan sanksi maksimal, berbeda dengan masyarakat yang disangka melakukan tindak pidana,” kata dia lagi. []

Reporter: Syahrul

Komentar

Loading...