LBH Banda Aceh: PNS Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan Harus Ditindak secara Etik

·
LBH Banda Aceh: PNS Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan Harus Ditindak secara Etik
Ilustrasi kekerasan terhadap perempuan. Sumber ilustrasi: merdeka.com.

sinarpidie.co — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menyayangkan vonis ringan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sigli terhadap Usman Z, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum dan Humas pada RSUD Teungku Chik di Tiro Sigli, terpidana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Penerapan hukum yang dilakukan memang sudah tepat: PKDRT. Tapi kita menyayangkan ketika putusan ini ringan. Karena dia PNS, semestinya dia divonis berat dan menjalani proses etik PNS. Sebelum pidana berlangsung, seharusnya diproses dulu secara etik. Salinan putusan etik ini kemudian dilampirkan sehingga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara,” kata Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul SH MH pada sinarpidie.co, Rabu, 9 Desember 2020.

Kata Syahrul, PNS merupakan penyelenggara Negara. Majelis hakim PN Sigli, sebutnya, seharusnya mempertimbangkan unsur tersebut. “Ketika vonis terhadap PNS ini ringan, maka ada semacam semangat baru bagi warga biasa untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” sebutnya Syahrul lagi.

Pemerintah, kata Syahrul lagi, harus mengambil tindakan tegas terhadap Usman Z. “Putusan pengadilan ini, meskipun divonis ringan, harus dijadikan landasan untuk mengambil sikap terhadap pelaku. Ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan penyelenggara Negara itu sendiri. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pidie jangan buang badan. Jangan main aman dengan tidak mengambil peran dalam pengawasan PNS,” kata Syahrul lagi.

Usman Z, yang dikonfirmasi sinarpidie.co, mengatakan bahwa dirinya telah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kota Bakti. “Putusan itu memang tiga bulan. Karena ada program asimilasi Covid-19, saya berada di sana setengah dari 3 bulan 15 hari. Secara proses hukum, saya sudah jalani,” kata Usman Z, Rabu, 9 Desember 2020.

Kepala LP Kelas II B Kota Bakti, Tribowo AMd IP Ssos MSi, membenarkan Usman Z menjalani hukuman penjara di LP tersebut. “Dia bebas bulan lalu sepertinya. Karena remisi Covid-19, dia menjalani hukuman separuhnya,” sebut Tribowo, Rabu, 9 Desember 2020.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pidie, Muklis SSos MSi, mengatakan pihaknya belum menerima salinan putusan PN Sigli terkait kasus KDRT yang dilakukan Usman Z, yang dituntut dan terjerat ancaman pidana lima tahun penjara. “SKPK terkait juga belum melaporkan hal itu,” kata Muklis Rabu, 9 Desember 2020.

Dalam tuntutan primer, Usman Z dijerat pasal 44 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan  hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp 15 juta, dan dalam tuntutan subsider, ia dijerat pasal 44 ayat 4 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang ancaman hukumannya maksimal empat bulan penjara.

Baca juga:

Usman Z, Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas pada RSUD Teungku Chik di Tiro Sigli, dijatuhi hukuman pidana berupa penjara atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama tiga bulan 15 hari, pada Rabu, 17 Juni 2020 oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sigli. []

Loading...