LBH Banda Aceh Nilai Terdapat Kejanggalan dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol di Padang Tiji

·
LBH Banda Aceh Nilai Terdapat Kejanggalan dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol di Padang Tiji
Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul SH MH.

sinarpidie.co — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, selaku kuasa hukum penggarap lahan di hutan adat di Kemukiman Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Pidie, menilai terdapat kejanggalan dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh di hutan adat Kemukiman Paloh, Kecamatan Padang Tiji, yang juga berada di kawasan hutan produksi dan konsesi Hutan Tamanan Industri (HTI) PT Aceh Nusa Indrapuri (ANI).

“Kami menilai pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh, baik di Satgas A maupun Satgas B, tidak melakukan verifikasi faktual secara benar dan utuh,” kata Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul SH MH, Rabu, 22 September 2021, “sehingga data penerima ganti kerugian yang diserahkan pelaksana pengadaan tanah kepada penilai independen atau KJPP salah sasaran. Alhasil, PPK pada balai di Kementerian PUPR diduga menyalurkan uang ganti kerugian pada pihak yang sama sekali tidak pernah menggarap lahan-lahan di hutan adat tersebut. Selain itu, kuat dugaan, bisa saja hal itu terjadi karena disengaja dan telah direncanakan atau by desain.

Menurutnya, masyarakat yang selama ini memanfaatkan lahan-lahan di hutan adat untuk aktivitas ekonomi mereka sehari-hari telah menjadi korban pemiskinan ganda oleh pemerintah. “Pertama, meski dibayarkan ganti kerugian pun, mereka sebenarnya telah kehilangan alat produksi. Lahan tempat mereka berproduksi sudah berubah fungsi menjadi jalan tol yang eksklusif sifatnya. Kedua, yang terjadi lebih tragis: selain kehilangan alat produksi, mereka juga sama sekali tidak mendapat uang ganti kerugian,” sebut Syahrul lagi.

Sebagai kuasa hukum warga penggarap lahan di hutan adat Kemukiman Paloh, LBH Banda Aceh, kata Syahrul, akan menempuh tahapan-tahapan advokasi untuk memulihkan hak-hak warga. “Selama ini pengaduan secara tertulis telah kita sampaikan pada eksekutif dan legislatif di Aceh. Dalam waktu dekat, kita akan menyampaikan secara langsung. Kita meminta mereka bertanggungjawab. Jangan lagi masyarakat dibenturkan dengan pengadilan karena mereka pasti akan kalah lewat dalil-dalil pembangunan untuk kepentingan umum. Aceh sudah diberikan kewenangan untuk mengurus bidang agraria,” kata Syahrul menjelaskan. "Eksekutif dan legislatif di Aceh tidak bisa buang badan."

LBH Banda Aceh juga mendesak Satgas Mafia Tanah di Mapolda Aceh untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dalam dugaan praktik mafia tanah di hutan adat atau hutan produksi dan terbuka pada publik. “Karena ada orang yang telah ditipu dan ada dugaan uang negara telah disalahgunakan oleh panitia. Buktinya klien kami tidak mendapatkan ganti kerugian,” tutup Syahrul.

Adapun warga penggarap lahan di hutan produksi yang tercatat sebagai klien LBH Banda Aceh adalah M Isa, M Hasan, Aswadi, M Jali Ali, Burhanuddin, warga Gampong Jurong Gampong Cot Paloh; Marwan, warga Gampong Siron Paloh; dan Idris, warga Gampong Trieng Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Pidie.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sepanjang enam kilometer atau 113,44 hektare di hutan produksi, tempat di mana konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Aceh Nusa Indrapuri (ANI) diterbitkan, untuk pembangunan jalan tol di Kecamatan Padang Tiji pada 26 Januari 2018.

Di lain sisi, sebagian besar hutan produksi yang akan dilintasi jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Padang Tiji ini berada di dalam kawasan pemanfaatan hutan secara adat Kemukiman Paloh, berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 140/342/Kep.02/2016 Tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, yang terbit pada 11 Juli 2016.

Baca juga:

Hutan adat ini berada di atas konsesi HTI PT ANI di kawasan hutan produksi.

Tak heran jika pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sebagian besar kebun-kebun di hutan produksi ditempel di Kantor Keuchik Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Kemukiman Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Pidie, pada 10 September 2018.

Namun, karena adanya sanggahan dari warga Pulo Hagu Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, pelaksana pengadaan tanah atau panitia pengadaan tanah menyahuti sanggahan tersebut. Alhasil, 110 persil tanah, dengan total luas 957.872 meter persegi di hutan produksi, berpindah ke dalam administrasi Gampong Pulo Hagu Tanjong.

Kebun-kebun warga Gampong Jurong Gampong Cot Paloh dan beberapa warga di Gampong Trieng Paloh, Kecamatan Padang Tiji, diduga dicincang menjadi beberapa bagian dan menjadi milik warga Pulo Hagu Tanjong dan warga di luar Kecamatan Padang Tiji yang diduga sama sekali tidak pernah berkebun di hutan produksi tersebut. []

 

Loading...