LBH Banda Aceh minta Pemerintah Aceh tak Pasif Tangani Corona

·
LBH Banda Aceh minta Pemerintah Aceh tak Pasif Tangani Corona
Direktur LBH Banda Aceh Syahrul SH MH

sinarpidie.co--Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh meminta Pemerintah Aceh tidak hanya menunggu instruksi dan metode penanganan Corona dari nasional, sebab Aceh, terutama dengan kewenangan Otsus-nya, seharusnya bisa lebih maju dalam mengambil langkah pencegahan dan penanganan di daerah.

“Sampai saat ini, Pemerintah Aceh baru hanya menerapkan social distancing di beberapa titik saja. Kita belum melihat ada ide baru yang strategis yang diterapkan oleh pemerintah untuk solusi pencegahan dan penangan. Setidaknya pemerintah bisa mengikuti metode lacak, uji, dan obati seperti yang digunakan oleh Korea Selatan,” kata Direktur LBH Banda Aceh Syahrul SH MH, Rabu, 25 Maret 2020.

Selain itu, LBH juga meminta Pemerintah Aceh membangun koordinasi dengan multisektor dan melakukan komunikasi dengan seluruh perangkat yang ada di daerah, mulai jajaran Pemerintah Aceh, kabupaten/kota, kecamatan, mukim, hingga pada perangkat gampong bahkan ulama di dayah-dayah untuk menyampaikan narasi yang sama untuk strategi pencegahan secara satu arah.

“Jangan Pemerintah Aceh mengeluarkan instruksi untuk social distancing, tetapi pada tingkat masyarakat di gampong-gampong malah mengajak berkumpul-kumpul, ini kan bahaya. Pemerintah Aceh harus berhenti mengeluarkan omong kosong dan segera mengambil langkah-langkah strategis memanfaatkan kewenangan dan anggaran yang ada untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran dan penaganan virus ini.  Yang paling penting harus segera dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah berupaya untuk memenuhi dan memastikan kecukupan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja kesehatan, fasilitas kesehatan, rapid test massal, memastikan ketersedian bahan pokok, dan metode serta alat perlindungan diri untuk masyarakat,” kata Syahrul menjelaskan.

LBH menegaskan rapid test massal harus diprioritaskan untuk publik. “Jangan diperioritaskan untuk dirinya dan keluarganya seperti yang akan dilakukan oleh DPR RI. Rapid test ini harus diutamakan kepada orang-orang yang dalam status ODP, PDP dan masyarakat rentan yang berada dalam lingkungan orang yang berstatus ODP, dan PDP,” tutupnya. []

Komentar

Loading...