LBH Banda Aceh Kecam Tindakan Kekerasan terhadap Anggota DPRA dan Penangkapan Mahasiswa

·
LBH Banda Aceh Kecam Tindakan Kekerasan terhadap Anggota DPRA dan Penangkapan Mahasiswa
Sumber foto: detik.com.

sinarpidie.co--YLBHI-LBH Banda Aceh mengecam tindakan kekerasan oleh sejumlah anggota polisi dengan pakaian lengkap terhadap anggota DPR Aceh, Azhari Cage, dengan cara yang brutal. Di samping itu, pihaknya juga menyayangkan penangkapan sewenang-wenang terhadap sejumlah mahasiswa peserta aksi dengan tuduhan melanggar pasal 160 KUHP.

“Pihak kepolisian semestinya paham bahwa pasal 160 KUHP terkait dengan penghasutan di muka umum tidak bisa serta merta bisa diterapkan untuk siapa saja termasuk untuk orang yang sedang mengeluarkan pendapat di muka umum," kata Direktur LBH Banda Aceh Syahrul dalam keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Jumat, 16 Agustus 2019.

Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pasal tersebut, kata dia, tidak lagi dipahami sebagai delik formil yang bisa langsung mempidana tanpa harus menunggu ada atau tidaknya dampak akibat penghasutan tersebut.

“Setelah putusan MK, pasal 160 KUHP berubah menjadi delik materil artinya penghasutan yang harus difahami dalam pasal ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada perbuatan pidana yang berakibat dari pengasutan itu sendiri. Rumusan delik materil adalah seseorang yang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain, seperti kerusuhan atau suatu perbuatan anarki,” sebutnya. “Namun sangat kita sayangkan pihak kepolisian yang semestinya menjadi pengayom dan pengaman aksi malah menjadi petaka bagi peserta aksi. Beberapa beserta aksi ditangkap dan salah satu anggota DPR Aceh yang menjabat sebagai ketua komisi I DPR Aceh juga mengalami perlakuan tidak manusiawi oleh oknum polisi. Dalam video yang tersebar jelas terlihat hal itu.”

Dijelaskannya, pemukulan tersebut melanggar UU Kepolisian. Dalam UU Kepolisian sebagaimana disebutkan dalam pasal 2, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Polisi harusnya paham makna dan nilai yang tetuang dalam pasal 2 ini. Kewenangan yang diberikan oleh negara jangan kemudian dijadikan senjata untuk melakukan perbuatan yang bisa merendahkan harkat dan martabat manusia. Tugasnya melindungi, mengayomi bukan menganiaya, membunuh serta berlagak seperti preman. Negara mendidik kepolisian pakai uang rakyat, jangan kemudian setelah didik pakai uang rakyat malah rakyat yang dijadikan bantal tinju,” katanya lagi.

Kapolda Aceh, kata Syahrul, harus bertindak dan memeriksa polisi yang terlibat dalam pengamanan aksi kemarin sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi terhadap jajarannya yang telah melanggar Hak Asasi Manusia dengan cara merenggut harkat dan martabat dan kebebasan rakyat dalam menyampaikan pendapat.

“Selain itu, yang perlu dipahami oleh aparat penagak hukum terutama oleh polisi bahwa aksi/demo menyampaikan pendapat di muka umum itu bukanlah barang haram. Aksi menyampaikan pendapat dimuka umum adalah kegiatan konstitusional yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan,” tutupnya.

Untuk diketahui, mahasiswa dari beberapa Universitas di Aceh melakukan aksi damai di depan gedung DPR Aceh terkait dengan memperingati 14 tahun perdamaian Aceh antara GAM dan RI, Kamis, 15 Agustus 2019.

Mahasiswa menilai ada beberapa masalah yang belum tuntas dikerjakan baik oleh pemeirntah pusat maupun oleh Pemerintahan Aceh sendiri sebagaimana yang telah tertuang dalam MoU Helsinki, salah satunya adalah terkait dengan legalitas Bendera Aceh yang sampai saat ini masih belum bisa dikibarkan di Aceh. []

Loading...