Land Clearing Jalan Tol Ditengarai jadi Salah Satu Penyebab Banjir di Kecamatan Padang Tiji

·
Land Clearing Jalan Tol Ditengarai jadi Salah Satu Penyebab Banjir di Kecamatan Padang Tiji
Pembangunan Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimuem) Jalan Tol Sigli – Banda Aceh yang saat ini memasuki tahapan land clearing. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co - Pembangunan Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimuem) Jalan Tol Sigli – Banda Aceh yang saat ini memasuki tahapan land clearing telah mengubah bentang alam dan ditengarai menjadi salah satu penyebab banjir merendam pemukiman penduduk di Kecamatan Padang Tiji. Hal itu disebabkan adanya saluran-saluran irigasi dan drainase di pemukiman penduduk yang tak lagi berfungsi akibat land clearing untuk pembangunan jalan tersebut.

"Kontraktor nantinya akan membangun kembali saluran-saluran tersebut sesuai dengan fungsi mereka sebelumnya," kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh, Jufri ST, Kamis, 21 Januari 2021.

Kata Jufri lagi, 138 persil dari total 637 persil lahan, di mana 40 persil di antaranya tanah wakaf, masih dalam proses pembebasan. "92 persen sudah clear untuk pembebasan lahan," sebutnya.

Di Kecamatan Padang Tiji, terdapat 15 gampong yang masuk ke dalam lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut, yaitu Gampong Jurong Cot, Hagu Tanjong, Aron Beunot, Teungoh Drien, Meuke Gogo, Pante Ceurmen Paloh, Gampong Cut Paloh, Teungoh Peudaya, Capa Paloh, Jurong Anoe Paloh, Geulumpang Geuleudieng, Blang Geuleudieng, Bale Paloh, Kreb Paloh, dan Suyo Paloh.

Baca juga:

Kebutuhan pengadaan tanah di Kecamatan Padang Tiji, Pidie, untuk pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh ialah 183,6909 hektare, yang terdiri dari 25,8866 hektare sawah, 146,2162 hektare kebun, dan 11, 5025 hektare pemukiman.

Tidak membuka sawah baru

Jufri ST mengatakan pihaknya hanya menjalankan pembebasan lahan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh nomor 590/1008/2017 tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh. Padahal, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian, mengatur bahwa alihfungsi LP2B untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan pembukaan lahan pertanian yang baru seluas tiga kali lipat dari lahan yang dialihfungsi sebagai lahan pengganti.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie telah menetapkan kawasan lahan pertanian berkelanjutan (K/LP2B) dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Pidie, berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034, seluas 26.826,90 hektare, di mana 2.890,32 hektare di antaranya berada di Kecamatan Padang Tiji. "Itu bukan di kita. Kalau itu mungkin saat Penlok dulu di Bappeda atau BPN. Mereka lebih paham," katanya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie mencatat 14 gampong di Padang Tiji terdampak banjir pada Senin, 18 Januari 2021.

Loading...