Lahan Sport Center PORA Dimiliki 20 Warga

·
Lahan Sport Center PORA Dimiliki 20 Warga
Lahan sekira lima hektare, tempat di mana Sport Center Pekan Olahraga Aceh (PORA) 2022 akan dibangun di depan Gedung Pidie Convention Centre (PCC), di Gampong Lampeudue Baroh, Kecamatan Pidie, Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co - Lahan sekira lima hektare, tempat di mana Sport Center Pekan Olahraga Aceh (PORA) 2022 akan dibangun di depan Gedung Pidie Convention Centre (PCC), di Gampong Lampeudue Baroh, Kecamatan Pidie, Pidie, dimiliki 20 pemilik.

“Pemiliknya bukan warga Lampeudue Baroh semua. Ada juga warga Gampong Tijue dan Gampong Lampeudue Tunong. Lokasi itu terdiri dari lahan tambak ikan produktif dan lahan tambak tidak produktif. Beberapa petak lahan tambak di situ bahkan sudah ditimbun oleh pemilik untuk rencananya dibangun ruko,” kata Keuchik Gampong Lampeudue Baroh Muhammad Nazar, Rabu, 22 Juli 2020.

Harga lahan yang akan dibebaskan, kata Muhammad Nazar, antara Rp 900 ribu per meter,  Rp 600 ribu per meter, dan Rp 400 ribu per meter.

“Ada ring satu, dua, dan tiga. Soal harga tanah, tim pembebasan tanah dari pemerintah nanti akan memanggil semua pemilik tanah untuk menyepakati harga tanah,” kata Muhammad Nazar.

Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Pidie Apriadi SSos mengatakan semua pemilik lahan sudah dipanggil ke Kantor Disparbudpora Pidie untuk membuat surat pernyataan bersedia membebaskan lahan dan mengikuti harga yang ditentukan KJPP atau Kantor Jasa Penilai Publik.

Baca juga:

“Yang sudah membuat surat pernyataan baru 15 orang pemilik tanah, dan mereka sudah mematok batas pada lokasi tanah mereka masing-masing,” kata Apriadi.

Tahapan selanjutnya, kata Apriadi lagi, pada Sabtu, 25 Juli 2020 mendatang, tim BPN Pidie akan mengukur luas lahan tersebut secara keseluruhan.

“Kemudian, setelah selesai diukur dan peta kawasan lahan itu selesai dibuat, baru diserahkan ke KJPP untuk dinilai. Kalau peta kawasan belum ada, KJPP  tidak bisa menentukan harga,” kata Apriadi. “Karena lahan yang akan dibebaskan luasnya di bawah lima hektare, tidak perlu dibentuk panitia pengadaan tanah dan tidak perlu ditetapkan penetapan lokasi atau Penlok oleh bupati,” kata Apriadi.

Loading...