Lahan Pertanian Terdampak Pembangunan Jalan Tol di Padang Tiji tak Diganti dengan Pembukaan Lahan Baru

·
Lahan Pertanian Terdampak Pembangunan Jalan Tol di Padang Tiji tak Diganti dengan Pembukaan Lahan Baru
Lahan sawah di Kecamatan Padang Tiji yang alami kekeringan. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Lahan pertanian produktif yang terdampak pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh di 15 gampong di Kecamatan Padang Tiji, Pidie, tidak diganti dengan pembukaan lahan pertanian baru seluas tiga kali lipat dari lahan yang dibebaskan untuk pembangunan jalan tol tersebut.

Ir Joko Suprapto, Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Tanah pada Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, yang juga anggota panitia pengadaan tanah (P2T) dalam proyek tersebut, mengatakan, ganti rugi lahan pertanian terdampak pembangunan jalan tol di Kecamatan Padang Tiji hanya disalurkan untuk pemilik sawah yang melepaskan hak atas tanah mereka.

“Dalam proyek strategis nasional atau PSN kalaupun rabas lahan pertanian produktif dan tidak sesuai tata ruang maka regulasi seperti itu harus menyesuaikan. Karena prinsip PSN itu, apapun persoalannya, proyek tersebut tetap harus jalan,” kata Ir Joko Suprapto, Senin, 3 Februari 2020 pada sinarpidie.co.

Joko menyebutkan ada banyak bidang lahan pertanian di Kecamatan Padang Tiji yang terdampak pembebasan lahan untuk proyek jalan tol meski ia tak merinci luas lahan pertanian yang akan dibebaskan tersebut. “Sebelum Pasar Hewan Padang Tiji itu rata-rata kan sawah,” kata Joko.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Ir Sofyan Ahmad juga menyebutkan pihaknya belum mengantongi data luas lahan pertanian produktif di Kecamatan Padang Tiji yang terdampak pembangunan jalan tol. “Belum ada data,” kata Ir Sofyan Ahmad, Jumat, 31 Januari 2020. “Semoga tidak banyak lahan pertanian yang kena proyek tersebut.”

Ir Joko Suprapto, Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Tanah pada Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, juga mengatakan pihaknya telah memvalidasi data pembebasan lahan bagi pemilik lahan yang telah menyepakati nilai ganti rugi yang sebelumnya telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). “Yang sudah setuju sekitar 300-an sudah kita validasi dan datanya sudah kita serahkan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh 2. Untuk pembayaran saya dengar akan dilakukan dalam waktu dekat,” kata Joko, menjelaskan.

Sementara, kata Joko lagi, ada dua kemungkinan bagi yang belum setuju dengan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan. Pertama, sebutnya, bisa menjadi setuju, atau kedua menolak.

“Kalau menolak dengan nilai harga maka lakukan saja gugatan ke Pengadilan Negeri Sigli. Seandainya tidak dikabulkan di PN Sigli maka bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Hanya saja, saat musyawarah saya sudah sampaikan agar sebisa mungkin menghindari beracara di pengadilan karena akan menyita waktu, pikiran, dan biaya. Kalau tidak setuju tapi tidak melakukan gugatan maka ada mekanisme konsinyasi atau menitipkan ganti rugi di pengadilan,” kata dia.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh 2, Jufri ST, mengatakan 639 bidang tanah (sepanjang 12 kilometer) milik warga gampong di Kecamatan Padang Tiji, Pidie, akan dibebaskan untuk proyek pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh.

“Ada beberapa jenis kawasan yang terkena pembebasan lahan di Kecamatan Padang Tiji, yakni kawasan perkebunan HTI seluas enam kilometer, kawasan pekarangan rumah, kawasan bangunan dan kawasan persawahan,” tuturnya Jumat,17 Januari 2020.

Adapun gampong-gampong dalam Kecamatan Padang Tiji, Pidie, yang terkena pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, yaitu Gampong Jurong Cot, Hagu Tanjong, Aron Bunot, Teungoh Drien, Meuke Gogo, Pante Ceurmen Paloh, Gampong Cut Paloh, Teungoh Peudaya, Capa Paloh, Jurong Anoe Paloh, Gleumpang Geuleudieng, Blang Geuleudieng, Bale Paloh, Kreb Paloh, dan Suyo Paloh.

UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian, mengatur, pengalihfungsian lahan pertanian produktif dapat dilakukan dengan syarat: dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan. Selain itu, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur. Lahan pertanian yang dialihfungsi diganti dengan pembukaan lahan pertanian yang baru seluas tiga kali lipat. []

Komentar

Loading...