Banner Stunting

Kuitansi Rumah Layak Huni

·
Kuitansi Rumah Layak Huni
Rumah M Jamil, 67 tahun, warga Gampong Dayah Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

SUATU SORE pada pertengahan Mei 2020, Muliadi Yusuf, 44 tahun, warga Gampong Jumphoih Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, dihampiri seorang supir truk pengangkut pasir, Iskandar, yang juga warga Gampong Jumpoih Adan. Sopir tersebut berkata padanya, “Apakah Anda mau menerima rumah bantuan?”

Muliadi Yusuf, yang tinggal di sebuah rumah Aceh yang sudah doyong, tertarik dengan tawaran tersebut. Terlebih rumah yang selama ini dihuninya tersebut merupakan rumah milik adik kandungnya. Selama ini, ia, istri, dan ketiga anaknya tinggal di rumah tersebut karena sang adik tak tinggal di sana.

Supir truk pengangkut pasir tersebut meminta Muliadi Yusuf untuk menyiapkan lahan, dan hal itu ia sanggupi. “Kebetulan di samping rumah ada lahan kosong punya saya. Dia (Iskandar) meminta saya untuk menyediakan uang Rp 7 juta jika ingin mendapatakan rumah bantuan tersebut,” ungkap Muliadi, Senin, 1 Juni 2020.

Kata Muliadi lagi, uang Rp 7 juta diserahkan pada Muhazir pada Rabu, 20 Mei 2020. Proses penyerahan uang tercatat pada selembar kuitansi, yang juga dibubuhi tanda tangan di atas materai Rp 6000.

Muhazir disebut-sebut memiliki akses ke sejumlah politisi dan dinas-dinas untuk mengurus rumah bantuan di gampong setempat.

“Uang itu dipakai untuk membeli material pasir, batu kali, dan batu-bata. Itu alasan oknum tersebut meminta uang pada saya,” kata Muliadi, yang sehari-sehari bekerja sebagai peternak kambing.

Dua hari sebelumnya, pada Kamis, 18 Mei 2020, Muhazir meminta supir truk pengangkut pasir, Iskandar, membawa material bangunan pasir batu dan batu kali ke rumah Muliadi.

“Kata mereka rumah saya mulai dikerjakan setelah hari Raya Idul Fitri,” kata Muliadi lagi.

Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa rumah bantuan tersebut akan segera dibangun.

Pada kuitansi, Muhazir mencatut gelar Sarjana Hukum atau SH. Dok. sinarpidie.co.

Selain Muliadi, terdapat puluhan warga lainnya di Kemukiman Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie (Gampong Dayah Adan, Gampong Mee Adan, dan Gampong Jumphoih Adan), yang diiming-imingi rumah bantuan. Di Gampong Jumpoih Adan, misalnya, terdapat tujuh keluarga atau KK yang menyerahkan uang Rp 7 juta pada Muhazir.

M Jamil, 67 tahun, warga Gampong Dayah Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, mengatakan ia juga harus menyetor uang Rp 7 juta agar mendapatkan rumah bantuan. Saat ini, di depan rumahnya telah tersusun 7.000 batu-bata, satu truk pasir batu, dan pasir kali.

"Saya hanya berharap rumah segera dibangun sampai selesai,” kata M Jamil, Senin, 1 Juni 2020.

Proses pembangunan rumah layak huni ini terbilang janggal karena mereka yang telah menyetor uang Rp 7 juta tidak dimintai fotocopy KTP, KK, dan sejumlah dokumen administrasi lainnya. Bahkan, tak ada verifikasi calon penerima dan calon tempat atau CP/CL.

MUHAZIR, warga Gampong Tong Peria, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, membantah bahwa dirinya meminta uang pada setiap warga yang menginginkan rumah layak huni sebesar Rp 7 juta. “Mereka memberi uang minum untuk saya atas inisiatif mereka sendiri. Bukan saya yang minta. Jumlah uang minum yang diberikan bervariasi, dari Rp 7 juta, 3 juta hingga 1,5 juta. Sebagian penerima rumah akan memberikan lagi uang minum setelah rumah selesai dibangun,” kata Muhazir, Selasa, 2 Juni 2020.

Baca juga:

Rumah bantuan atau rumah layak huni itu, kata Muhazir, merupakan proyek pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh. “Bantuan rumah ini melalui proses tender yang kontraknya hingga Desember 2020,” katanya. “Target saya akhir tahun ini sudah selesai dibangun semua. Dasar saya menerima uang minum dari penerima rumah bantuan karena saya harus menyerahkan lagi uang pada orang lain.”

Hingga berita ini diturunkan, sinarpidie.co belum memperoleh konfirmasi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh atau Disperkim Aceh, Ir T Mirzuan MT, untuk memverifikasi informasi dari Muhazir.

PLT GUBERNUR ACEH NOVA IRIANSYAH mengatakan saat ini Pemerintah Aceh telah selesai membangun lima ribu unit rumah layak huni yang bersumber dari APBA pada Dinas Perkim Aceh. “Pada 2019 lalu yang selesai kita bangun di seluruh Aceh 4.070 unit. Hingga akhir tahun ini kita targetkan selesai dibangun 10 ribu unit. Jika rata-rata rumah layak huni tersebut Rp 80 juta berarti total anggaran untuk 10 ribu unit rumah Rp 800 miliar,” kata Nova, saat menyampaikan sambutan serah terima rumah layak huni Bank Aceh secara simbolis pada Nurhayati, 41 tahun, warga Gampong Asan Nicah, Kecamatan Keumala, Pidie, Senin, 1 Juni 2020. []

Loading...