Kritisi Hasil Tes Dosen Fakultas Teknik Unsyiah, Saiful Mahdi Dipolisikan

·
Kritisi Hasil Tes Dosen Fakultas Teknik Unsyiah, Saiful Mahdi Dipolisikan
Dok. LBH Banda Aceh.

sinarpidie.co--Dekan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, Taufik Saidi, mempolisikan Saiful Mahdi, salah seorang dosen Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala. Saiful Mahdi dilaporkan karena mengkritisi hasil Tes CPNS untuk Dosen Fakultas Teknik pada akhir 2018 dalam ruang lingkup Universitas Syiah Kuala. Kritikan tersebut disampaikan Saiful Mahdi dalam sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan akademisi di Universitas Syiah Kuala.

Hal itu katakan Direktur LBH Banda Aceh, yang juga kuasa hukum Saiful Mahdi, Syahrul SH MH, dalam keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Sabtu, 31 Agustus 2019.

“Saiful Mahdi hanya ingin menyampaikan pendapatnya terhadap hasil Tes CPNS Dosen Unsyiah tahun 2019 terutama di Fakultas Teknik yang dinilai janggal menurut hasil analisa berdasarkan ilmu statistik yang dia geluti. Saiful Mahdi tidak berniat untuk mencemarkan nama baik seseorang, namun untuk kepentingan umum semata. Namun, Dekan Fakultas Teknik Unsyiah malah melaporkan Saiful Mahdi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan Saiful Mahdi telah diperiksa oleh kepolisian di Polresta Banda Aceh menggunakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang ITE,” kata Syahrul.

Kata dia lagi, kampus semestinya menjadi labaratorium kebebasan, labaratorium pengembangan demokrasi dan laboratorium penjamin hak asasi manusia. Selain itu, kampus juga semestinya menjadi labarotorium pengamanan kepada insan-insan kritis terutama menjadi benteng utama perlindungan upaya kriminalisasi terhadap insan akademis dalam hal ini dosen, peneliti, dan mahasiswa.

“Namun dengan kejadian ini kampus Unsyiah malah menjadi pelaku kriminalisasi terhadap kebebasan-kebebasan akademis yang semestinya menjadi tanggungjawab peradaban perguruan tinggi,” sebutnya.

Kronologis peristiwa

Syahrul menguraikan kronologis kasus tersebut. Pada Maret 2019, kata Syahrul, Saiful Mahdi membuat tulisan di dalam group WA yang bernama “Unsyiah KITA” yang anggotanya terdiri dari 100 dosen Unsyiah.

“’Innalillahiwainnailaihirajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meritokrasi’,” kata Syahrul, mengutip kutipan percakapan dalam group tersebut.

Saiful Mahdi kemudian diadukan oleh Dekan Teknik, Taufik Saidi, ke Senat Universitas Syiah Kuala. Pada 18 Maret, Saiful Mahdi dipanggil oleh Komisi F senat Universitas Syiah Kuala.

“Namun, oleh anggota Komisi F Senat Universitas Syiah Kuala dia hanya diminta klarifikasi atau meminta keterangan, bukan sidang etik. Dengan kata lain, tidak pernah ada sidang etik terhadap Saiful Mahdi oleh Senat Universitas Syiah Kuala. Selanjutnya, Rektor Universitas Syiah Kuala, Samsul Rizal, mengirim surat kepada Saiful Mahdi perihal Teguran Pelanggaran Etika Akademik tertanggal 6 Mei 2019,” kata Syahrul, menjelaskan.

Pada 15 Mei 2019, Saiful Mahdi membalas surat tersebut, yang isinya menyatakan keberatan dengan teguran dari Rektor Universitas Syiah Kuala, karena dia merasa tidak pernah menjalani sidang etik di Senat Universitas Syiah Kuala. Surat yang ditujukan langsung Samsul Rizal itu juga ditembuskan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) di Jakarta.

Lantas, sekitar awal bulan Juli 2019, Saiful Mahdi mendapat surat panggilan dari Kepolisian, di mana ia diminta hadir di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada Kamis, 4 Juli 2019, untuk dimintai keterangan sebagai saksi terlapor dalam perkara dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik dengan menggunakan sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaski Elektronik. Kemudian penyidik dalam kesempatan tersebut, mengatakan bahwa pelapor hanya ingin saksi terlapor untuk meminta maaf dalam satu minggu sebelum nantinya penyidik bisa menetapkan ia sebagai tersangka.

Penyidik kembali mengirimkan surat pemanggilan sebagai saksi untuk kedua kalinya dengan pasal dan UU yang sama dan para penyidik meminta waktu untuk melakukan gelar perkara terkait status Saiful Mahdi selanjutnya.

“Pada tanggal 30 Agustus 2019 Saiful Mahdi kembali mendapatkan panggilan sebagai Tersangka untuk pemeriksaan tanggal 2 September 2019, dengan pasal dan undang-undang yang sama, yaitu dalam perkara dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik dengan menggunakan sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaski Elektronik,” sebut Syahrul.

Dikatakannya, LBH Banda Aceh akan mendampingi seluruh proses hukum yang sedang dihadapi oleh Saiful Mahdi sebagai bentuk perjuangan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), salah satunya kebebsan dalam berpendapat baik masyarakat umum maupun terhadap insan akademik.

“Perilaku seperti ini adalah bentuk pembungkaman insan-insan kritis dalam dunia akademik. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil Aceh untuk berjuang bersama-sama dalam masalah ini sebagai bentuk dukungan kita bersama terhadap kebebasan mimbar akademik,” tutupnya. []

Komentar

Loading...