Tanggap Darurat Covid-19 di Aceh

Koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten untuk Jaring Pengaman Sosial Masih Berantakan

·
Koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten untuk Jaring Pengaman Sosial Masih Berantakan
Naimah, 54 tahun, warga Gampong Cut, Kecamatan Delima, Pidie. Nenek ini memiliki tanggungan 4 cucu dan satu ibu yang sudah sangat lanjut usia. Keluarga ini tidak masuk ke dalam daftar KPM PKH. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah menetapkan status tanggap darurat skala provinsi untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tertanggal 20 Maret 2020. Namun, status darurat tersebut belum diikuti jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak selama darurat Covid-19 itu.

sinarpidie.co –Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau program bantuan sembako di Pidie Jaya ialah 14.431 KPM, yang disalurkan melalui 50 E-Warung yang tersebar di delapan kecamatan dalam Pidie Jaya. Lalu, KPM BNPT murni tanpa menerima PKH sebanyak 4.879 KPM. Selanjutnya, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), yang juga menerima program bantuan sembako atau BPNT di Pidie Jaya, sebanyak 10.130 KPM, tetapi 462 KPM di antaranya telah mengundurkan diri sebagai penerima dua bantuan sosial tersebut setelah Dinas Sosial Pidie Jaya menempel stiker 'keluarga tidak mampu penerima mamfaat PKH'. Jadi, terdapat 9.552 KPM yang menerima BPNT atau program sembako dan juga penerima PKH.

Sementara, jumlah keluarga miskin Pidie Jaya, yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu (BDT) per April 2020 sebanyak 25.782 keluarga. Dengan kata lain, sebanyak 11.351 keluarga miskin di Pidie Jaya tidak tersentuh progam bantuan sosial (bansos) dan sembako yang dibiayai APBN melalui Kementerian Sosial itu.

"Kalau penerima PKH boleh mendapatkan BPNT, tapi kalau penerima BPNT tidak bisa mendapatkan PKH, karena penerima PKH ini adalah program khusus, misalkan yang ada bayi, dan beberapa kriteria lainnya," kata Muhammad SKM, Kabid Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pidie Jaya, Jumat 3 April 2020.

Angka 25.782 keluarga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) keluarga miskin di Pidie Jaya belum dilakukan pemutakhiran data. Data yang dirujuk untuk menjadikan keluarga miskin menjadi penerima  PKH dan BPNT atau program bantuan sembako masih berasal dari data hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai BDT pada 2015, sehingga keluarga rentan sosial lainnya yang layak mendapat dua bansos tersebut tidak bisa terakomodir, sebab data keluarga-keluarga tersebut tidak tertera dalam DTKS.

Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas telah meningkatkan status dari siaga darurat penanganan Covid-19 skala kabupaten menjadi tanggap darurat.

Wakil Bupati Pidie Jaya Said Mulyadi SE MSi mengatakan pihaknya telah melakukan perubahan mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) atau anggaran mendahului APBK Pidie Jaya Perubahan (APBK-P). Pos anggaran untuk dana tak terduga yang sebelumnya hanya Rp 1,4 miliar bertambah Rp 5 miliar menjadi Rp 6,4 miliar. “Anggaran tersebut digunakan untuk alat pelindung diri atau APD, berkaitan dengan kesehatan, dan Posko Covid-19,” kata Said Mulyadi pada sinarpidie.co, Sabtu, 4 April 2020.

Namun, kata dia, pihaknya setidaknya harus menyiapkan puluhan miliar lainnya untuk bantuan sembako sebagai jaring pengaman sosial selama menghadapi tanggap darurat Covid-19.  

“Untuk peraturan perundang-undangan mengenai refocussing dan realokasi anggaran itu sudah clear. DAU dan DID yang kita ambil, kita sudah miliki gambaran untuk itu. Hanya saja yang belum jelas ditetapkan kriteria penerima bantuan jaring pengaman sosial selama darurat Covid-19. Tidak bisa semata-mata kita rujuk data DTKS atau BDT. Ada banyak pekerja harian, pedagang, dan buruh harian yang ikut terdampak secara ekonomi selama darurat ini nantinya,” kata dia, menguraikan. “Kita tidak mau salah sasaran dan terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan sembako selama darurat ini nantinya.”

Dia menegaskan, pihaknya menunggu kejelasan pembagian tugas antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya dan Pemerintah Aceh pada program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi untuk jaring pengaman sosial selama tanggap darurat Covid-19.

“Berapa kuota yang akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan apa kriterianya belum ada. Semisal, Pidie Jaya mendapat alokasi untuk empat ribu keluarga, keluarga yang bagaimana, apakah keluarga dalam DTKS dan juga keluarga yang terdampak selama darurat Covid-19, belum ada satu kejelasan,” kata Said Mulyadi.

Bupati Pidie Roni Ahmad juga telah meningkatkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat skala kabupaten untuk penanganan Covid-19 sejak Selasa, 31 Maret 2020. Kegamangan serupa juga terjadi di Pidie.

Baca juga:

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pidie Drs Muslim mengatakan pihaknya sedang mendata jumlah masyarakat miskin yang nantinya akan diberikan bantuan sosial, di luar penerima bansos PKH dan program bantuan sembako atau BPNT. “Yang belum tertampung dalam PKH dan BPNT, apakah nanti akan diberikan beras, telur, dan lain-lain, oleh Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Aceh, belum final,” kata Kepala Dinas Sosial Pidie Drs Muslim, Kamis, 2 April 2020 lalu, pada sinarpidie.co.

Jumlah rumah tangga miskin di Pidie yang masuk ke dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau BDT per Januari 2020: 78.863 rumah tangga. Dari 78.863 rumah tangga miskin tersebut, hanya 41.142 rumah tangga atau Keluarga Penerima Manfaat (PKM) yang tersentuh bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sembako yang dibiayai APBN pada Kementerian Sosial (Kemensos). Rinciannya, KPM PKH 35.115 KPM, KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program bantuan sembako 10.861 KPM, dan KPM penerima PKH yang juga menerima BPNT 41.142 KPM. Sementara, 37,721 keluarga miskin dalam DTKS belum tersentuh bantuan sosial serupa.

Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau BDT Pidie 78.863 rumah tangga juga menjadi pemicu permasalahan lainnya karena data tersebut belum diverifikasi dan divalidasi sejak 2015 lalu.

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengeluarkan surat nomor 465/5676 perihal pendataan masyarakat terdampak wabah Covid-19 tertanggal 2 April 2020. Disebutkan dalam surat tersebut bahwa Pemerintah Aceh akan menyiapkan anggaran tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa sembako untuk disalurkan langsung pada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah kabupaten atau kota diminta untuk menyiapkan data, yaitu penerima bantuan merupakan masyarakat yang terkena imbas pendemi Covid-19 dengan kategori masyarakat menengah ke bawah; data tersebut juga menjadi dasar untuk keluarkannya bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) bagi masyarakat, penerima bantuan bukan KPM penerima PKH dan BPNT atau bantuan pemerintah lainnya; dan data calon penerima bantuan ditetapkan dalam keputusan bupati atau wali kota.

Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri mengatakan pihaknya sedang menyiapkan mekanisme dan aturan pengadaan barang untuk penyaluran bantuan sosial berupa sembako yang rencananya akan disalurkan senilai Rp 200 ribu per keluarga miskin di luar penerima bansos PKH dan program bantuan sembako atau BPNT. “Juga kita siapkan hingga teknis penyalurannya. Sumber dananya diambil dari belanja tak terduga dalam APBA,” kata Alhudri pada sinarpidie.co, Jumat, 3 April 2020 kemarin.

Kata Alhudri lagi, pemerintah kabupaten dan kota seyogyanya ikut ambil andil pada masa tanggap darurat Covid-19 ini dengan menyalurkan bantuan pangan serupa. “Misalnya, Pemerintah Aceh mengcover 40 hingga 50 ribu keluarga di seluruh Aceh, sedangkan sisanya dicover oleh setiap pemerintah kabupaten dan kota,” sebutnya.

Data yang dihimpun sinarpidie.co dari Dinas Sosial Aceh, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) se-Aceh 247.966 KPM dan keluarga penerima program bantuan pangan atau BPNT  366.454 KPM.

Hingga berita ini diturunkan, karena sinarpidie.co belum memperoleh berapa total jumlah keluarga miskin di Aceh yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga sisa jumlah keluarga miskin—di luar keluarga miskin yang telah menerima bansos PKH dan program bantuan sembako atau BPNT di Aceh—belum bisa dikalkulasikan. Sisa dalam DTKS yang belum tersentuh bantuan sosial apapun tersebut, belum termasuk keluarga buruh harian dan pekerja informal yang juga ikut terdampak selama pemberlakuan tanggap darurat Covid-19 ini.

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial: penambahan penyaluran PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari 9,2 juta KPM. Tambahan kuota KPM juga rencananya diberlakukan pada KPM program bantuan sembako atau BPNT, yakni dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. []

Reporter: M Rizal, Firdaus

Loading...