Sudut pandang

Konseptual Kaidah Hukum terhadap Putusan MK dan Hubungannya dengan Pengaturan Jabatan Keuchik 

·
Konseptual Kaidah Hukum terhadap Putusan MK dan Hubungannya dengan Pengaturan Jabatan Keuchik 
Ilustrasi. Warga Gampong Pukat, Kecamatan Pidie, Pidie, menggelar kenduri apam di meunasah gampong setempat pada Minggu, 25 Maret, 2018 silam. Dok. sinarpidie.co.

Umar Mahdi*

Dalam sistem yang saling berhubungan, keseluruhan unsur saling berkaitan antara satu dan yang lain. Dengan demikian, sistem itu dapat dibuat secara inderawi dengan bersandarkan pada pernyataan-pernyataan bahasa atau ekspresi bahasa. Tentunya, harus kita ketahui bahwa sistem konseptual kaidah hukum dan keputusan hukum adalah proses kesadaran hukum manusia baik secara alamiah maupun hasil karsa. Maka, banyak orang mengatakan bahwa hukum terbentuk dari pikiran manusia yang ketat dengan disiplin alam pikir yang tinggi. 

Hukum ikut dibentuk oleh hal-ihwal kepercayaan, intuisi etikal atau perasaan manusia, yang di dalamnya terdapat rasionalisme dan irrasionalisme yang saling terjalin. Artinya, pemikiran rasional adalah faktor penting pada pembentukan hukum. Ada satu bagian terpenting dari konsep di-lahiriahkan (dieksplisitkan), yakni hukum memperoleh suatu bentuk tetap dalam pernyatan-pernyataan bahasa atau dalam aturan-aturan dan keputusan-keputusan konkrit yang dipositifkan. Nah untuk pemositifan aturan-aturan dan keputusan-keputusan ini dalam suatu masyarakat adalah wewenang pemerintah baik secara atrubutif, delegatif, maupun mandat. Dengan demikian, Pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan (authority) untuk mengaplikasikan konsep hukum menjadi nyata dan konkrit.

***

Dari premis di atas, secara filsafat hukum yang menjadi inti dari konsep hukum (concept of law), kerangka yang dipikirkan menjadi nyata dalam praktik ilmu hukum sehingga memberikan kepastian hukum dan legitimasi hukum yang konkrit bagi rakyat. Asa-asas tersebut sebagai salah satu ciri negara hukum. Apalagi dihubungkan dengan konsep negara hukum Pancasila, di mana internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila terus ditanamkan dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa bagi masyarakat: nilai Kemanusiaan yang adil dan Beradab dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Pancasila; sila 2 dan sila 5). 

Apa hubungan pernyataan di atas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan jabatan kepala desa (Aceh, sebutannya keuchik) yang perlakuan tata cara pemilihannya di Aceh dengan di luar Aceh berbeda. Ada 2 (dua) PMK terkait dengan jabatan kepala desa. Pertama, PMK No. 128/PUU-XIII/2015 tanggal 2 Agustus 2015. Dalam PMK ini, kedudukan calon kepala desa dan calon perangkat yang memungkinkan dari luar desa. Kedua, PMK No. 42/PUU-XIX/2021 yang dibacakan dalam sidang pleno MK yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 September 2021 terkait penjelasan masa jabatan kepala desa.

Di dalam PMK No. 42/PUU-XIX/2021 telah ditegaskan kembali terkait penjelasan Pasal 39 UU Desa bahwa “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”. 

Artinya, masa jabatan kepala desa maksimal 3 (tiga) kali baik berturut-turut atau tidak berturut. Dengan demikian, maka sesungguhnya setiap kepala desa di wilayah Negara Republik Indonesia memiliki hak untuk dapat menjabat sebagai kepala desa maksimal 3 (tiga) kali. Pentingnya pembatasan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum terkait hak untuk dipilih sebagai kepala desa maksimal 3 (tiga) kali. 

Dalam hal masa jabatan kepala desa, guna menjamin hak dan kebebasan warganegara lain yang juga memiliki keinginan untuk turut serta dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa yang pada ujungnya terpilih menjadi Kepala Desa, maka pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut ditetapkan dengan sebuah undang-undang (in casu UU Desa).

***

Bagaimana masa jabatan keuchik di Aceh? Di dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), secara khusus, normanya diatur dalam Pasal 115 ayat (3): “Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung  dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya”. 

Hal ini dipertegaskan kembali di dalam surat Gubernur Aceh No. 141/24111 tertanggal 26 November 2015 Perihal Masa Jabatan Keuchik dan Aturan Pemilihan Keuchik di Aceh. Surat tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota di Aceh

Berdasarkan kajian literatur penulis terhadap kabupaten/kota di Aceh, lebih dari 50 persen telah melakukan perubahan qanun kabupaten/kota dengan menyesuaikan dengan UU Desa baik pencabutan qanun, perubahan qanun, dan bahkan ada beberapa daerah kabupaten/kota belum melakukan penyesuaian, di mana qanun lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi serta dapat berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan pemilihan keuchik atau nama lain sesuai dengan kabupaten/kota di Aceh.

***

Untuk mewujudkan keadilan di dalam hukum dan politik pemerintahan desa, kiranya sudah saatnya bagi Aceh mengatur kembali eksistensi masa jabatan keuchik dengan regulasi yang bersyarat konstitusional. 

Bagi calon keuchik dapat diberikan kesempatan memangku jabatan yang ketiga jika keuchik mempunyai prestasi kerja dalam membangun gampong, tidak pernah diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela atau asusila, tidak pernah ada temuan kerugian negara berdasarkan audit pihak berwenang, diusulkan sebagai bakal calon kembali oleh anggota masyarakat dalam musyawarah gampong, untuk kaum perempuan harus seizin suami bagi yang sudah berkeluarga, dan tidak melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana tertentu lainnya termasuk dalam penyalahgunaan narkoba, di dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban APBG.

Mengapa diperlukan pengaturan kesempatan masa jabatan keuchik ketiga kali? Hal ini adalah untuk menjamin validitas hukum dan asas persamaan hak di depan hukum dan pemerintahan yang telah dijamin oleh konstitusi. Atau sekurang-kurangnya Pemerintahan Aceh mengambil sikap responsif berupa tindakan pemerintahan dengan memberikan penjelasan hukum baik melalui Surat Edaran terkait dengan PMK No. 42/PUU-XIX/2021 tersebut di atas sehingga tidak menimbulkan kekacauan hukum pada tataran implementasi di tingkat kabupaten/kota. 

Dengan kata lain, penyelanggara negara yang membidangi bidang pemerintahan gampong tidak merasakan turbulensi hukum yang dapat berubah menjadi kehampaan hukum (void). Diperlukan ketegasan hukum (plenitude) dalam dalam pengaturan secara normatif sebagai wujud menciptakan perdamaian dan keadilan sosial. Terakhir, ibarat sebuah rumpun, ia tak henti-hentinya menghubungkan dirinya dengan akar rumpun yang lain sehingga memberikan kekuatan padanya. 

*Penulis adalah dosen FH Unigha Sigli dan Ketua Pusat Studi Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Pidie.

Loading...