Komisi 6 DPRA Tengarai Pengadaan Meubelair dan Komputer SMA dan SMK di Pidie Cacat Prosedur

·
Komisi 6 DPRA Tengarai Pengadaan Meubelair dan Komputer SMA dan SMK di Pidie Cacat Prosedur
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi 6 DPRA ke SMKN 1 Batee, Pidie, Kamis, 12 Maret 2020. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co—Pengadaan meubelair SMA dan SMK di Pidie dengan pagu anggaran Rp 1,6 miliar dan pengadaan komputer UNBK untuk Pidie pada tahun anggaran 2019 lalu dengan pagu anggaran Rp 2,3 miliar diduga cacat prosedur.

Anggota Komisi 6 DPRA Anwar Husen SPdI MAP, dalam kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi 6 DPRA ke Pidie, Kamis, 12 Maret 2020, mengatakan meubelair dan komputer tersebut diterima oleh sekolah pada Februari 2020.

“Hampir 100 persen SMA dan SMK di Pidie menerima meubelair tersebut pada Februari. Di SMKN 3 Sigli bahkan tidak memiliki berita acara serah terima barang, dan di SMKN 3 komputer dan meubelair belum terpasang. Di SMKN 1 Batee berita acara serah terima barang tidak ada tanggal dan bulan,” kata Anwar Husen, Kamis, 12 Maret 2020, di SMKN 1 Batee.

Komisi 6 DPRA, kata Anwar Husen, mencurigai sistem pengamprahan anggaran untuk dua pengadaan tersebut sarat kongkalikong karena realisasi fisik di lapangan belum sepenuhnya 100 persen hingga Maret 2020.

“Amprahannya maksimal 31 Desember 2019 paling telat. Di SMKN 3 belum ada serah terima barang karena alat-alatnya belum terpasang secara sempurna. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami,” kata Anwar.

Baca juga:

Plt Kepala Cabang Dinas Wilayah Pidie dan Pijay Drs Muslim Mahmud MM mengatakan pihaknya tidak mengetahui progress realisasi pengadaan meubelair dan komputer tersebut. “Barang-barang tersebut tidak melalui kita tapi biasanya dibawa langsung oleh rekanan ke sekolah,” kata dia, Kamis, 12 Maret 2020. “Rekanan juga tidak melapor pada kami.”

Kepala Dinas Pendidikan Aceh  Drs Rachmat Fitri HD MPA mengatakan pihaknya tidak membayar pengadaan pengadaan meubelair dan komputer, yang pelaksanaan fisik atau realisasi fisik dua kegiatan tersebut melewati Desember 2019. "Kita dengan penyedia, ketika di luar ketentuan dan aturan, maka tidak bisa kita eksekusi," kata Drs Rachmat Fitri HD MPA, Kamis, 12 Maret 2020, melalui telepon selular.

Kata dia lagi, pengadaan alat praktik kompetensi teknik kapal penangkap ikan dengan pagu anggaran Rp 1,1 miliar dan pengadaan alat praktik Kompetensi teknik bisnis sepeda motor pada SMKN 3 Sigli, Pidie dengan pagu anggaran Rp 500 juta tahun anggaran 2019, serta pengadaan alat praktik kompetensi teknik pengelasan SMKN 1 Batee, Pidie, dengan pagu anggaran Rp 500 juta pada 2019, tidak terealisasi karena penyedia tidak mampu menyediakan alat-alat tersebut hingga tenggat waktu berakhirnya tahun anggaran 2019. "Kita tidak bisa terima karena waktu pelaksanaan sudah habis," sebutnya. []

Loading...