Koalisi Masyarakat Sipil Nasional dan Internasional Desak Putusan Pidana terhadap Saiful Mahdi Dibatalkan

·
Koalisi Masyarakat Sipil Nasional dan Internasional Desak Putusan Pidana terhadap Saiful Mahdi Dibatalkan
Akademisi Universitas Syiah Kuala, Dr Saiful Mahdi SSi MSc. Foto Ist.

Akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr Saiful Mahdi SSi MSc, berisiko dipenjara karena mengkritik prosedur perekrutan dosen di universitas tersebut yang diduga sarat maladministrasi dan KKN.

sinarpidie.co—Koalisi kelompok masyarakat sipil nasional dan internasional menyerukan kepada pihak berwenang di Indonesia untuk membatalkan putusan pidana pencemaran nama baik terhadap akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr Saiful Mahdi SSi MSc, karena hal tersebut melanggar hak atas kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh hukum nasional serta merupakan kewajiban internasional Indonesia di bidang Hak Asasi Manusia atau HAM.

“Kami meyakini bahwa putusan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Dr Saiful Mahdi bertentangan dengan kewajiban Indonesia berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), khususnya Pasal 19, serta Pasal 28E (2) Undang-Undang Dasar Indonesia, yang menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi,” kata Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul, dalam keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Selasa, 1 September 2020.

Kata Syahrul lagi, pernyataan Dr Saiful Mahdi hanya berisi keprihatinannya terhadap proses kelembagaan. Oleh karena itu, sebutnya, hal itu menyangkut masalah kepentingan umum. “Yang seharusnya justru perlu mendapat perlindungan yang lebih baik demi menjaga demokrasi dan kepentingan publik yang lebih luas,” katanya.

Kilas balik kasus

Dr Saiful Mahdi merupakan dosen statistika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Pada Februari 2019, di sebuah grup WhatsApp, —UnsyiahKITA—yang beranggotakan para dosen dan staf Unsyiah, Saiful menyatakan keprihatinannya terkait prosedur perekrutan calon dosen di universitas tersebut.

Secara khusus, dia mengkritik proses perekrutan CPNS dosen di Fakultas Teknik dan mempertanyakan perilaku jajaran pimpinan di Unsyiah tanpa menyebut nama seseorang di institusi tersebut. Karena pernyataannya itu, ia dilaporkan pada polisi oleh Dekan Fakultas Teknik Unsyiah, Taufik Saidi, meski Taufik Saidi saat itu bukan anggota WhatsApp grup tersebut.  

Saiful Mahdi lantas dijerat dengan Pasal 27 (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada April 2020, Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan vonis terhadap Saiful Mahdi dengan hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp 10 juta. Pada Juni 2020, ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh tapi ditolak, sehingga kasusnya saat ini bergulir ke Mahkamah Agung (MA).

Dukungan kelompok masyarakat sipil nasional dan internasional

Peneliti Kebebasan Sipil CIVICUS Josef Benedict, Matthew Bugher dari ARTICLE 19, Syahrul, Direktur LBH Banda Aceh; Koordinator KontraS Aceh Hendra Saputra, Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, dan Muhammad Isnur, Ketua Advokasi YLBHI, dalam pernyataan bersama, yang diterima sinarpidie.co, Selasa, 1 September 2020, menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Dr Saiful Mahdi juga merupakan pelanggaran terhadap kebebasan akademik di Indonesia yang dilindungi oleh Pasal 51 (a) Undang-Undang Nomor 14 / 2005 tentang Guru dan Dosen, termasuk kebebasan individu untuk mengekspresikan pendapat secara bebas tentang lembaga atau sistem tempat mereka bekerja, untuk menjalankan fungsi mereka tanpa diskriminasi atau ketakutan akan represi oleh negara atau aktor lain.

Mereka telah mendokumentasikan dan menyampaikan keprihatinan terkait proses pengadilan yang tidak memenuhi kaidah penyelenggaraan pengadilan yang adil (fair trial). Salah satunya adalah tidak dihadirkannya ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: B-1179 / E / EJP / 07/2008 tentang Pola Penanganan Tindak Pidana Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.

Baca juga:

Lebih lanjut, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh jelas tidak mempertimbangkan keterangan para saksi ahli yang diajukan oleh kuasa hukum Dr Saiful Mahdi, termasuk keterangan seorang ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membantah telah terjadinya tindak pidana dalam perkara tersebut.

Menurut mereka, penghukuman terhadap Dr Saiful Mahdi merupakan langkah regresif dan merusak hak atas kebebasan berekspresi yang esensial dalam demokrasi. Hal ini juga telah berdampak pada meluasnya keengganan untuk melakukan kritik yang sah.

“Membebaskan Dr Saiful Mahdi dari hukuman akan memberikan pesan yang kuat kepada sivitas akademika di Indonesia bahwa kebebasan fundamental mereka akan senantiasa dihormati dan dilindungi,” demikian dikutip dari pernyataan bersama tersebut. []

Loading...